oleh

Warga Protes Pemasangan Tapal Batas

-Metropolis-176 views

PRABUMULIH – Masalah tapal batas antara Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih diributkan warga Kelurahan Gunung Kemala, mereka memprotes Pemerintah kabupaten (Pemkab) Muara Enim diduga memasang tapal batas tanpa adanya kordinasi.

Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah tapal batas tersebut telah diserahkan sepenuhnya dengan Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah pusat.

Ia sendiri, tidak terlalu ambil pusing. Baginya, paling penting dan utama memikirkan kesejahteraan masyarakat di Kota Nanas ini.

“Untuk apa ribut-ribut, masalah tapal batas atau luas wilayah. Rebutan tapal batas, tidak menjamin membangun dan mensejahterakan masyarakat. Untuk apa serakah, inikan wilayah NKRI. Ayo sudah kita serahkan kepada Pemerintah pusat. Bukan luas wilayah terpenting, tetapi kesejahteraan masyarakat Prabumulih paling penting bagi kita untuk diperhatikan,” ujar suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu, akhir minggu.

Orang nomor satu di Kota Nanas inilah meminta, tidak perlu ribut-ribut soal tapal batas. Apalagi, Prabumulih dan Muara Enim bertetangga.

“Kita minta pejabat Muara Enim, khususnya Bupati, Camat dan Lurah. Harusnya lebih memikirkan pelayanan pemerintah hingga bisa menjangkau masyarakat. Itu terpenting, kalau batas wilayah tidak perlu diributkan,” beber ayah tiga anak ini.

Selain itu, kata dia, banyak masyarakat ingin bergabung dengan Prabumulih. Tetapi, ia menolak karena takut tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Ia menduga, motif ribut masalah tapal batas ini disebabkan adanya perluasan rencana penambangan batubara oleh sebuah perusahaan batubara di Kabupaten Muara Enim.

“Padahal sudah jelas, kita menolak masalah pertambangan. Karena, kita takut lingkungan rusak dan masyarakat terancam kehilangan mata pencariannya. Karena, kebunnya dijual dan berubah sebagai lokasi tambah,” terang pria asal Ogan Ilir (OI) ini.

Menurutnya, langkah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gunung Kemala sangat baik dan bagus. Apalagi, agar wilayahnya tidak diambil begitu saja oleh oknum tidak bertanggung jawab. “Kita juga menyerukan masyarakat, untuk waspada terkait rencana perluasan wilayah dilatar belakangan oleh rencana perluasan penambangan batubara, diduga sengaja dilakukan perusahaan tambang batubara,” ucap adik Wakil Gubernur Sumsel, Ir H Mawardi Yahya ini.

Kata Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih ini, harusnya kabupaten tetangga mendukung programnya melindungi masyarakat. Dengan sejumlah program, untuk mensejahterakan masyarakat.

“Masyarakat Kabupaten Muara Enim di lokasi tersebut, bisa merasakan gas kota. Penolakan penambangan batubara dilakukan juga, tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas ayah dr Muwarni Emasrissa Latifah ini.

Sebelumnya, pada Jumat (5/7), warga Kelurahan Gunung Kemala melakukan protes atas pemasangan patok batas sepihak.

Bahkan, warga ingin merusak patok batas tersebut tetapi ditahan dan dilarang Staff Ahli, Drs Mulyadi Musa MSi didampingi aparat kepolisian dan TNI berjaga dilakukan tersebut.

“Iya, masyarakat sempat emosi. Ingin merusak tapal batas tersebut, tetapi kita larang. Kita jelaskan kepada masyarakat, kalau masalah tapal batas ini telah diserahkan kepada pihak Provinsi dan Pusat,” jelas Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).

Menurutnya, penetapan batas antar kabupaten dan kota dalam satu provinsi harus ada kesepakatan penetapan batas antara kedua belah pihak. Dengan difasilitasi pihak provinsi ss (tim batas), selanjutnya disahkan dengan peraturan mentri dalam negeri

Kata dia, kenyataan sekarang Permendagri belum keluar,dan pihak provisi belum memasang pilar batas. Ternyata telah dipasang pilar secara sepihak tanpa koordinasi dengan pihak Pemkot Prabumulih.

“Selanjutnya pemasangan pilar batas oleh pihak provinsi dengan didampingi tim batas dari Pemkot dan Pemkab. Kita menyampaikan kepada masyarakat gunung kemala agar tidak anarkis dan berjalan dengan damai,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed