oleh

Vaksin Covid-19 Gratis

-Nasional-19 views

JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan program vaksinasi COVID-19 bagi seluruh warganya. Diharapkan program tersebut digratiskan agar tak membebankan rakyat.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggung program vaksinasi. Dalam artian vaksin diberikan secara gratis agar tak membebankan, terutama bagi rakyat miskin.

Terlebih hingga saat ini, Kemenkes merupakan salah satu lembaga/kementerian yang tingkat serapan anggarannya belum maksimal. Sehingga dana sisa bisa dialihkan ke biaya penyuntikan vaksin.

“Dan juga memang itu tupoksinya Kementerian Kesehatan,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10).

Dia pun meminta agar vaksinasi dilakukan secara masif, khususnya ke kalangan masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Namun, perlu juga diperhatikan sebelum vaksinasi harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan baku dari sisi pendekatan kesehatan, ilmiah dan sebagainya.

“Ini untuk memastikan supaya tidak adanya efek klinis maupun pengaruh kesehatan tubuh yang mengkhawatirkan setelah penyuntikan vaksin,” kata mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) itu.

Masyarakat juga harus disiplin mematuhi protokol kesehatan, terutama selalu memakai masker standar, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau penyanitasi tangan (hand sanitizer).

“Juga sangat baik untuk mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat dan berolahraga agar daya kekebalan, imunitas dan tingkat antibodi mampu berfungsi optimal,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang juga Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk bertemu dengan Direktur Utama dan jajaran Direktur BPJS Kesehatan. Keduanya ingin meminta data masyarakat untuk menyusun prioritas dalam program vaksinasi COVID-19 yang rencananya akan dilakukan akhir 2020.

“Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, namun data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui. Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini, tidak ada maksud lain, kami ingin meminta data,” kata Jenderal Andika.

Ditambahkan Gatot, data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.

“Semakin cepat kita dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kita susun data prioritas,” katanya.

Sementara Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail, mengatakan data yang diperoleh akan disusun dengan model sistem online.

“Mengingat vaksin yang akan kita terima itu tidak langsung jumlahnya, sejumlah kebutuhan rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan proses prioritas. Di sinilah diperlukan data calon penerima prioritas yang akan kita susun,” kata Ismail.

Tak hanya data peserta BPJS Kesehatan, pihaknya juga membutuhkan data fasilitas rumah sakit dan puskesmas untuk melihat calon yang siap memberikan vaksin. Pendataan ini juga dilakukan dengan sistem online.

Merespon hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan kesanggupannya memberikan data-data yang dibutuhkan oleh tim Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Ini bukan pertama kali juga kita share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kita sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya,” ujarnya.(gw/fin)

Komentar

News Feed