oleh

Update 4 Mei, Covid-19 Sumsel 185 Kasus

-Sumsel-70 views

PALEMBANG – Rilis dari Kementerian Kesehatan RI menunjukan tidak ada penambahan kasus baru positif Covid-19 pada Senin (4/5/2020) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Dengan begitu, jumlah positif Covid-19 masih sama dengan data sebelumnya yakni 185 kasus. Sementara data positif Covid-19 di Indonesia pada Senin (4/5) sebanyak 11.587 kasus.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, Senin (4/5). Ia menyebut, data jumlah pasien sembuh sebanyak 1.954 orang, sementara yang meninggal dunia 864 orang.

Ini merupakan data yang dihimpun pemerintah pusat hingga pukul 12.00 WIB tadi. Data ini disampaikan Yuri dalam konferensi pers harian yang ditayangkan BNPB melalui kanal YouTube mereka.

Sebelumnya pada Minggu (3/5) kemarin, tercatat ada 11.192 kasus positif Corona di Indonesia. 1.876 pasien sembuh dan 845 orang meninggal dunia. Dengan begitu ada kenaikan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 395 kasus, penambahan kasus sembuh ada 78 orang dan penambahan kasus meninggal ada 19 orang.

Sementara itu, wancana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ditentang sejumlah pihak. Relaksasi dianggap justru akan semakin menambah jumlah pasien COVID-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru melakukan relaksasi PSBB. Dia meminta relaksasi PSBB hendaknya lebih mendengarkan pendapat para kepala daerah.

“Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Politisi Golkar ini menilai sebelum kecepatan penularan COVID-19 terkendali, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dilakukan.

Menurutnya, hingga saat ini kecepatan penularan COVID-19 belum bisa dikendalikan. Jumlah pasien tiap harinya bertambah ratusan orang.

“Penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan terlebih di Jakarta sebagai episentrum COVID-19. Jakarta perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan COVID-19. Demikian pula dengan daerah lainnya,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan salah satu anggota tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono. Dia menyebut pemerintah justru harus lebih konsisten menerapkan PSBB.

“Kita harus konsisten sampai (COVID-19) turun bener. Itu kan harusnya suspect juga turun, bukan hanya kasusnya, kasus kan yang sudah dites, ya kan, kita harus konsisten,” ujarnya.

Dia meminta sebaiknya wacana relaksasi PSBB dibicarakan di internal pemerintah, bukan diungkapkan ke publik. Sebab, itu dapat membingungkan masyarakat yang saat ini sedang atau baru menghadapi PSBB di wilayahnya.

“Nanti masyarakat bingung, nih PSBB-nya baru jalan di berapa wilayah, ini kok di level nasional diomongin tentang itu (relaksasi PSBB),” katanya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah membuat kriteria agar bisa membuat kebijakan relaksasi PSBB. Pemerintah harus menyusun mekanisme melepas pembatasan secara bertahap.

“PSBB saja belum diimplementasikan secara nasional. Padahal ini yang harus lebih didorong,” katanya.

Kritik pedas juga dilontarkan politisi Partai Demokrat, Irwan Fecho. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menilai hal yang membuat masyarakat stres bukan kebijakan PSBB, melainkan ketidakmampuan negara menjamin biaya hidup masyarakat selama pembatasan.

“Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas,” tegasnya.

Dia menilai seharusnya PSBB diperketat bukan dibuat longgar.

“Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara,” imbuhnya.

Sementara juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, menilai kebijakan relaksasi PSBB adalah wewenang pemerintah daerah (pemda).

“Pemerintah pusat hanya buat kebijakan global, sudah diatur apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang dibatasi, detail operasionalnya itu diatur di Perda tentang jam berapa toko buka, jam berapa toko tutup, itu perda yang bikin,” katanya.

Demikian juga terkait relaksasi. Kebijakan relaksasi adalah kewenangan daerah.

“Itu (pelonggaran) pemda yang bikin, yang dilonggarkan kan itu, jam berapa toko buka, jam berapa toko tutup. Itu kan perda yang atur bukan global,” terangnya.

Dia juga menegaskan, kewenangan pelonggaran atau diperketatnya PSBB bukan kewenangan Kemenko Polhukam.

“PSBB itu kan nggak ada kaitannya sama Polhukam sebenarnya, justru operasionalnya di daerahnya yang silakan kebijakan Pemda masing-masing,” jelasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi PSBB. Pelonggaran untuk aturan tersebut disiapkan untuk mencegah masyarakat stres karena merasa terlalu dikekang.

“Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran,” jelas Mahfud melalui siaran langsung Instagram-nya, Sabtu (2/5) malam.

Ia mencontohkan pelonggaran itu soal aktivitas yang dapat dilakukan dengan protokol tertentu selama PSBB. Menurutnya, hal tersebut dipikirkan oleh pemerintah karena pemerintah tahu kalau masyarakat dikekang maka akan timbul stress yang berujung pada menurunnya imun mereka.(gw/fin/asa/fs/01)

 

 

Komentar

News Feed