oleh

Tunggu SK DPP

-Metropolis-118 views

PRABUMULIH – Dari hasil Pemilihan Legislatif (pileg), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masuk dalam struktur pimpinan DPRD kota Prabumulih. Nah, untuk siapa yang nantinya akan duduk sebagai Wakil Ketua I, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP sudah mengusulkan tiga Anggota Legislatif (Aleg) periode 2019-2024 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Tiga nama tersebut yakni H Ahmad Palo SE, Heri Gustiawan ST, Evy Susanti SE. Ketua DPC PPP H Ahmad Palo SE menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan usulan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari DPP. “Kami sudah menyampaikan ke DPW sumsel sekitar 2 minggu lalu, untuk diteruskan ke pusat dan sudah dibawa ke Jakarta,” kata Ketua DPC PPP H Ahmad Palo SE Senin (5/8).

Saat ini kata dia, DPC masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari DPP siapa yang akan ditunjuk oleh partai sebagai Wakil Ketua I DPRD Prabumulih. “Kami menerima siapapun yang ditetapkan oleh DPP, tapi tentunya DPP dalam memutuskan siapa yang ditunjuk ada kriteria,” jelasnya. Disinggung terkait kriteria DPP untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD? Menurut Palo pihaknya hanya sekedar mengusulkan nama. “Tapi didalam pertimbangan juklak DPP tentu ada hal yang dipertimbangkan, salah satunya susunan kepengurusan partai, jabatan dipartai menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Lalu berapa lama proses SK hingga turun ke DPC? Ketua DPRD ini memperkirakan sebelum 27 September hasil keputusan sudah keluar dan diterima oleh DPC. “Insyallah sebelum 27 September atau September akhir surat dari DPP, terkait siapa yang akan ditetapkan sebagai pimpinan DPRD akan turun,” tukasnya. Senada disampaikan Ketua DPC PDI P, Ir Dipe Anom. PDIP kata dia, juga sudah menyampaikan nama-nama anggota legislatif untuk dipilih menjadi Wakil Ketua II. “Tinggal persyaratan prioritas DPP yang menilai, untuk turunnya mungkin diserentakkan, mungkin setelah pelantikan bisa jadi sebelum pelantikan sudah turun,” katanya.

Berbeda dengan daerah yang memiliki Aleg lebih dari 3, yang penjaringan lebih ketat. Tak demikian dengan kota Prabumulih. “Kalau daerah yang lebihkan penjaringan lebih ketat. Tapi karena Prabumulih hanya 3 jadi diajukan semua,” ucap pria yang juga di DPRD Komisi I ini. (08)

Komentar

News Feed