oleh

Tunggakan BPJS Kesehatan Capai 28 Miliar di Empat RS

-Metropolis-76 views

Tak Boleh Tolak Pasien
RS Terpaksa Ikat Pinggang

PRABUMULIH – Pembayaran BPJS Kesehatan tak hanya nunggak di RSUD Prabumulih saja, tapi juga dialami tiga rumah sakit lainnya di kota Nanas ini.

Informasi dihimpun koran ini dari BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, tunggakan di empat RS tersebut mencapai Rp 25 miliar.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Yunita Ibnu SE AAK dikonfirmasi tidak menampik hal itu. Menurutnya, tunggakan empat RS tersebut meliputi RSUD Rp 8 miliar, RS AR Bunda Rp 13 miliar, RS Fadhillah Rp 2,2 miliar, dan RS Pertamina Rp 5 miliar.

Yuni, sapaan akrabnya menerangkan, penyebab keterlambatan pembayaran tersebut karena BPJS Kesehatan menghadapi kondisi likuiditas sejak akhir 2018 lalu.

“Hal ini sebenarnya sudah terjadi dari awal implementasi JKN, karena perhitungan iuran belum sesuai dengan seharusnya sehingga jumlah biaya pelayanan kesehatan dibayarkan lebih besar dari iuran diterima,” ujarnya kepada awak media, akhir pekan kemarin.

Yuni melanjutkan, pemerintah komit untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran ini. BPJS Kesehatan akan membayarkan klaim sesuai dengan ketersediaan dana yang ada berdasarkan urutan jatuh tempo klaim atau FIFO.

“Setiap keterlambatan pembayaran klaim dari jatuh tempo, BPJS Kesehatan membayar denda sesuai ketentuan berlaku. Sehingga, diharapkan Fasilitas Kesehatan (Faskes) menyiapkan kolateral lain untuk memastikan pelayanan tetap berjalan,” kata Yuni.

Lanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayarkan klaim berikut dendanya sesuai dengan ketersediaan dana secara rutin setiap waktu BPJS Kesehatan menerima iuran dari peserta.

“Iuran ini segera dibayarkan ke fasilitas kesehatan, untuk kekurangannya menunggu dukungan pemerintah,” tukasnya.

Terpisah, Humas RS AR Bunda, Martini tidak menampik adanya keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan di RS-nya.

“Betul, memang ada tunggakan. Lumayan besar, jelas mempengaruhi operasional RS dalam pemberian pelayanan kesehatan,” akunya sambil tidak merinci berapa besaran tunggakan di RS-nya.

Lanjutnya, RS tidak boleh menolak pasien sesuai regulasi. Meski adanya keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan.

“Yah terpaksa, kita RS berhemat alias ikat pinggang. Agar tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, walaupun terjadi keterlambatan pihak RSUD Prabumulih tetap melayani peserta JKN KIS.

“Memang betul, ada keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan. Meski adanya keterlambatan pembayaran, pelayanan tetap harus jalan,” tambah Direktur RSUD, dr H Afrizal Syamsuddin MM. (03)

Komentar

News Feed