oleh

Tiga Saksi Perkuat Dakwaan JPU

-Hukum-14 views

PRABUMULIH – Memperkuat dakwaan terhadap berinisial AN, oknum PNS di Bagian Perlengkapan Pemerintah kota (Pemkot) tersandung kasus penghasutan alias Pasal 160 KUHP atau 335 Ayat 1. Dalam sidang lanjutan, Senin (19/8) di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN). Jaksa Penuntut Umum (JPU), Exandi SH menghadirkan, tiga saksi dari PT Pertamina EP (PEP) Asset 2.

Dari keterangan ketiganya, jelas memberatkan terdakwa diduga dengan sengaja melakukan penghasutan alias mendalangi demo di sumur migas (Migas) milik perusahaan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan. Sehingga, aktivitas produksi terhenti dan menyebabkan kerugian perusahaan. Setidaknya, mencapai 1,6 miliar selama 4 hari tidak beroperasi.

“Rencananya, 10 saksi korban kita hadirkan. Tetapi, tahap awal ini kita hadirkan tiga saksi dahulu. Menguatkan dakwaan kita, kalau terdakwa merupakan otak provokator demo tersebut,” ujarnya kepada awak media, kemarin. Lanjutnya, pemeriksaan saksi di ruang sidang oleh majelis hakim tersebut. Tidak akan berlangsung sekali sidang, dan memang dari keterangan saksi dihadirkannya cukup memberatkan terdakwa.

“Jelas saksi kita keterangannya memberatkan terdakwa, membenarkan dihadapan majelis hakim. Kalau, terdakwa sempat menaiki rig dan menyetop operasional sumur migas perusahaan,” terangnya. Sementara itu, pantauan koran ini, sidang kedua bagi AN ditersebut majelis hakimnya diketuai oleh AA Oka PB Gocara SH MH didampingi Hakim Anggota, Yudi Darma SH MH dan Dendy Firdiansyah SH.

Ketua PN, AA Oka PB Gocara SH MH didampingi Humas, Dendy Firdiansyah SH membenarkan, kalau sidang kedua AN tersebut, beragendakan pemeriksaan saksi terkait dakwaan kasus Pasal 160 KUHP atau 335 ayat 1 dengan ancaman 6 tahun penjara. “Tadi, sidang lanjutan kasus penghasutan dilakukan terdakwa AN, oknum PNS Pemkot. Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan tiga saksi untuk menguatkan dakwaannya,” terang Dendy.

Sambungnya, sidang pemeriksaan saksi sendiri. Kata dia, masih dilanjutkan minggu depan. Karena, JPU kembali menghadirkan saksi lain, untuk diperiksa majelis hakim untuk membuat terang kasus dugaan penghasutan dilakukan AN tersebut. “Dari keterangan saksi, AN dibenarkan telah melakukan penghasutan dan melanggar UU KUHP Pasal 160 atau 335 ayat 1,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed