oleh

Tidak Ada Pengembalian Mandat. Janji Perkuat KPK, Jokowi Minta Komisioner Bijak Bernegara

-Nasional-59 views

JAKARTA – Tiga komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan mandat tugas serta tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Merespons hal itu, Jokowi menegaskan tidak ada istilah pengembalian mandat. Sebab, hal itu tidak diatur dalam perundang-undangan. Pimpinan KPK pun diminta bijak dalam bernegara.

“Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang. Kinerja KPK itu baik. Tetapi dalam UU KPK tidak ada yang namanya mengembalikan mandat. Nggak ada itu. Aturan tentang posisi pimpinan KPK, hanya soal pengunduran diri. Misalnya meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi juga ada. Namun, istulah mengembalikan mandat sekali lagi tidak ada,” tegas Jokowi kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).

Sebelumnya, pada Jumat (13/9) lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua wakilnya, Laode M Syarif dan Saut Situmorang menyatakan mengembalikan mandat tugas serta tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Pengembalian mandat ini dilakukan untuk menyikapi kondisi KPK setelah revisi UU KPK dibahas di DPR RI. Dua pimpinan KPK lainnya, Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata tidak hadir. Keduanya tegas menyatakan akan tetap bekerja sebagai komisioner hingga akhir masa jabatan pada Desember 2019 mendatang.

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah sedang memperjuangkan substansi dalam revisi UU KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan keinginan pemerintah memperkuat KPK. “Pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Ini seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bisa saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” paparnya

Terkait revisi, lanjut Jokowi, saat ini ada di ranah DPR. Karena itu, dia meminta semua pihak ikut mengawasi. KPK, tegas Jokiwi, tetap dalam posisi terkuat dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, partai koalisi pendukung Presiden Jokowi menyatakan mendukung segala sikap dan keputusan terkait revisi UU KPK. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan partainya tidak akan membiarkan Presiden sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. “Revisi UU KPK harus dipahami sebagai upaya lebih memperkuat kreadibilitas KPK,” kata Ace di Jakarta, Senin (16/9).

Begitu juga dengan Nasdem. Partai ini akan solid mengawal kebijakan pemerintah di bawah leadership Jokowi. Termasuk soal revisi UU KPK. “Kita solid. Apa yang dilakukan adalah demi upaya pemberantasan korupsi. Tujuannya adalah memperkuat KPK. Ini seperti yang sudah ditegaskan oleh presiden,” jelas Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini revisi UU KPK akan semakin memberikan dasar hukum bagi keberadaan KPK ke depan. PDIP selaku partai pengusung utama Jokowi memastikan mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK.
Puluhan Anggota DPR Dijerat KPK

Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kasus korupsi di Indonesia banyak melibatkan oknum anggota DPR RI. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, menyebut selama lima tahun terakhir ada 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua pucuk pimpinan wakil rakyat tersebut kini sudah meringkuk di tahanan. Keduanya adalah Ketua DPR RI Setya Novanto dan bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan.

Tak hanya itu. Banyak anggota DPR yang diduga menerima aliran dana kasus megakorupsi e-KTP. Kasus itu diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. Kurnia menduga ada konflik kepentingan di DPR. Yakni oknum yang disinyalir terlibat korupsi dan revisi UU KPK. Ada puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana.

“Karena itu, wajar jika publik sampai pada kesimpulan DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa dan kental nuansa konflik kepentingan. Selain waktu pembahasan yang tidak tepat, substansinya pun menyisakan banyak perdebatan. Sebab, secara kelembagaan KPK tidak membutuhkan perubahan UU,” jelas Kurnia di Jakarta, Senin (16/9).

ICW meminta DPR menghentikan revisi UU KPK. DPR, lanjutnya, lebih baik fokus pada penguatan regulasi pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai. “Masyarakat Indonesia harus ikut mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (rh/fin)

Komentar

News Feed