oleh

Terus Matangkan Perwako

-Metropolis-11 views

PRABUMULIH – Penyusunan draf Peraturan Walikota (Perwako) terkait pendisplinan protokol kesehatan terus dimatangkan Pemerintah kota (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Bagian Hukum Perundangan-Undangan.

Tujuan penertiban Perwako ini, untuk memutus mata rantai Covid-19 dan menekan angka penyebarannya di Kota Nanas ini.

Agar Perwako tersebut benar-benar sempurna, Pemkot meminta masukan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Yaitu, Polres Prabumulih, Koramil, Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan lainnya.

Rapat kordinasi (Rakor) digelar di ruang rapat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Lantai 1, Gedung Pemkot, Jumat (4/9/2020).

Pantauan koran ini, rakor difokuskan terkait besar denda bakal diberlakukan untuk efek jera sekaligus soft terapi bagi pelanggarnya. Lalu, pelanggaran apa saja bakal dikenakan denda. Seperti; tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, penyelenggaraan kerumunan atau keramaian tidak mematuhi protokol kesehatan, dan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda), Elman ST MM dimintai komentarnya setelah rapat mengungkapkan, kalau penyusunan Perwako tersebut diintensifkan.

“Adanya, masukan dari Forkompinda. Perwako tersebut, jelas akan lebih sempurna. Apalagi, penegakkan pendisplinan protokol kesehatan jelas melibatkan Forkompinda juga,” terangnya kepada awak media, akhir minggu ini.

Soal denda, aku Elman, rencananya besaran Rp 50 ribu bagi pelanggar. Tetapi, ada masukan dari sejumlah instansi vertikal. Agar denda dikenakan, ada minimal dan maksimal.

“Besaran denda, masih kita rundingkan. Memang denda diberlakukan, untuk efek jera dan soft terapi bagi pelanggar untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatannya terhadap protokol kesehatan. Sekarang ini, salah satu cara jitu menekan angka penyebaran Covid-19,” jelas ayah dua anak ini.

Untuk penindakan pelanggar dan pemberian denda, sebutnya di dalam Satgas Covid-19 dibentuk tim yustisi nantinya akan melakukan razia. “Bagi pelanggar, akan ada sidang ditempat dalam pemberian sanksi tegas bagi pelanggarnya,” tukasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Topik Gunawan SH MH, sebagai salah satu Forkompinda setuju adanya pemberlakuan denda, dalam rangka pendisplinan protokol kesehatan.

“Dengan denda, benar akan ada efek jera bagi pelanggarannya. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan terkait protokol kesehatan,” terang Topik kepada awak media.

Dikatakannya, memang diperlukan juga adanya denda maksimal dan minimal dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan.

“Apa saja pelanggar dikenakan, sekarang ini memang tengah disusun. Sanksi tegas, memang perlu diberikan,” tambahnya.

Lalu, Perwakilan PN, Tri Lestari SH MH mengusulkan, setuju denda minimal Rp 50 ribu. Tetapi, perlu ada denda maksimal Rp 250 ribu.

“Kalau baru sekali pelanggaran, tidak masalah diberlakukan denda minimal. Nantinya, kita juga terlipat dalam pemberian sanksi bagi pelanggar lewat sidang di tempat,” ucapnya.

Nah, bagi pelanggar berkali-kali. Akunya, harus diberikan sanksi maksimal sehingga memberikan soft terapi bagi pelanggarnya. Sehingga, tidak mengulangi perbuatannya.

“Harapan kita, adanya sanksi minimal dan maksimal. Meningkatkan kesadaran masyarakat, terkait kedisplinan protokol kesehatan,” bebernya. (03)

 

Komentar

News Feed