oleh

Temukan Data Penduduk Bodong, Ini Langkah Berani Kadisdukcapil OKU Timur dalam Memberantasnya…

MARTAPURA – Langkah berani dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten OKU Timur (OKUT). Pasalnya, beberapa tahun terakhir melakukan pembenahan terhadap data kependudukan ganda atau tidak terdaftar pada nomor induk kependudukan (NIK).

“Kalau kita mau berbenah maka harus total. Itulah perinsip saya. Data kependudukkan selalu ada masalah dari tahun ke tahun. Kerap tidak singkron dengan lembaga lain. Ini harus dicari akar persoalannya,” ujar Kadisdukcapil Kabupaten OKUT Sutikman S.Pd, MM Kamis (28/2).

Ia menyebut, ketika ditunjuk menjadi Kadisdukcapil, setidaknya tercatat ada puluhan ribu data penduduk bodong alias tidak jelas. “Ya, sekitar 30 ribu data penduduk bodong tersebar saat itu. Ini menjadi perhatian saya. Selanjutnya kami benahi. Alhamdulillah berhasil,” katanya.

Masih kata Sutikman, jumlah penduduk Kabuapten OKUT pada 2018 lalu mencapai 639.112 jiwa, dari jumlah itu yang wajib KTP 452.064 ribu jiwa. Nah, data terakhir perekaman hingga 28 Februari 2019 sebanyak 478.106 ribu jiwa. “Alhamdulillah saat ini sudah 98 persen data penduduk OKUT valid. Dan kita akan bersihkan terus data penduduk bodong,” katanya.

Memang konsekuensi bertugas di Disdukcapil ini harus tegas tapi humanis. Ia selalu mengarhkan staf dan pegawainya untuk tiada henti memberikan pemahaman, bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya validasi data kependudukan. Sebab hal itu sangat penting. Terlebih data penduduk yang sudah berkeluarga.

Mengapa? Lanjut Sutikman. Data kependudukan dibutuhkan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan administrasi. Karena sekitar 1000 lebih lembaga di Indonesia ini berhubungan dengan data kependudukan. Baik urusan pendidikan anak, perbankan dan sebagainya. Pentingnya data kependudukan ini, harus disadari masyarakat. “Sebab itu penting,” ucapnya.

Dengan membabat habis data penduduk bodong ini, lambat laun data penduduk OKUT antar instansi baik itu Badan Statistik hingga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) akan sama. “Tapi semuanya butuh proses. Kita terus melakukan rekam KTP-el, baik yang dipusatkan di kantor Disdukcapil hingga jemput bola dengan cara mendatangi warga yang ada di desa-desa,” terangnya.

Baginya tidak ada yang sulit untuk melakukan pembenahan data kependudukan. Asalkan ada komitmen bersama. Terlebih pemerintah kabupaten mendukung melakukan validasi data kependudukan ini. “Ciri data penduduk bodong ini data kependudukannya tidak terdaftar. Sehingga saat dicek, maka nama dan status kependudukannya tidak akan muncul pada sistem kependudukan yang ada di Disdukcapil. Nah, ini tentunya harus diperbaiki,” terangnya lagi.

Untuk itu, kepada masyarakat diimbau agar melakukan pengurusan data kependudukannya secara langsung ke Disdukcapil. Tidak melalui orang lain. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
“Pengurusan data kependudukan gratis. Tidak ada biaya sama sekali. Ini harus disadar masyarakat. Jadi saran saya segera urus data kependudukan, kalau belum rekam KTP-el, segera lakukan perekaman,” imbau Sutikman. (asa)

News Feed