oleh

Tempatkan PHL Sesuai Keahlian

-Kecamatan-229 views

PRABUMULIH – Saat ini tercatat ada sekitar 2,700-an Pekerjaan Harian Lepas (PHL) yang telah memilik Surat Keputusan (SK) wali kota. Sementara itu sekitar 1,000-an lagi PHL tengah menunggu SK. Jika ditotal, jumlah PHL bisa mencapai lebih dari 3,500 orang atau hampir menyamai jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang ada saat ini.

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD ketika menyoroti Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Massa Jabatan (AMJ) Wali kota (Wako) menyarankan, agar Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), agar tidak sia-sia alias mubazir merekrut dan mempekerjakan PHL tersebut. Disarankan, supaya PHL tersebut ditempatkan sesuai bidang keahlianya.

“Untuk membayar gaji PHL yang sudah mencapai ribua, jelas memakan anggaran cukup besar. Sayang, kalau PHL tidak dimanfaatkan dengan baik untuk memperingan kinerja kepegawai di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot),” ujar Ketua Pansus I, Hartono Hamid SH ketika dibincangi koran ini, kemarin (11/1).

Om Ton, begitu sapaan akrabnya menyebutkan, agar PHL yang malas. Sebaiknya, kontraknya tidak diperpanjang karena akan membebani saja. Lantaran, kasihan kepada PHL yang benar-benar sukarela mengabdi dengan bekerja baik.

“Kalau tidak mau bekerja, untuk apa diperpanjang PHL tersebut. Hal ini, harus dievaluasi oleh Pemkot melalui BKPSDM. Sehingga, PHL yang direkrut dan dipekerjakan meningkat kinerjanya dalam rangka membantu pegawai,” akunya.

Ia mengatakan, pihaknya juga menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabu Jaya. Pihaknya sempat mau menambah modal Rp 2 miliar ke PDAM Tirta Prabu Jaya, tetapi niat tersebut akhirnya dibatalkan. Karena, pihaknya menilai kurang transparannya program pengembangan yang hendak dilakukan PDAM Tirta Prabu Jaya.

“Kalau pengembangan PDAM Tirta Prabu Jaya, benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Akan kita dukung, tetapi pengelolaan dan program pengembangannya harus jelas. Sehingga, kita ragu untuk menambah modal bagi PDAM Tirta Prabu Jaya tersebut,” terangnya.

Saran tersebut, ungkapnya ke depan harus benar-benar dievaluasi dan diperhatikan serius oleh PDAM Tirta Prabu Jaya. Dan, pihaknya sudah mendapatkan informasi kalau pengembangan jaringan PDAM Tirta Prabu Jaya.

“Untuk meningkatkan pelayanan distribusi air bersih, bagi masyarakat butuh dana tidak sedikit hingga ratusan miliar. Kita minta PDAM Tirta Prabu Jaya melakukan pembenahan,” ucapnya.

Lalu, Dinas Pendidikan (Disdik), pihaknya menyoroti pembangunan bangunan sekolah yang terhambat yang disebabkan faktor cuaca dan tukangnya yang kurang baik. Pihaknya meminta, itu menjadi perhatian serius Disdik, untuk mengingatkan pihak ketiga untuk pintar-pintar memilih waktu mengerjakan proyek, meski ada faktor cuaca.

“Selain itu, tukang yang ditunjuk mengerjakan proyek pembangunan bangunan sekolah tersebut. Ke depan, tidak sembarangan dan memang punya kompetensi. Sehingga, tanggung jawab yang diberikan bisa dijalankan dengan baik. Supaya, pembangunan bangunan sekolah menjadi tidak terhambat,” bebernya.

Sementara itu, Pansus II DPRD juga tidak kalah serunya menyoroti pengelolaan keuangan para mitra kerjanya. Diantaranya; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi Informasi (Diskom Info), dan Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang).

“Sedangkan, kita Pansus II konsentrasinya menyoroti pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Apakah sudah baik atau tidak? Dan, jika baik perlu terus ditingkatkan dan jika tidak sudah sewajarnya perlu dilakukan perbaikan,” ujar Ganjar.

Hasil sementara, ungkapnya pengelolaan keuangan yang dilakukan SKPD selama ini rata-rata sudah diatas 90 persen. Dan, menurutnya hal itu harus ditingkatkan dalam menjalankan program pembangunan bagi masyarakat kota ini. “Manajemen pelaporannya pun, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar semakin baik,” sarannya. (06)

News Feed