oleh

Target 30 Hari Rampungkan LKPj

PRABUMULIH – Paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2017 digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemarin (10/4).
Dalam paripurna tersebut, Pjs Wali Kota H Richard Chahyadi AP MSi membacakan pidato pengantar LKPj Tahun anggaran 2017. Disampaikan Richard LKPj TA 2017 merupakan wujud akuntanbilitas pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya membuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 1 tahun.
“Yang mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, mengacu pada kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (KU-APBD) kota Prabumulih tahun 2017,” kata Richard.
Lebih lanjut selain membacakan tentang ringkasan realisasi anggaran maupun pendapatan. Dalam laporan LKPj tersebut disebutkan ditahun 2017 Pemkot menerima sebanyak 14 piala penghargaan tingkat nasional, yang diantaranya piala Adipura.
Sementara itu Ketua DPRD H Ahmad Palo Se sekaligus pimpinan rapat didampingi Wakil Ketua I HM Daud Rotasi SSos dan Wakil Ketua II H Erwansi BSc menyampaikan paripurna dengan nota pengantar dari Walikota terkait LKPJ APBD 2017.
“Walaupun pertanggung jawaban APBD 2017 ini sampai bulan September sudah dibahas oleh DPRD pada saat LKPj akhir jabatan Ridho Fikri kemarin. Akan tetapi ada beberapa bulan yang belum dibahas tapi tetap akan kita bahas dari Januari hingga akhir,” terang Palo.
Nah, dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, suami dari Hj Rusni Palo SH ini menuturkan pihaknya langsung menindaklanjuti dengan membentuk pansus. “Langsung kita bentuk pansus, pansus I berkaitan dengn kinerja dan pansus 2 berkaitan dengan keuangan,” ungkapnya.
Masih sambung dia, untuk pembahasan tersebut DPRD menargetkan pembahasan LKPj dapat selesai dalam waktu 30 hari. “Target 30 hari karena berdasarkan UU harus selesai, untuk disampaikan rekomendasi dari lembaga DPRD,” ucapnya.
Sementara itu, dalam pembahasan LKPJ nantinya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk membawa berkas dan data lengkap. “Membawa berkas yang diperlukan saat pembahasan agar berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sebab ada beberapa OPD yang datanya tidak dibawa belum lengkap sehingga pembahasan ditunda,” tukas anggota DPRD Komisi III Feri Alwi SH.
Sekda Prabumulih, HM Kowi SSos, Sekwan Heriyani SE serta seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkot Prabumulih hadir dalam paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD tersebut.(08)

News Feed