oleh

Tak Terima TKD, Guru Sertifikasi Ngadu ke Dewan

PRABUMULIH – Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SD dan SMP, dengan status tenaga pengajar atau guru di Kota Prabumulih mendatangi DPRD Prabumulih, Senin (11/3).
Kedatangan para guru PNS bersertifikasi tersebut, untuk menyampaikan keluh kesah terkait pemberian Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dari Pemerintah Kota (pemkot) yang dinilai terdapat kesenjangan.
“Kita sudah cukup membantu pendidikan di Prabumulih. Kita terbuka saja, periuk nasi kami terguling. Rela nilai anak tinggi dan meninggalkan anak istri dan terbukti nilai anak kita tinggi,” kata Yan Afrizal SPd salah satu guru dari SMPN 3.

Padahal kata dia, sudah seharusnya TKD tersebut diberikan kepada para guru yang telah mendidik siswa menjadi berpretsasi. “Itu untuk menambah profesional dalam bekerja, dan menambah semangat. Tapi ini kami tidak dapat, jadi ada rasa kesenjangan. Kami disini hanya menyampaikan aspirasi saja,” bebernya dihadapan DPRD yang diterima langsung oleh Ketua DPRD H Ahmad Palo SE.

Dia menuturkan, sebelumnya para guru bersertifikasi menerima uang makan senilai Rp 600 ribu. Dan dana tersebut terakhir diterima sejak Oktober 2019 lalu. “Kenapa dulu bisa dibayar, kenapa sekarang ditiadakan. Mungkin bagi bapak ibu kecil, tapi bagi kami guru itu berharga,” tegasnya.

Ketua DPRD H Ahmad Palo SE didampingi wakil ketua II dan Komisi I bidang pendidikan dan kesehatan, menyampaikan pihaknya akan memanggil Disdikbud sebagai tindaklanjut aspirasi dari para guru tersebut.

“Bersama komisi 1 Disdik akan segera kami undang, untuk langsung mempertanyakan masalah TKD ini. Karena semua ada dan sekarang hanya untuk yang tidak sertifikasi dan untuk kepala sekolah saja,” ujar suami dari Hj Rusni SH ini. (08)

News Feed