oleh

Tak Pakai Masker Denda Rp 50 Ribu

-Metropolis-42 views

// Pelaku Usaha Tak Patuh Akan Ditutup

PRABUMULIH – Peraturan Walikota (perwako) yang mengatur sanksi denda bagi warga tak menggunakan masker terus dikebut oleh Pemerintah Kota (pemkot), dalam hal ini Bagian Hukum dan Perudangan.

CAPTION: H Sanjay Yunus SH MH

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Prabumulih, H Sanjay Yunus SH MH menyampaikan, terkait penyusunan perwako pihaknya sedang berkoodinasi dengan sejumlah stakholder. “Sudah kami buat drafnya, sudah koordinasi dengan stakholder seperti dinkes. Termasuk dengan polres, kejaksaan TNI dan dandim sudah kita bentuk draftnya untuk mereka koreksi,” kata Sanjay dibincangi di gedung DPRD Selasa (1/9/2020).

Dalam draft perwako tersebut Sanjay membocorkan, sanksi bagi personal bagi tak bermasker Rp 50 ribu. Sementara untuk pelaku usaha belum ditetapkan namun berkisar Rp 500 ribu – Rp 1 juta, hingga pencabutan izin usaha bila sudah pelanggaran berat. “Untuk masyarakat personal, yang melanggar sanksi 50 ribu atau sanksi soisial nanti. Kalau pelaku usaha belum tau nominalnya berapa, tapi ada batasan Rp 500 – Rp 1  juta, atau sanksi terberat berupa penutupan usaha. Itu untuk pelaku usaha yang kita terapkan,” terang seraya menambahkan untuk denda tak bermasker akan melibatkan sejumlah pihak termasuk pengadilan dengan sidang tipiring ditempat.

Sanjay mengatakan denda untuk pelaku usaha bisa cukup berat, yakni saksi penutupan usaha mengingat pelaku usaha harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. “Misal usaha rumah makan, harus menyiapkan protokol kesehatan tempat cuci tangan. Kalau tidak bermasker tidak boleh, pengaturan meja tempat duduk harus diperhatikan,” imbuhnya seraya mengatakan pelaku usaha lebih mudah dikontrol karena berkaitan dengan izin seperti SITU SIUP.

Disinggung target penyelesaian perwako tersebut, menurut suami Hj Nurlisna ini diupayakan dengan cepat karena berdasarkan Peraturan Presiden (perpres). “Belum bisa menentukan tapi setelah koreksi dari jajaran kita akan rapat internal,” ucapnya mengatakan untuk besaran denda dalam perpres tak menyebutkan nominal, karena untuk denda setiap daerah berbeda.

Lalu apakah setelah perwako selesai, sanksi berupa denda akan langsung diterapkan. Menurut Sanjay, sudah tentu nantinya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. “Sosialisasi dulu jadi wong tau, masyarakat tau sanksinya apa,” imbuhnya.

Selain itu lanjut dia, sosialisasi penggunaan masker dan upaya pencegahan penyebaran covid-19 dengan membagikan masker sudah dilakukan. “Jadi kalau tahapan itu sudah dilakukan dan sering, Ibu wali bersama PKK, pak wali sudah sering membagikan masker. Jadi memang tahap pencegahan itu sudah lama, termasuk juga pembagian masker dari sejumlah OPD dan vertikal. Jadi tidak langsung serta merta denda, dengan adanya tindakan sah-sah saja,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dr H Happy Tedjo S MPh sebelumnya mengutarakan, untuk kepastian pemberlakukan denda yang diatur dalam perwako nantinya tak serta merta akan langsung diterapkan. Sebab akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Selain itu lanjut dia, masker harus lebih dahulu terpenuhi. “Tapi harapan awalnya harus persuasif dulu. Karena kalau masyarakat di rumah tangga itu paling tidak 4 masker per kepala. Kalau persiapan (masker) masih kurang, mau menerapkan itu namanya belum pas,” tukasnya mengatakan pembagian masker sudah gencar dilakukan. (08)

 

Komentar

News Feed