oleh

Sutarno: Kalau Data Valid Tidak Usah Cemas

-Metropolis-12 views

PRABUMULIH – Dua Dinas di Pemerintah Kota (Pemkot), yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan kini tengah menjadi target oleh kejaksaan negeri, terkait dugaan korupsi.

Nah, terkait itu Ketua DPRD Sutarno SE menuturkan, kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hanya saja ia berpesan, agar dinas yang bersangkutan tak perlu cemas bila memang dugaan tersebut tidaklah benar.

“Dari Dinsos kalau data valid tidak usah cemas, memang wewenang kejaksaan melakukan pemeriksaan,” kata Sutarno kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Dikatakan Sutarno, memang selama tahun 2020 lalu ada refocusing anggaran untuk penagnanan covid 19. “Itu untuk sembako dan kegiatan 2020, untuk pencegahan penanganan covid bagi masyarakat,” tuturnya seraya mengatakan untuk penggunaan mengacu pada SKB menteri.

Selama pelaksanaan 2020 ungkap Tarno, pihaknya sudah secara intens melakukan pengawasan. “Dalam artian tetap kita awasi, dan pada saat itu 2020 intens kita panggil Dinsos dan Dinkes,” tegasnya.

Disinggung dengan dana refocusing, yang juga telah ditetapkan oleh DPRD. Bagaimana bila digunakan untuk kegiatan lain? “Kalau digunakan diluar aturan, yang jelas menyalahi,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Topik Gunawan SH MH mengungkapkan, kalau sekarang ini Kejari tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) hingga Selasa (6/4/2021).

Disebutkan, Topik kasus tersebut yaitu dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2017 di Dinas Kesehatan (Dinkes) diduga merugikan negara Rp 141 juta. Dan,  dugaan korupsi terkait dana refocusing Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos). (08)

Komentar

News Feed