oleh

Soroti Target Materi Belajar

-Pendidikan-45 views

//Terkait Pembelajaran Daring, Waspadai Klaster Sekolah

PRABUMULIH – Guru memiliki keleluasaan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Langkah ini bentuk mengoptimalkan proses belajar mengajar di tengah new normal bidang pendidikan di era Pandemi Covid-19.

“Tidak hanya guru. Wali kelas juga diberi keleluasaan dalam melaksanakan pembelajaran era new normal. Apalagi, pembelajaran saat ini bersifat daring,” ungkap Kepala Sekolah SDN 53 Prabumulih, Mislia SPd, Kamis  (16/7/2020).

Selain itu lanjut dia, wali kelas untuk berkoordinasi kepada para siswa dan walimurid untuk melaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan (KBM Daring).

Kebijakan ini diberikan agar memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada para wali kelas untuk mentransfer ilmu yang harus disampaikan kepada para siswa. Selama masa pandemi virus coorna ini, tidak bisa melaksanakan pembelajarna tatap muka.

“Bagaimanapun tekhnisnya, kapanpun waktunya dan materinya seperti apa, itu kita serahkan kepada wali kelas. Karena mereka yang lebih faham sasaran yang harus dicapai,” katanya.

Begitu juga berkaitan dengan materi yang harus difahami oleh siswa dalam setiap tingkatan, yang penting tidak melenceng dari ketentuan yang ada.

Wanita yang akrab di sapa Bu Mis ini mengatakan, akan mengontrol melalui laporan rutin para guru terkait pencapaian target serapan materi. “Kalau dari Mentri Pendidikan itu utamakan pendidikan karakter para siswa, jadi kita himbau agar para guru tidak terlalu membebani siswa dengan tugas setiap hari,” jelasnya.

Sementara Wali Kelas 6 SDN 53, Efri SPd menambahkan, karena wali murid SDN 53 rata rata merupakan petani karet, terutama siswa kelas 6, dirinya akan mengimbangi untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh wali murid.

Diakui oleh Wakil Kepala Sekolah ini, bahwa pembelajaran dari jarak jauh memang kurang efektif. Namun mau tidak mau harus berada dan membiasakan diri dengan keadaan seperti ni hingga waktu menjawab bahwa Kota Prabumulih masuk zona hijauh dan boleh melaksanakan pembelajaran seperti biasa.

“Rata rata orang tua petani karet, yang pagi pagi harus nyadap. Dan para siswa tergantung dengan hp android orang tua. Untuk itu meski harusnya kita mengajarnya pagi, namun harus memberikan kelonggaran waktu. Yang penting anak anak tetap bisa belajar,” katanya.

Sementara pantauan koran ini, beberapa guru tetap setia menunggu para wali murid yang datang untuk mengambil buku para siswa. Untuk menghindari kerumunan para wali siswa diminta untuk datang ke sekolah secara bergantian.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sebagian daerah sudah menerapkan sistem tatap muka. Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta untuk mewaspadai agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said meminta pemerintah untuk mengantisipasi risiko penyebaran COVID-19 di sekolah. Zona hijau tidak menjamin wilayah terbebas dari penyebaran virus. Jangan sampai adanya klaster baru di sekolah.

“Meskipun belajar tatap muka di sekolah sudah berlaku untuk zona hijau, harus dipikirkan ulang bagaimana risikonya. Sepanjang masih ada kemunculan kasus di manapun itu, artinya risiko terbuka bagi penularan virus,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7).

Terlebih, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah memperingatkan adanya temuan penyebaran COVID-19 melalui udara. Dan banyak ditemukan di lingkungan pendidikan.

Ini membuktikan risiko penyebaran virus makin tinggi. Untuk itu diperlukan kewaspadaan masyarakat yang cukup tinggi.

“Kita perlu bangkitkan kembali solidaritas warga untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Ada rumusan “outbreak anywhere is outbreak everywhere”, artinya kalau ada penyebaran kasus di Bandung, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Itu artinya selalu ada risiko penyebaran di tempat-tempat lain,” paparnya.

Dicontohkan, kasus positif COVID-19 di Jakarta sempat mengalami penurunan dan stabil, namun sekarang naik lagi. Kenaikan tersebut tidak hanya disebabkan penyebaran lokal, tetapi bisa juga karena interaksi warga DKI dengan warga wilayah lain.

Mantan Menteri ESDM ini mengatakan pihaknya dalam hal ini PMI, memiliki langkah meminimalisasi risiko klaster baru COVID-19 di sektor pendidikan. Sejak Februari 2020, PMI aktif melakukan promosi kesehatan tentang kampanye protokol kesehatan. Sejak April PMI bersama elemen masyarakat dan TNI/Polri melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, termasuk sekolah, madrasah dan pesantren.

“Dengan usaha yang demikian, kami tetap berpandangan bahwa cara terbaik mengurangi risiko adalah menghindari kerumunan,” katanya.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi Klinik dan Penyakit Dalam FKIK Unika Atma Jaya dan Rumah Sakit St Carolus, Laurentius Aswin Pramono mengatakan meski berada di zona hijau, sekolah harus menjalankan protokol kesehatan standar menurut WHO dan Kemenkes.

“Kalau masyarakat dan semua pihak menjalankan protokol kesehatan secara baik, angka pertambahan kasus COVID-19 bisa dikendalikan,” katanya.

Ditegaskannya, tiap sekolah harus menerapkan wajib masker kepada siapa pun, lalu menyediakan fasilitas wastafel cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan, serta mengatur kapasitas ruang kelas.

Siswa, orangtua atau wali murid, guru tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

“Mereka bisa menjalankannya dan harus mau diatur,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk tim pemantau KBM. Untuk mencegah terbentuknya klaster baru sekolah.

Tak hanya Kemendikbud, kementerian dan lembaga lainnya juga diminta ikut serta memantau sekolah-sekolah yang sudah aktif menggelar belajar tatap muka.

Politisi Gerindra ini pun mengimbau kepada semua sekolah yang kembali aktif untuk menjaga ketat protokol kesehatan.

“Sehingga tahun ajaran baru ini 2020/ 2021 berjalan dengan efektif,” ujar Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) DPR ini.

“Sekali lagi, kita minta semua pihak baik pihak sekolah, Kemendikbud, dan seluruh pihak yang terkait, Kementerian Kesehatan, untuk kemudian mempersiapkan protokol COVID-19 yang benar-benar ketat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pelayanan pendidikan selama penerapan new normal.

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi berharap agar keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam penerapan new normal diprioritaskan oleh Pemerintah.

“Pelaksanaan new normal di dunia pendidikan memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Pelaksanaannya hanya dimungkinkan setelah mendengar dan menghimpun berbagai masukan dari para ahli kesehatan dan pendidikan,” kata Unifah.

Untuk itu PGRI menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu merancang standar kurikulum minimum, proses pembelajaran dan penilaian, serta pemberian tugas.

“Hal ini penting sehingga pembelajaran bermakna dapat berlangsung dengan beban kurikulum minimal,” ujarnya.

Unifah menambahkan, bahwa pelaksanaan new normal dunia pendidikan perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Khususnya, terkait sarana prasarana kesehatan dan dukungan orang tua untuk memastikan anak-anak tetap memathui pelaksanaan protokol kesehatan.

“Khusus untuk dunia pendidikan, kami memandang perlu kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi dalam mempersiapkan memasuki kehidupan new normal,” imbuhnya.

Dalam survei yang dilakukan PGRI kepada orang tua, guru dan peserta didik di 34 provinsi, hasilnya sebanyak 85,5 persen orang tua khawatir jika sekolah dibuka kembali.

PGRI melakukan survei kepada 61.913 orang tua, 19,296 guru, dan 64.386 peserta didik. Survei disebar melalui jaringan organisasi di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Hanya 14,5 persen orang tua yang tidak khawatir jika putra putrinya kembali ke sekolah,” ungkapnya.

Berdasarkan survei tersebut pula, sebanyak 72,2 persen orang tua dan sisanya 27,8 persen tidak setuju. Mereka juga menyatakan, siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan baik sebanyak 68,5 persen dan 31,5 persen menyatakan belum baik.

“Mayoritas orang tua nampaknya tetap menghendaki pembelajaran dilanjutkan dengan cara dalam jaringan (daring). Orang tua merasa khawatir apabila sekolah dibuka kembali di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum memperlihatkan penurunan signifikan,” tuturnya.

Sedangkan kesiapan guru dalam menghadapi new normal adalah 53,5 persen menyatakan siap, sisanya 46,5 persen menyatakan belum siap. Di sisi lain, terkait perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, sebanyak 42,6 persen siswa menyatakan setuju sementara 57,4 persen manyatakan tidak setuju.

Sementara kesiapan guru dalam menghadapi new normal adalah 53,5 persen menyatakan siap, sisanya 46,5 persen menyatakan belum siap. Di sisi lain, terkait perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, sebanyak 42,6 persen siswa menyatakan setuju sementara 57,4 persen manyatakan tidak setuju.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menolak pembelajaran tatap muka dilakukan selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Memang ada sekolah, terutama sekolah swasta atau mantan sekolah unggulan yang mampu menjalankannya dengan baik, tapi itu tidak layak jadi alasan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan,” kata Ramli.

Menurut Ramli, new normal di bidang pendidikan dapat diterapkan jika new normal di luar dunia pendidikan sudah sukses dijalankan.

“Kami meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tegas soal pembelajaran tatap muka selama masa pandemi,” tegasnya.

Berdasarkan data persebaran Covid-19 dari situs web covid19.go.id, per 29 Mei 2020, sebanyak 2,3 persen kasus positif corona adalah balita (0-5 tahun). Sementara sebesar 5,6 persen adalah anak-anak (6-17 tahun).

Sementara itu berdasarkan angket yang dilakukan oleh komisioner KPAI menunjukkan, bahwa mayoritas orang tua menolak sekolah dibuka kembali pada tahun ajaran baru. Selain itu, petisi ‘Tunda Masuk Sekolah Selama Pandemi’ hingga saat ini sudah ditanda tangani 92.715.

“Kemendikbud menurut IGI selama ini sudah sangat sering menganggap masalah serius bukan sebuah masalah, misalnya terkait status dan pendapatan guru. Di era Pandemi ini, PJJ yang masih jauh dari kesempurnaan pun dianggap bukan masalah padahal tingkat stress orang tua dan siswa sungguh sesuatu yang nyata,” pungkasnya.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan membahas soal kapan masuk sekolah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Muhadjir bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menggodok rencana new normal di lingkup sekolah ini secara matang. Pasalnya, Presiden disebut Muhadjir tak ingin pembukaan sekolah dilakukan secara terburu-buru.

“Untuk pengurangan pembatasan sektor pendidikan akan digodok sematang mungkin,” ujar Muhadjir.

Muhadjir bilang sektor pendidikan memang perlu perhatian khusus dan penerapan new normal akan sangat berisiko bila dilakukan dalam waktu dekat. (der/fin/gw/05)

 

 

 

Komentar

News Feed