oleh

Soroti Asset Pemkot Belum Bersertifikat

PRABUMULIH – Anggota DPRD Komisi I, Drs Idham Tergun MM, juga Anggota Fraksi Hanura menyoroti masalah asset Pemerintah kota (Pemkot) yang belum bersertifikat di sidang paripurna, belum lama ini.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) ini mendorong, agar semua asset Pemkot segera memiliki sertifikat agar mempunyai legalitas hukum kuat.

Hal itu mengantisipasi sengketa asset Pemkot dengan pihak lainnya ke depannya, kalau sudah bersertifikat artinya sah di hukum negara ini. “Tolong perhatikan semua asset Pemkot, harus bersertifikat. Agar legal, ini harus menjadi perhatian Pemkot melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Asset Daerah (DPKAD), khususnya Bidang Asset,” terang Idham kepada awak media, belum ini.

Ucap mantan birokrat ini, Komisi I DPRD akan turun bersama pihak terkait guna melakukan pengecekan asset Pemkot tersebut. “Yah, nanti sama-sama kita cek yah. Semua asset Pemkot, Khususnya belum bersertifikat,” terangnya.

Terpisah, Kepala DPPKAD, H Jauhar Fahri SE Ak CA melalui Kabid Asset, Edi Hartono SE MSi sebelumnya dikonfirmasi menjelaskan, kalau asset Pemkot telah bersertifikat sebanyak 72 persen. “Sebanyak 211 asset Pemkot, sejauh ini telah bersertifikat dari 290 asset Pemkot yang ada,” terang Edi, sapaan akrabnya.

Tahun ini, kata dia, ada 12 asset Pemkot dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Akibat Covid-19, anggaran kita kecil dan terbatas. Tiap tahun, kita upayakan ada asset Pemkot di sertifikat,” jelasnya.

Sebutnya, belum bisa disertifikat asset Pemkot. Karena, ada sengketa dengan pihak ketiga. “Seperti; PT KAI, Pertamina, PTBA, penghibah tanah, dan lainnya. Khususnya, PT KAI terkait ground kart,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed