oleh

Siapkan Plafon Anggaran Rp 75 Miliar untuk PJU. DPRD Minta Data Pembanding

-Metropolis-40 views

PRABUMULIH – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) agar kedepan Penerangan Jalam Umum (PJU) dikelola pihak ketiga nampaknya makin serius. Kemarin, pemkot dengan menggandeng konsultan, melakukan paparan terkait rencana PJU ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk meminta persetujuan. Wakil Wali Kota H Andriansyah Fikri SH, dibincangi usai paparan, menyampaikan terkait pengelolaan PJU, agar kota Prabumulih terang hingga pelosok desa pemkot sudah menyusun plafon anggaran senilai Rp 75 Miliar. “Untuk 5 tahun, jadi dianggarkan Rp 15 M pertahun. Dari situ itu kita sudah ada sefty kurang lebih Rp 10 M, dari sisa pembayaran lampu jalan,” kata Wawako menuturkan setelah 5 tahun akan kembali menjadi milik Pemkot.

Hanya saja diakui Wawako, selama dikelola oleh pihak ketiga akan mempengaruhi APBD Pemkot. Hanya saja lanjutnya, Prabumulih akan mendapat keuntungan dengan merasakan terang diseluruh kota Prabumulih.“Jadi mungkin cuma Rp 5 M pertahun tambahan APBD, itupun kalau masyarakat full bayar, bisa tertutup karena kalkulasi dari PLN kalau seluruh masyarakat tidak menunggak perbulan itu dapat 1,6 M dari Pajak penerangan Jalan Umum. Kalau 1,5 bisa pertahun berati nutup bae,” jelasnya.

Namun disampaikan suami Hj Reni Indayani SKm ini, selama dikelola oleh pihak ketiga semua akan diurus dan dikerjakan oleh pihak ketiga. “Jadikan nanti ada kesepakatan apa yang harus dikerjakan, semua selama 5 tahun kita tidak mengurus, semua mereka yang ganti yang pasang. Seluruh kota kurang lebih 6500 titik,”bebernya menambahkan pihak ketiga juga akan dilengkapi call center pengaduan dari masyarakat seperti yang ada di Kota Bandung.

Disinggung kapan realisasi PJU, ayah empat anak ini mengaku saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan dari DPRD. “Realisasi kalau kita secepatnya, tapi masih menunggu persetujuan dari kawan-kawan dewan,” ucapnya seraya menambahkan pengelolaan PJU oleh pihak ketiga sebagai solusi sering matinya PJU yang dikeluhkan warga.

Sementara itu Ketua DPRD H Ahmad Palo SE mengutarakan, pihaknya belum bisa memutuskan untuk menyetujui pengelolaan PJU oleh pihak ketiga. “Kami minta dengan konsultas, ada data pembanding. Tidak hanya mereka memaparkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, dengan itung-tungan sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha),” kata Palo.

DPRD kata Palo, menilai akan lebih baik bila dikelola sendiri. Karena itulah, pihaknya masih akan melihat perbandingan apakah lebih menguntungkan bila dikelola sendiri tanpa dikelola oleh pihak ketiga. “Dari sisi itu akan kita lihat nanti, mana yang lebih mengungtungkan. Kalau lebih efisien kita dengan menambah tenaga yang mengurus lampu jalan. Biaya dewek, lampu beli sendiri kalau lebih menguntungkan kenapa tidak, kan anggaran bisa kita gunakan untuk yang lain,” jelasnya.

Belum lagi lanjut Palo, dalam mengelola PJU pihak ketiga sudah tentu memikirkan keuntungan. Sementara bila dikelola sendiri akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. “Sekarang ini lampu ini dikelola oleh tenaga yang terbatas dibagian umum. Kalau pihak ketiga yang akan mengelola, kan mereka memikirkan keuntungan. Kenapa kita tidak kelola sendiri memanfaatkan tenaga lokal,” jelasnya.

Selain membuat data biaya yang diperlukan, pihaknya juga meminta berapa tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola lampu jalan. “Kenapa kita tidak buat unit tersendiri kalau itu lebih menguntungkan. Bagian umum tadinya orang 4-5, yang menglola lampu jalan, kalau perlu orang 25 kita tambah orang dengan standar UMR,” tukasnya menambahkan pihaknya masih menijau hasil paparan kemarin.(08)

Komentar

News Feed