oleh

Sekolah Dibuka Januari 2021

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memutuskan untuk membuka kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah mulai Januari 2021.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang terbaru yang berisikan izin pembukaan sekolah tidak lagi melihat status zona penyebaran covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan, bahwa dalam SKB 4 Menteri terbaru ini pembukaan sekolah bukan lagi berdasarkan zona. Namun, tergantung keputusan dan izin dari pemerintah daerah, kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama (Kemenag).

“Kebijakannya ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Teknisnya, Pemda lah yang paling tahu kondisi kelurahan yang ada di wilayahnya. Pembukaan sekolah diterapkan secara fleksibel, dalam artian tidak harus di satu wilayah serentak, tidak pula harus bertahap,” kata Nadiem di Jakarta, Jumat (20/11).

Nadiem menambahkan, selain Pemda, Kepala sekolah dan komite orang tua juga turut ambil peran dalam penentuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) itu. Jika tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut, maka mau tidak mau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus kembali dilanjutkan.

“Kalaupun sekolah dibuka, orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah. Jadi hak terakhir dari siswa individu masih ada di orang tua,” ujarnya.

Nadiem meminta kepada Pemda, untuk melakukan pertimbangan yang matang dalam memberikan izin membuka sekolah. Terlebih, risiko penyebaran covid-19 tak boleh dikesampingkan.

Selain itu, Pemda juga harus memperhatikan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Kemudian, Pemda juga harus menagih daftar periksa kesiapan PTM dari satuan pendidikan.

“Daftar periksa itu antara lain ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, hingga memiliki thermogun. Lalu sekolah juga wajib memiliki pemetaan tempat tinggal warga satuan pendidikan,” terangnya.

Nadiem mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa pertimbangan atau alasan Kemendikbud untuk mengizinkan sekolah kembali menggelar PTM. Alasan pertama terkait risiko ancaman putus sekolah.

Menurutnya, potensi putus sekolah ini dikarenakan banyak sekali anak-anak yang harus bekerja untuk membantu orang tuanya di masa PJJ. Hal itu juga tak lepas dari situasi ekonomi keluarga yang memburuk saat pandemi covid-19.

“Angka putus sekolah itu juga terjadi akibat persepsi orang tua yang menganggap bahwa sekolah tidak berperan penting dalam peningkatan kompetensi anak saat PJJ. Akhirnya anak-anak banyak yang diberhentikan pendidikannya,” katanya.

Kemudian, kata Nadiem, risiko tumbuh kembang peserta didik. Tumbuh kembang dinilai menjadi tidak merata akibat adanya kesenjangan pendidikan yang menguntungkan peserta didik yang memiliki akses.

“Ada kesenjangan pembelajaran diantara anak-anak dan harus mengejarnya, itu mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah,” tuturnya.

Terlebih lagi, lanjut Nadiem, terait tekanan psikososial dan kekerasan dalam keluarga selama PJJ berlangsung. Menurutnya, minimnya interaksi dengan guru, teman, lingkungan luar dan tekanan akibat sulit dan besarnya beban PJJ dapat menyebabkan stres pada anak.

“Insiden kekerasan yang tidak terdeteksi guru terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat dan ini menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan mendukung dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka pada Januari 2021. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait proteksi Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Surat edaran tersebut nantinya akan ditujukan kepada kepala dinas yang membawahi dinas pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informasi, dinas perhubungan hingga Satgas covid-19 di daerah.

“Nanti dalam SE ini kami akan menyakinkan bahwa yang dilakukan oleh berbagai SKPD dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan juga dokumen penganggarannya dalam dokumen APBD, sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah,” kata Tito.

Di samping itu, kata Tito, Dinas Kesehatan diharapkan dapat melakukan kegiatan testing di satuan pendidikan termasuk pesantren dengan biaya dari pemerintah daerah. Selain itu, Mendagri mengharapkan sosialisasi juga diberikan kepada anak-anak dan orang tua.

“Dilakukan testing reguler dan juga dengan meningkatkan kapasitas kesehatan terutama fasilitas karantina di tiap-tiap daerah, kalau ternyata terjadi klaster baru, maka secepatnya dilakukan karantina. Artinya tiap daerah, dinas kesehatannya harus menyiapkan tempat karantina dan juga meningkatkan kapasitas untuk treatment rumah sakit yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi lonjakan dari tatap muka ini,” tuturnya.

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto turut mendukung pelaksanaan pembukaan sekolah tersebut. Dinas-dinas kesehatan di daerah juga bakal ikut memberikan edukasi tentang protokol kesehatan dan layanan bagi sekolah.

“Kemenkes sepenuhnya akan mendukung kebijakan ini, kami berkomitmen meningkatkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penerapan protokol kesehatan,” kata Terawan.

Teraan juga meminta kepada seluruh warga pendidikan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M). Hal ini guna meningkatan pengendalian covid-19 meski sekolah dibuka.

“Agar kita sehat dan selamat dalam melewati pandemi covid-19 ini. Di samping terus meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dan pencegahan serta pengendalian covid-19,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner bidang Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menilai, bahwa izin pembukaan sekolah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) justru berbahaya.

Menurutnya, di tengah pandemi covid-19 saat ini banyak Pemda yang sangat tidak acuh terhadap sekolah. Bahkan, Pemda sendiri dinilai banyak melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

“Kami tidak tahu apa maksud Kemendikbud dan jajaran di pemerintah pusat ketika menyerahkan kepada daerah, seolah-olah daerah akan benar-benar menerapkan, padahal daerah sendiri banyak yang melanggar. Jelas ini bahaya,” kata Retno.

Dalam SKB 4 Menteri sebelumnya saja, kata Retno, alih-alih memberikan sanksi kepada Pemda karena adanya sekolah yang melanggar peraturan pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau tidak berjalan.

“Faktanya sekolah yang tetap melanggar tadi, ya daerahnya enggak ngapa-ngapain, Satgas wilayah di situ enggak ngapa-ngapain,” ungkapnya.

Untuk itu, Retno tetap menilai, jika pembukaan sekolah diserahkan ke tangan Pemda justru akan berpotensi menjadi satu masalah baru.

“Harusnya ada sinergi dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat juga. Jangan main buka, dan enggak ada perhatian dan diawasi, ini kontrolnya seperti apa,” pungkasnya. (der/fin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed