oleh

Sebanyak 766 Peserta Dinonaktifkan

PRABUMULIH – BPJS Kesehatan menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) Nomor 79/ 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Jamkes) 2019 Tahap Keenam. Berdasarkan SK Mensos tersebut, sebanyak 766 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Prabumulih dinonaktifkan. Alasannya, karena peserta PBI tersebut termasuk ke dalam Non Basis Data Terpadu (Non BDT). Data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu SE AAK mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dari Surat Keputusan Mensos tersebut per 1 Agustus 2019. Namun secara bersamaan juga telah didaftarkan sejumlah peserta lain sebagai pengganti sudah dilengkapi NIK valid dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yunita juga mengatakan, penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019. Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.

“Berdasarkan SK Mensos tersebut, sebanyak 766 peserta dinonaktifkan di Prabumulih dan diganti dengan 2080 peserta.” terang Yunita, Rabu (28/8). Jika peserta tersebut termasuk sudah dinonaktifkan, maka ia tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial (Dinsos) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat agar menjadi peserta PBI APBD iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya,” jelas Yunita. Sementara itu, kata dia, jika peserta dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya. “Maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed