oleh

Pusat Ngutang Rp 37 M

-Metropolis-396 views

PRABUMULIH – Pemerintah pusat saat ini tercatat masih memiliki tunggakan atau hutang ke Pemeritah Kota (pemkot) Prabumulih sebesar Rp37 miliar. Hutang itu merupakan selisih dari besaran dana bagi hasil minyak dan gas (migas) yang harusnya ditransfer pemerintah pusat ke pemkot Prabumulih tahun 2016 silam.

Pada 2016, pusat seharusnya mentransfer DBH Migas sebesar Rp125 miliar. Namun hingga akhir tahun, total dana bagi hasil migas yang diterima Pemkot Prabumulih hanya sebesar Rp88 miliar atau selisih sekitar Rp37 miliar.

“Itu salah satu penyebab kesulitan keuangan yang dialami Pemkot Prabumulih di tahun lalu,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Drs H Jauhar Pahri Ak CA.

Nah, untuk tahun ini DBH Migas Prabumulih mengalami penurunan cukup drastis. Jika tahun sebelumnya DBH Migas mencapai Rp125 miliar, maka tahun ini DBH Migas hanya sebesar Rp109 miliar atau berkurang sekitar Rp16 miliar.

“Untuk tahun ini (DBH Migas) turun lagi sekitar Rp 16 miliar. Dan itupun belum bisa dipastikan apakah ditransfer penuh atau tidak,” jelasnya.

Di kondisi defisit anggaran seperti ini, alokasi tranfer dana pusat salah satunya DBH Migas sangat diharapkan karena bisa membantu keuangan Pemkot Prabumulih yang tahun ini hanya menyisakan anggaran sebesar Rp 37 miliar.

“Kalau biasa 2017 ini, transferan DBH Migas bisa masuk seluruhnya ke kas daerah,” harapnya.

Lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat, imbas terlambatnya pembayaran DBH Migas tersebut menyebabkan pihaknya belum bisa membayar seluruh hutang proyek yang masih tersisa sekitar 45 persen lagi.

“Baru sebagian kecil saja utang proyek kepada pihak ketiga. Jika transferan pusat masuk, barulah kita bayarkan seluruhnya,” jelasnya.

Terpisah, Wali Kota (Wako) Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, pihaknya berharap kalau DBH Migas tidak terus turun. Pasalnya, cukup menyulitkan pihaknya dalam membiayai program pembangunan di Kota Nanas ini.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membagi sarana prasarana,” tukasnya.

Ridho menambahkan, imbas defisit anggaran yang dialaminya proyek pembangunan fisik yang bersumber dari APBD hanya sekitar Rp 30 miliar. “Semetara itu, kita juga punya kewajiban untuk membayar utang proyek yang tersisa 45 persen lagi tahun ini,” tandasnya. (06)

News Feed