oleh

Pusat-Daerah Tak Singkron

-Nasional-17 views

 

JAKARTA – Ternyata terjadi banyak kesalahan penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah sehingga capaian kinerjanya tidak bisa optimal. Ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6).

Bahkan, ketidaksingkronan tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak Kementerian atau lembaga meminta anggaran untuk menghasilkan barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda.

Sri Mulyani mencontohkan, ketika permintaan telah disetujui dan diberikan lalu direalisasikan untuk menghasilkan barang atau infrastruktur di suatu daerah banyak pemda yang menolak. ”Pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur itu merupakan program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara,” jelasnya.

Kondisi, sambung dia kerap kali muncul. ”Kementerian membangun suatu infrastruktur saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” ungkapnya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemda juga tidak menerima karena barang atau infrastruktur tersebut bukan yang diminta oleh mereka sejak awal. ”Pemda tidak mau menerima karena merasa bahwa saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang saya minta dari awalnya,” katanya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan BPK turut menemukan permasalahan lain terkait belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang tidak sesuai karena tidak adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah. ”Belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang ternyata tidak sesuai entah apakah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda,” katanya.

Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menegaskan perlu adanya reformasi sistem penganggaran agar mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome. Ia menyatakan reformasi sistem penganggaran untuk belanja modal akan dilakukan secara multiyears karena penanganan Covid-19 membutuhkan banyak biaya.

”Kita minta untuk diserap menjadi multiyears agar proyek seperti jalan, irigasi, dan jaringan tidak mangkrak jadi yang tadinya bisa selesai 10 bulan atau 12 bulan sekarang kita minta distreach menjadi 18 atau 24 bulan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Menkeu juga memaparkan empat hasil evaluasi pihaknya bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melaksanakan redesain sistem penganggaran.

”Tantangan reformasi dan kebutuhan dalam memperbaiki kualitas anggaran memunculkan inisiatif untuk melakukan redesain sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai sejak 2020, tapi karena Covid-19 kita terdisrupsi luar biasa,” jelasnya.

 Ia mencontohkan tidak sinkronnya koordinasi terjadi pada penganggaran mengenai dana alokasi khusus (DAK) fisik mengenai pembangunan jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

Kedua yaitu program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit untuk dikonsolidasikan termasuk terkait pengentasan kemiskinan, kesehatan, hingga pendidikan. ”Itu sering harus dilakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program DIPA-nya yaitu penganggarannya,” katanya.

Ketiga adalah rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak secara langsung atau bersifat normatif sehingga sulit untuk menghubungkan output dan outcome dengan penganggarannya. ”Bagaimana kita bisa supaya nilai tukar petani di atas 100. Namun, kalau kita lihat program-program itu isi dan deskripsinya normatif seperti bagaimana menyejahterakan petani yang tidak terukur,” jelasnya.

Keempat adalah informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit untuk dipahami oleh publik. ”Sering ada dokumen anggaran isinya terlalu normatif dan banyak deskripsi sehingga memunculkan kesulitan untuk akuntabilitas terutama untuk tracking efisiensi,” ujarnya.

Ia berharap melalui adanya redesain sistem penganggaran akan mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome. Selain itu, redesain sistem penganggaran juga dipercaya dapat meningkatkan sinergi antarunit kerja eselon I atau antar Kementerian atau Lembaga dalam mencapai sasaran pembangunan sehingga efisiensi belanja lebih maksimal.

”Ini semua butuh suatu sinergi kalau anggaran dikotak-kotakkan di masing-masing eselon I dan bukan berdasarkan tujuan bersama maka biasanya uang jadi kaku. Lewat reformasi diharapkan sistem IT semakin terintegrasi dan organisasi jadi efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengusulkan pagu indikatif Kemenkeu untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp42,37 triliun kepada para anggota Komisi XI DPR RI. ”Kami menyampaikan permohonan untuk boleh melakukan penyesuaian atas pagu indikator 2021. Penyesuaian ini tidak mengubah pagu hanya menggeser ke lima program,” jelasnya.

Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif Kementerian Keuangan TA 2021 meliputi rupiah murni sebesar Rp33,86 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp8,51 triliun. Jumlah pagu indikatif tersebut telah dilakukan penyesuaian dari yang sebelumnya terdapat dalam Surat Bersama Pagu Indikatif TA 2021.

Ia merinci untuk program pengelolaan penerimaan negara dari Rp2,09 triliun diturunkan Rp147,36 miliar menjadi Rp1,94 triliun dan pengelolaan belanja negara dari Rp32,63 miliar dinaikkan Rp2,04 miliar menjadi Rp34,67 miliar.

Kemudian program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan, dan risiko Rp180,83 miliar dinaikkan Rp67,79 miliar menjadi Rp248,62 miliar dan kebijakan fiskal Rp60,07 miliar diturunkan Rp26,14 juta menjadi Rp60,05 miliar. Selanjutnya program dukungan manajemen Rp40 triliun dinaikkan Rp77,56 miliar menjadi Rp40,08 triliun.

Nah, untuk program pengelolaan penerimaan negara yang pagunya diturunkan karena adanya pergeseran dalam rangka tambahan belanja modal TIK DJP pada program dukungan manajemen. Program pengelolaan belanja negara dinaikkan karena terdapat pergeseran dari program dukungan manajemen untuk pemenuhan alokasi kegiatan strategis DJPK di antaranya pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi dana desa.

Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan, dan risiko dinaikkan karena ada pergeseran dari program dukungan manajemen untuk tiga program yakni pertama adalah pemenuhan kebutuhan sertifikasi dan utilisasi aset DJKN dan pemenuhan alokasi untuk pengelolaan aset di bidang kekayaan negara (LMAN).

Kedua adalah pemenuhan kegiatan strategis DJPB di antaranya implementasi penyetoran pajak ke kas negara yang terintegrasi dengan belanja daerah, peningkatan proses bisnis dan kelembagaan pembayaran UMi, serta pengelolaan penyaluran DAK Fisik dan dana desa.

Ketiga adalah pemenuhan kegiatan strategis DJPPR yaitu penerbitan Sustainable Development Goals Bond. Sementara itu, pagu program kebijakan fiskal diturunkan karena adanya pergeseran program dukungan manajemen dalam rangka tambahan belanja TIK.

Terakhir, pagu program dukungan manajemen yang dinaikkan hingga mencapai Rp77,56 miliar karena adanya pergeseran dari program pengelolaan penerimaan negara dan kebijakan fiskal dalam rangka pemenuhan belanja modal TIK DJP.

Tak hanya itu, pagu program dukungan manajemen naik karena adanya pergeseran ke program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko serta program pengelolaan belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis TA 2021.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan lebih menyoroti kebijakan Pemerintah yang sedang mengimplementasikan sistem redesain penggangaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021. Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan agar terobosan ini membuat sistem penganggaran bisa lebih mudah dipahami publik dan manfaatnya dapat dirasakan rakyat banyak secara langsung.

Menurutnya, redesain penganggaran belum tersosialisasi secara masif, sehingga publik masih beratanya-tanya ke mana arah politik anggaran yang ingin diimplementasikan Pemerintah. ”Redesain penganggaran jangan hanya dari satu sisi alokasi penganggaran saja, tetapi harus juga ada redesain pembiayaan penganggaran. Bukan karena selera,” kata Hergun, sapaan akrabnya.

Idealnya, kata Hergun, sebuah redesain penganggaran harus menemukan relasinya antara program, kegiatan, dan output maupun outcome. Bahkan, sekalipun terjadi suksesi kepemimpinan, redesain penganggaran tidak ikut berubah. Dengan begitu, program redesain tetap stabil.

”Sebaiknya dielaborasi lebih dalam terkait sisi penganggaran dan pertanggungjawaban dalam redesain ini. Anggaran harus mencerminkan hulu ke hilir. Sesuai dengan visi misi Presiden, dan sejalan dengan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” tegas Hergun.

Sebab, kata Hergun, anggaran negara saat ini yang lebih dari Rp 2 ribu triliun masih bersifat rutin dan fisik/non fisik. ”Dengan anggaran di atas Rp 2 ribu triliun, apa manfaat yang dirasakan oleh rakyat? Belanja relatif banyak yang bersifat rutin, sementara fisik dan non fisik tidak fokus pada tupoksinya. Di sinilah pentingnya redesain sistem penganggaran untuk memberikan informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik,” terang Hergun.

Legislator dapil Jawa Barat IV ini menambahkan, redesain sistem penganggaran seharusnya bisa memperkuat penerapan value for money termasuk pengalokasian anggaran yang terukur. Faktanya, kata dia, saat ini Bappenas memiliki sistem sendiri dangan rencana kerja K/L.

Sedangkan Kemenkeu melalui Dirjen Anggaran juga memiliki RKA K/L dan realisasi anggarannya. Di sisi lain, sinergi program K/L dan daerah juga masih tanda tanya. ”Contoh kecil, sistem penganggaran antara Bappenas dan Kemenkeu, termasuk daerah tidak sinkron. Masih relatif tergantung dari warna kepala daerahnya. Bahkan, rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung, masih bersifat normatif,” ucap Hergun.

Terakhir, Anggota Baleg DPR RI ini mempertanyakan bagaimana dengan implementasi kebijakan money follow program terkait punishment dan reward penyerapan anggaran? Hal ini dinilainya terkesan memperburuk penyerapan anggaran itu sendiri karena keterbatasan waktu membuat pencairan dikejar mendekati akhir periode tahun anggaran, sehingga pengerjaan realisasi anggaran terkesan asal-asalan. (fin/ful)

 

Komentar

News Feed