oleh

Prabumulih Siap PSBB, Ini Kata Walikota…

-Metropolis-364 views

 

PRABUMULIH – Langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Prabumulih diprediksi bisa dilakukan. Demikian disampaikan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM Selasa (21/4).

Aslakan lanjut Ridho, semua aspek sudah dikaji secara mendalam. Itu paling penting. Selanjutnya, pengkajiannya tentunya harus melibatkan pihak terkait. Seperti pemerintah, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya.

“Harus komprehenship dalam pengajian PSBB ini. Karena pemberlakukan kebijakan ini (PSBB,red) akan berdampak baik secara ekonomi mapun sosial,” ucapnya. Jika dikatakan siap tidak siap, Ridho menyebut tentunya Prabumulih siap.

Jika diberlakukan PSBB, sebagai wilayah selama dua minggu atau dua pekan, Walikota (Wako) Ir H Ridho Yahya MM menyebutkan kalau Prabumulih siap.

Dia mengatakan, persiapan jika nantinya diberlakukan PSBB di Kota Nanas selama dua pekan ini, tentunya sudah dirancang dengan persiapan matang. “Paket sembako untuk warga bertahan dua minggu selama PSBB sudah didistribusikan. Kalau kebijakannya PSBB, Prabumulih sudah siap,” terangnya.

Tetapi, kata orang nomor satu di Kota Nanas ini, dampak PSBB jelas sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

“Dan, hal itu (PSSB, red) sudah dikaji dari berbagai sudut. Juga akan merugikan warga kabupaten/tetangga jika diberlakukan PSBB,”  beber adik Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Ir H Mawardi Yahya ini.

Sebelumnya, aku suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini telah mengajukan surat ke Gubernur Sumsel, H Herman Deru SH MM karena banyak warga Prabumulih di kabupaten dan kota tetangga diskriminasi terkait zona merah.

“Artinya begini, kalau warga Prabumulih tidak boleh keluar Prabumulih. Demikian pula, warga luar juga tidak boleh melintasi Prabumulih dan wajib mencari jalan lain. Kalau itu dianggap usulan masalah PSBB, kita serahkan kepada Pak Gubernur memutuskannya,” ucapnya.

Lanjutnya, jika nantinya diberlakukan PSBB jelas akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, kejaksaan (Kejari), Pengadilan Negeri (PN), dan lain-lainnya. “Termasuk sanksi dikenakan bagi warga yang melanggar nantinya,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE dikonfirmasi terpisah, menyampaikan mendukung penuh langka Wali Kota Ir H Ridho Yahya MM. Apalagi menurutnya melihat perkembangan covid 19 di Kota Prabumulih PSBB sudah dinilai perlu untuk diterapkan.

“Tapi memang harus dipersiapkan dikaji mendalam,. Karena dari segi anggaran dampak sosial ekonomi diperhitungkan dan disiapkan semua,” terangnya.

Tentunya ungkap Tarno dalam  penerapannya nanti harus melibatkan semua pihak. “Yang pasti hars satu visi, termasuk tokoh masyarakat. Karena juga semua elemen dilibatkan dalam PSBB untuk memutus penyebaran,” kata Tarno.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak dilakukannya PSBB di sejumlah daerah di tanah air. penolakan permohonan PSBB itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Dalam peraturan tersebut diatur, untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi kabupaten dan kota harus memenuhi kriteria yakni jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kemudian terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain kriteria di atas, penetapan PSBB ditetapkan atas pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga harus memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menetapkan PSBB.

Walaupun belum dapat diterapkan PSBB di daerah tersebut Menkes berharap Pemerintah setempat tetap melakukan upaya penanggulangan Covid-19 dengan berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai seharusnya PSBB berlaku secara nasional. Penerapan secara nasional akan lebih efektif dalam menangani penyebaran corona. “Tapi intensitas penerapan di lapangan bisa bervariasi,” katanya.

Dia mensimulasikan, jika daerah yang jumlah kasusnya kecil atau sama sekali tidak ada, penerapan PSBB hanya 50 persen pada tahap awal. Kemudian, setelah itu secara berkala dilakukan peningkatan bertahap.

Dikatakannya, penerapan PSBB seharusnya tidak perlu menunggu izin Menteri Kesehatan (Menkes). Sebab itu akan memperlambat proses penanganan di masing-masing daerah. “Jadi lakukan saja,” kata dia.

Terlebih, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sudah menyatakan Indonesia terburuk di Asia Tenggara. “Kita itu sudah community transmision. Jadi penularannya sudah meluas di masyarakat,” ujarnya.

Karenanya, kebijakan PSBB secara nasional bertujuan memangkas segala birokrasi guna memastikan efektivitas pemutusan mata rantai virus di masyarakat dapat berjalan.

Pelaksanaan dan pedoman PSBB yang diminta Kemenkes berupa kajian dan data, hanya memperlambat penanganan. “Orang Kemenkes kan sudah punya data,” ujarnya.

Saat ini yang perlu dilakukan atau dimaksimalkan masyarakat adalah melakukan PSBB secara baik dan benar. “Misalnya dengan cara tidak mudik, tidak berkumpul melebihi lima orang, menggunakan masker saat di luar rumah dan sebagainya sesuai arahan,”terangnya.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito dalam keterangannya memprediksi puncak kasus positif COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada awal Mei 2020 hingga awal Juni 2020. Estimasi pasien terpapar COVID-19 mencapai 95 ribu kasus.

“Kami telah kaji dan kombinasikan semua prediksi dan kami percaya puncak dari pandemi di Indonesia ini akan mulai terjadi di antara awal Mei 2020 hingga sekitar awal Juni 2020. Kasus selama masa puncak ini kumulatif 95 ribu kasus,” katanya.

Dijelaskannya, prediksi tersebut diperoleh dari berbagai kajian para ahli, dan lembaga ilmiah. Setelah masa puncak di awal Juni, kenaikan jumlah kasus positif akan mulai melandai.

“Periode Juni hingga Juli 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia diperkirakan mencapai 106 ribu kasus,” katanya.

Dikatakannya, pemerintah akan terus berupaya memutus rantai penularan virus Corona baru agar jumlah kasus positif tidak mencapai angka yang diprediksikan.

“Bagaimanapun kita percaya angka ini bukan angka yang sudah rigid. Kami terus menerapkan berbagai kebijakan agar jumlah kasus positif bisa lebih rendah dari yang diproyeksikan,” ujarnya.

Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah terus mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19 setiap hari. Agar kebijakan semakin efektif.

“Setiap hari kami mengevaluasi kebijakan, mencoba membuatnya dapat diterapkan dan memberikan dampak lebih dalam upaya melawan virus,” ujarnya.

Menlu mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah selalu didasari relevansi dan karakter kebudayaan, kondisi demografi dan ekonomi.

“Diperlukan kerja sama antara setiap warga negara untuk menjalankan sejumlah fokus prioritas, yakni mengatasi pandemi, memitigasi dampak ekonomi dan melindungi warga negara,” ujarnya. (03/08/gw/dim/fin/ful)

 

 

 

 

Komentar

News Feed