oleh

Pejabat Dilarang Gunakan Mobdin Saat Mudik Lebaran

-Metropolis-165 views

PRABUMULIH — Aturan penggunaan mobil dinas (mobdin), saat cuti lebaran 2019 makin ketat. Betapa tidak, bila tahun-tahun sebelumnya larangan penggunaan mobil dinas saat mudik hanya dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, tahun ini larangan dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nah, terkait larangan dari KPK, agar kendaraan dinas tak dibawa mudik Wakil Walikota H Andriansyah Fikri SH menghimbau PNS untuk mentaati larangan tersebut. “Kalau dulu dari kementerian, sekarang dari KPK langsung. Ya kita harus ikuti, PNS jangan sekali-kali membawa mobil dinas saat mudik lebaran,” kata Wawako kemarin (21/5).

Selain kendaraan dinas kata dia, pejabat juga dilarang menerima ataupun memberi paket lebaran berupa parcel. “Termasuk itu, parcel juga tidak diperbolehkan,” ucapnya.

Bagi PNS atau pejabat yang nekat pemerintah kota sama sekali tak bertanggung jawab. “Kalau masih ada ya itu tanggung sendiri, kita tidak bertanggung jawab, kalau ada sanksi itu urusan mereka bila memang ada kedapatan bawa mudik mobil dinas,” tegasnya.

Lalu disinggung, sebagai antisipasi pejabat membandel apakah kendaraan dinas akan dikandangkan. Menurut wawako hal itu tak perlu dilakukan. “Cukup dirumah masing-masing saja, yang penting kita himbau dan ingatkan,” imbuhnya.

Lebih jauh ayah empat anak ini mengungkapkan, pada dasarnya penggunaan mobil dinas saat mudik tak terlalu dipermasalahkan. Sebab, kendaraan plat merah menjadi kebanggan bagi pejabat. Namun karena aturan pihaknya harus mengikuti larangan tersebut.

 “Sebenarnya kita kurang sependapat, karena kendaraan dinas kan melekat dengan jabatan yang secara otomatis 24 jam menempel selalu, selain itu mobil dinas merupakan kebanggaan atas keberhasilan menduduki jabatan. Orang kaya bisa punya puluhan mobil, tapi tidak akan bisa menaiki plat merah, hanya orang tertentu yang bisa,” jelasnya.
     
Larangan itu ungkap dia, justru dikhawatirkan adanya pemalsuan dengan mengganti nomor polisi oleh pejabat yang nekat. “Nantinya jadinya munafik, diganti platnya,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pejabat yang menerima kendaraan dinas mengaku siap mematuhi aturan tersebut. “Kalau memang aturannyo yo siap bae, dari pada mudik bawa mobil dinas masalah. Lebih baik mobil dewek,” kata salah satu pejabat. (08)

Komentar

News Feed