oleh

Patuhi Edaran Gubernur, “Fraksi Golkar” Ingatkan Tunda Pembelajaran Tatap Muka

-Metropolis-253 views

 

PRABUMULIH – Mengingat situasi dan kondisi terkait penyebaran Covid-19, belum kondusif dan baru keluar dari zona merah  Selain itu, tingkat penyebarannya masih relatif tinggi dan rawan. Tidak hanya di Sumatera Selatan (Sumsel), juga di Bumi Seinggok Sepemuyian ini.

Melalui Fraksi Golkar, Ketua DPD Golkar Syamdakir Edy Hamid ST mengingatkan, Pemerintah kota (Pemkot) untuk menunda sementara pembelajaran tatap muka hingga kondisi benar-benar aman.

“Ini hasil rapat kita bersama yang dihadiri unsur Pimpinan Golkar dan Fraksi Golkar juga salah satunya ada Sutarno SE selaku Ketua DPRD,” ujar Syam, Kamis (31/12/2020) kepada awak media.

Apalagi, kata Uncle Syam, Gubernur Sumsel juga telah mengeluarkan edaran dengan sejumlah alasan kepada Kementrian Agama Kantor Wilayah (Kanwil) Sumsel dan juga Bupati/Walikota (Wako) juga menunda pembelajaran tatap muka hingga dilakukan vaksinasi.

“Didalamnya, kami mengkaji efek positif dan negatifnya dengan dibuka pembelajaran tatap muka. Pertama efek positif, memang saya dirinya sendiri maupun masukan dari masyarakat sangat menginginkan sekolah tatap muka. Karena memang pendidikan di sekolah itu benar-benar pendidikan yanf sebenarnya, dimana anak-anak ditempa dengan ilmu pendidikan sekaligus ditempa mental dan displinnya untuk menghasilkan generasi penerus bangsa ini,” jelas anak veteran ini.

Ungkapnya, efek negatifnya disaat ini kondisi pandemi yang menjadi dilema. Wabah dunia ini harus disikapi, diwaspadai, diawasi. Sehingga, mesti menjadi pertimbangan serius tidak dengan asal buka dan buka. Persoalannya bukan di titik mampu dan tidak mampu, atau zona apa dan apa, tetapi ini menyangkut hajat hidup, menyangkut nyawa seseorang termasuk generasi penerus kita.

“Jadi perlu pertimbangan dan kajian yang berdasarkan data valid serta kelengkapan fasilitas protkes serta tindakan pencegahan serta pengawasan yang benar-benar serius dilakukan serta perhatian khusus. Apalagi saat sekarang kita baru saja satu hari keluar dari zona merah. Artinya jika sekolah dibuka 4 januari 2021, artinya baru 6 hari keluar dari zona merah. Nah kondisi ini dipandang kondisi masih sangat rawan penyebaran covid 19 ini. Apalagi ada informasi bahwa wabah ini sudah ada versi baru,” kata Uncle Syam, panggilan akrabnya.

Sambungnya, jadi alangkah baiknya dimasa baru keluar zona merah ini pemerintah bersama sama elemenya termasuk masyarakatnya dan termasuk kami juga partai politik dan elemen ormas, sama-sama bahu membahu melakukan tindakan serta elemen lainnya melakukan tindakan sosialisasi dan lainnya agar masyarakat kita lebih disiplin dan jangan pernah kendor melakukan tindakan pencegahan.

“Pemerintah dalam hal ini selaku penguasa wilayah memberikan dan melakukan kajian dan analisa tindakan yg tepat agar disiplin masyarakat benar benar patuh sehingga terjadi penurunan angka penyebaran Covid -19. Salah satunya kami bahas dirapat, pemerintah bisa memberikan informasi terbuka secara berkala bila perlu setiap minggu mengumumkan secara terbuka informasi mengenai naik dan turun penyebaran Covid-19 dikota kita ini,” terang suami Wulan ini.

Jelas ayah tiga anak ini menyebut, informasikan saja kondisi naik dan turun. Dan, tidak usah menyebut nama karena itu menyangkut privasi dan status sosial. Cukup perkembangan kondisi naik turun. Bila perlu dipetakan lagi sampai daerah mana sedang naik kondisi penyebaran. Dengan, adanya informasi ini diharapkan setiap masyarakat akan waspada dan disiplin.

“Namanya kita manusia tidak ada imbauan, terkadang lupa sehingga teledor, padahal kondisi kita rawan,” pungkas Syamdakir.

Sebut Ketua FKPPI ini, itu salah satu metode dibicarakan. Karena, pencegahan wabah ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah tetapi juga peran serta disiplin masyarakat sangat diperlukan. Akunya, percuma pemerintah gencar, sementara masyarakat kendor. Begitu juga, sebaliknya jika pemerintah kendor bisa berpotensi meledaknya kasus.

“Tetapi, sejauh ini pemerintah sudah bagus dari sisi sosialisasi, hanya saja mesti dikencangkan lagi terutama menyangkut informasi ini. Saat ini apresiasi tindakan Polres dan TNI selalu gencar dan kencang melakukan tindakan, imbauan dan pencegahan. Ayo sama sama berjuang melawan dan pencegahan Covid- 19 ini,” ajak Ketua PDBI ini.

Lanjut Politisi Golkar ini, kalau masyarakat sudah diyakinkan dengan tindakan pencegahan dan informasi yang gencar. Maka akan timbullah keyakinan masyarakat dan yakin para orang tua akan legowo melepas anak anaknya sekolah. “Tidak perlu dengan disuruh tanda tangan surat pernyataan. Karena dengan disuruh tanda tangan pernyataan akan banyak timbul persepsi, bisa berpresepsi pemerintah melepas tanggung jawab, bisa juga berpersepsi menunjukkan belom siap dan dipaksakan,” jelasnya.

“Kalauy masyarakat lah yakin, melihat tindakan pencegahan dilakukan pemerintah dan elemen, dan tertanam disiplin, tidak usah pakai mendatangani pernyataan karena itu sudah kehendak Allah SWT,” Imbuh anak bungsu Mantan Pesirah Edy Hamid ini.

Sarannya, jadi untuk saat ini hasil keputusan rapat DPD Golkar , melalui suara Fraksi Golkar di DPRD menyarankan kepada Pemkot. Sebaiknya, dipertimbangan kembali untuk ditunda sementara dan sama sama memulai melakukan tindakan tindakan pencegahan, pengawasan serta keterbukaan informasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sudah layak dan aman dgn tetap waspada utk dibuka sekolah tatap muka.

“Mari kita bahu membahu melakukan pencegahan, guna melawan Covid-19 dan memutus mata rantainya,” , tegas Uncle Syam.

Ditanya, bagaimana jika Pemkot tetap melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka. Setidaknya selaku partai politik penerima aspirasi masyarakat melalui Fraksi Golkar di DPRD. Sebutnya, sudah memberikan saran, pandangan serta alasan kenapa mesti ditunda dulu. “Keputusan ada di Wako, jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama kita sudah mengingatkan. Kan bagus saling mengingatkan untuk kebaikan bersama, karena kita sama-sama mencitai dan memiliki Prabumulih,” kata Ketua FKPPI ini.

Suami Wulan Syamdakir ini menyebutkan, jangan sampai Pemkot mengambil kebijakan salah terkait pembelajaran tatap muka ini. “Jangan sampai, sudah ada kasus baru kebijakan dievaluasi,” ingat ayah tiga anak ini.

“Memang kondisi dilema, ada yang setuju ada yang tidak. Kita setuju sekolah, semuanya sudah ingin sekolah. Tetapi, kondisi belum memungkinkan. Sebaiknya, jangan dipaksakan,” tambahnya

Mengakhiri, Syam tidak lupa agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan. “Tanamkan dalam diri disiplinku terhadap dalam protkes adalah untuk kita semua sehat,” pesan Uncle Syam lagi. (rin)

 

Komentar

News Feed