oleh

Parkir Tak Berkarcis Diprotes

PRABUMULIH – Pengelolaan parkir kembali diprotes. Penarikan tariff parkir yang tak sesuai ketentuan ditambah dengan tidak disertakannya karcis mengundang tanya dari sebagian warga. Padahal berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah (Perda) Prabumulih nomor 5 /2011, penarikan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain seperti karcis, kupon ataupun kartu langganan.

“Haruslah, karcis itu kan digunakan sebagai bukti pungutan parkir yang diminta itu masuk kas daerah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak dishub. Ini sama saja pungli legal, kok tiba-tiba abis motor parkir diminta uang dua ribu lagi nggak mau seribu. Padahal kita enggak pernah tahu itu parkir di kelas apa karena karcisnya nggak pernah dikasih kalau nggak diminta,” ujar Ibrahim Samid (43) salah seorang pengendara sempat dibincangi usai memarkirkan motornya di area parkir di Pasar, akhir pekan kemarin.

Oleh karena itu, kata pria yang mengaku tinggal di Perumahan Griya Sejahtera 2 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur itu menyampaikan agar praktik seperti itu ditertibkan petugas yang berwenang.

Apalagi sambung dia, di Prabumulih telah terbentuk tim sapu bersih (saber) pungli yang belum lama ini dikukuhkan oleh Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM. “Kadang sering kalau kita tanya soal karcis malah tukang parkir seenaknya jawab dengan memberikan alasan karcis sudah habis,” sebutnya.
Selain itu, karyawan di salah satu showroom mobil di Palembang itupun meminta pihak Dishubkominfo Prabumulih segera melakukan penertiban. “Jika perlu meminta ke masyarakat agar tidak membayar parkir jika karcis yang sah dikeluarkan pemerintah tidak memberikan karcisnya,” sambungnya.

Darni (56), seorang ibu rumah tangga yang menetap di jalan Cenderawasih, Tugu Kecil yang mengatakan, terkadang masyarakat punya kecenderungan memaklumi jika retribusi parkir dikutip lebih besar dari yang seharusnya. Karena warga tak ingin mencari masalah dengan para juru parkir yang umumnya adalah pemuda setempat.

“Itulah terkadang hal seperti itu kebanyakan masyarakat bersikap tidak perduli. Sikap memaklumi itu jadi biasa di lapangan, sehingga para tukang parkir ini memilih tidak memberikan karcis retribusinya biar bisa mengejar target setoran,” bebernya.

Ia mengatakan kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kacau, daya beli semakin lemah, sehingga selisih uang seribu rupiah kini jadi terasa berharga. Sebab, umumnya jukir biasanya menyamaratakan retribusi parkir setiap jenis kendaraan.

“Jelas kalau memang ini terus dibiarkan jadi makin meresahkan. Apalagi jika harus berhadapan dengan tukang parkirnya yang sikapnya seperti preman. Coba saja kalau kita parkir, waktu kita mencari parkiran dia (jukir, red) cuek saja entah di mana. Tapi pas kita mau pergi tiba-tiba datang minta uang,” ungkapnya. (Mg03)

News Feed