oleh

Panggung Baru Drama Ratna

-Nasional-268 views

JAKARTA – Seniman dan juga aktivis Ratna Sarumpaet kini punya panggung baru. Bukan lewat teater seperti Marsinah Menggugat yang dipentaskanya di penghujung orde baru, melainkan sidang hoaks penganiayaan dirinya di meja hijau.
Kamis (28/2) pagi, Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Agenda sidang hari itu adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas hoaks penganiayaan yang menimpa dirinya.

Ya, awal Oktober 2018 lalu, publik dikejutkan oleh berita penganiyaan yang menimpa Ratna Sarumpaet. Dalam status media sosialnya, Ratna mengaku dipukuli oleh orang tidak dikenal. Jagat politik Indonesia dibuat heboh, sejumlah tokoh politik seperti Calon Presiden Prabowo Subianto menuding penganiayaan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ternyata, pengakuan itu ternyata palsu.

Ratna bukan dipukuli melainkan habis operasi plastik.
Sekitar pukul 08.50 WIB tiba di pengadilan. Ia diantar mobil tahanan kejaksaan di dampingi putrinya, Atiqah Hasiholan yang nampak setia ikut menumpanginya di mobil tersebut.

Sesampainya di lokasi, mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo – Sandi ini tak langsung masuk ke ruang sidang. Ia terlebih dahulu dibawa sementara ke ruang tahanan PN guna menunggu giliran.

Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Ratna langsung duduk di kursi terdakwa. Wanita ini sempat mengacungkan salam dua jari ke arah pengunjung dan wartawan. Masuk agenda persidangan, Hakim Ketua Joni memulai sidang dengan menanyakan, terkaitidentitas danwaktu penahanan Ratna Sarumpaet.”Apakah Anda ditahan? Sejak kapan Anda ditahan?” ujar Hakim Ketua kepada Ratna.

“Saya ditahan, sejak 5 Oktober 2018 di Rutan Polda Metro Jaya,” jawab Ratna. Kemudian, Hakim ketua langsung melanjutkan persidangan yakni pembacaan dakwaan oleh JPU.

Dakwaan yang dibacakan JPU Rahimah menyebut, jika Ratna didakwa karena menceritakan berita hoaxs penganiayaan yang dialaminya dan mengirimkan foto-foto wajah lebamnya kepada sejumlah orang.

Padahal itu bukan luka lebam melainkan hasil facelift (pengencangan wajah) dari operasi plastik yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga akibat perbuatannya itu membuat gaduh masyarakat.

“Akibat rangkaian cerita bohong terdakwa yang seolah-olah benar terjadi penganiayaan, disertai mengirim foto wajah dalam kondisi lebam mengakibatkan kegaduhan dan atau keonaran di kalangan masyarakat baik di media sosial maupun terjadinya unjuk rasa,” urai JPU Rahimah membacakan dakwaannya.

Jaksa juga menguraikan rangkaian kebohongan yang dilakukan Ratna lewat pesan WhatsApp, termasuk menyebarkan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Klimaks kebohongan itu terjadi saat calon presiden Prabowo Subianto disebut jaksa menggelar jumpa pers pada 2 Oktober 2018.

“Yang disampaikan Prabowo Subianto tentang terjadinya penganiayaan yang dialami terdakwa, padahal wajah lebam dan bengkak terdakwa merupakan akibat tindakan medis operasi perbaikan muka atau tarik muka pengencangan kulit muka di rumah sakit khusus bedah Bina Estetika di Menteng,” paparnya.

Dan atas perbuatannya, JPU pun menjerat Ratna dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidanadan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara setelah pembacaan dakwaan itu, Tim pengacara Ratna Sarumpaet pun mengajukan permohonan tahanan kota bagi kliennya. Alasannya, melihat kondisi kesehatan Ratna diusianya yang sudah senja.

“Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan untuk pengalihan jenis penahanan, dari rumah tahanan negara Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau tahanan kota,” kata salah satu pengacara Ratna Sarumpaet membacakan permohonan tahanan kota dalam persidangan.

Sayangnya, pengajuan tahanan kota yang sebenarnya sudah dua kali disampaikan saat proses penyidikan itu di tolak. Sedangkan dalam kesempatan itu, Ratna mengakui dari dakwaan JPU.

Meski demikian, Ratna menyampaikan ada kejanggalan yang dirasakan dalam proses hukum yang dijalaninya sejak awal. Termasuk dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Ratna meminta agar hakim berlaku adil terhadap perkara hukum yang menjeratnya.

“Saya mengerti, walaupun saya merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta materi kasusnya. Sebagai warga negara yang ditahan saya menuntut keadilan. Selama penyidikan ada ketegangan yang luar biasa dan saya sadar bahwa ini politik,” ungkap Ratna di persidangan.

Pernyataan dari Ratna pun langsung di tanggapi oleh Hakim ketua. Menurutnya, pengadilan tidak ikut campur terkait dengan politik dalam menyidangkan kasus ini, melainkan hanya untuk mengadili perbuatan terdakwa saja.
“Yang diadili di sini adalah perbuatan. Kita tidak terikat, tidak ikut-ikutan, pengadilan tidak ikut-ikutan dengan masalah politik,” tegas Joni.

Sidang di PN Jakarta Selatan pun berakhir setelah menyelesaikan semua agendanya, sekitar pukul 11.00. Ratna dan Putrinya pun meninggalkan lokasi untuk kembali ke Rutan polda Metro Jaya, dengan menaiki mobil kejaksaan. (mhf/fin/tgr)

News Feed