oleh

Optimis Ekonomi Bangkit

-Metropolis-40 views

//Pelaku Usaha Terapkan Protokol Kesehatan

PRABUMULIH – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) telah memukul roda perekonomian.

Kondisi inilah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Setidaknya dengan lambatnya pergerakan ekonomi dari imbas PSBB sedikit banyak berpengaruh pada perekonomian nasional. Dengan dimulainya new normal pada 11 Juni di Prabumulih, terutama pada sektor ekonomi diharapkan memberikan optimisme kebangkitan ekonomi daerah.

Dimana penerapan new normal dilakukan Pemkot Prabumulih, membawa secerca harapan bagi pelaku usaha di Pasar Inpres. Pantauan koran ini, Kamis (11/6), pasar mulai ramai pembeli. Dengan ramainya pembeli, jelas pendapatan para pedagang berangsur normal.

Selama pandemik Covid-19 hingga berlangsungnya penerapan PSBB, membuat pasar sangat sepi dan pendapatan pedagang menurun dratis. Aris (45), salah satu pedagang buah mengatakan, selama PSBB untuk mendapatkan uang Rp 1 juta sehari sangat sulit. Berbeda dengan kondisi normal, sehari penghasilan kotornya bisa mencapai sekitar Rp 2 juta.

“Harapan kita yah, new normal. Pasar kembali ramai dengan protokol kesehatan, pendapatan pun kembali normal. Alhamdulillah, dua hari usai penerapan PSBB pasar mulai ramai dan pendapatan mulai lumayan,” aku Aris kepada awak media.

Masih kata dia, selaku masyarakat jelas akan mendukung kebijakan Pemkot, khususnya masalah protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kita jualan selalu pakai masker, jaga jarak, dan ada tempat cuci tangan kita sediakan,” ujarnya.

Dampak Covid-19, juga dirasakan Ujang (31), salah satu juru parkir (Jukir) di Pasar Inpres. Selama dua minggu, penerapan PSBB. Kata dia, pendapatan dari turun. “Kalau normalnya bisa hingga Rp 200 ribu sehari, kalau kemarin PSBB Rp 100 ribu udah syukur. Terkadang tidak sampai,” sebutnya.

Adanya new normal ini, bebernya, pasar berangsur ramai dan pendapatan juga berangsur normal kembali. “Alhamdulillah, pasar berangsur ramai. Orang memarkirkan kendaraan, relatif lumayan. Dan, pendapatan kita juga kembali normal,” tukasnya.

Soal pakai masker, ia pun patuh protokol kesehatan tak ingin terpapar Covid-19. “Kita turuti aturan pemerintah, pakai masker dan jaga jarak,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala UPTD Pasar, Taufik Hidayah SE mengungkapkan, sudah mengimbau, dan menekankan agar pedagang dan pembeli mematuhi protokol kesehatan ketika berjualan. “Ini demi memutus mata rantai Covid-19 dan keamanan semuanya, agar tidak terpapar Covid-19,” tambahnya.

Pedagang sendiri, sudah merasakan kondisi penerapan PSBB dan dampak Covid-19. “Kalau tidak patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, yah rugi sendiri,” tandasnya.

Batasi Pengunjung, Protokol Kesehatan Ketat

Sementara, hari pertama penerapan new normal di Prabumulih, Matahari Departement Store (MDS) di Citimall akhirnya buka kembali, kemarin (11/6). Setelah sebelumnya, sempat tutup selama penerapan PSBB diberlakukan Pemkot.

Asisten Store Manager (ASM) MDS, Budi Haryanto dikonfirmasi membenarkan, kalau MDS sudah buka kembali 11 Juni ini diawal penerapan new normal.

“Alhamdulillah, kita (MDS, red) sudah mulai buka hari ini mas. Untuk pengunjung,  saat buka jam 11.00 WIB tadi, pengunjung sudah mulai berdatangan ke MDS mas,” ujarnya, kemarin.

Memang diakuinya, tidak terlalu ramai. Apalagi, MDS memberlakukan protokol ketat bagi pengunjung yang datang.

“Tetap, protokol kesehatan tetap kita berlakukan mulai dari cuci tangan, pengecekan suhu, penggunaan masker serta jaga jarak,” jelasnya.

Sebut Budi, MDS juga tetap membatasi jumlah pengunjung masuk ke MDS, maksimal berada di area toko sebanyak 250 pengunjung. “Ini kita lakukan, untuk menjaga jarak. Agar MDS, tidak terlalu padat,” ucapnya.

Sebelumnya, Manager Operasional Citimall, Yudi Maryandi didampingi Creative Marketing, Tengku Hendra menyebutkan, mulai 11 Juni seluruh tenannya diperbolehkan buka dengan syarat protokol kesehatan ketat.

“Kecuali, Cinepolis dan permainan anak. Kita persilakan buka, pemberlakuan protokol kesehatan ketat,” tukasnya.

Lanjutnya, semua tenan sudah diberikan edaran terkait operasional, dan harus dipatuhi dan ditaati. “Dalam rangka memenuhi anjuran dan imbauan pemerintah terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19,” tutupnya.

Anggota DPRD Kota Prabumulih yang membidangi perekonomian Hartono Hamid SH menuturkan, keyakinan tersebut dilihat dari Kota Prabumulih yang kini sudah masuk zona kuning.

“Prabumulih akan bangkit dengan kita sudah masuk zona kuning, kita sudah ada kelonggaran untuk membuka usaha dengan diberlakukan new normal,” kata pria yang akrab disapa om Ton ini.

Aalagi kata Politisi Partai Hanura ini, sejak diberlakukan PSBB perekonomian masyarakat sudah mulai menggeliat meski dengan diberlakukan pembatasan waktu.

“Dengan new normal, masyarakat termasuk pelaku usaha sudah boleh beraktivitas dengan catatan harus berpatokan pada protokol kesehatan. Harus sedia cuci tangan, makai masker,” imbuhnya.

Sedangkan kata Om Ton, sejauh ini pihaknya melihat masyarakat maupun pelaku usaha sudah mulai mematuhi protokol kesehatan. “Di tempat-tempat usaha yang dulu (PSBB) tidak boleh makan ditemat sekarang sudah bisa dengan catatan, makan berjarak,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Om Ton menyampaikan penerapan new normal yang diterapkan oleh pemerintah memang bertujuan untuk kembali membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Ekonomi kita hampir lumpuh, sudah teranggu, jadi new normal. Ini sudah berjalan di Jakarta, Mall akan  segera buka. Dengan pergerakan ekonomi ini, masyarakat bisa terbantu itu sebenarnya tujuan diberlakukan new normal,” tukasnya.

Sementara data nasional, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020 anjlok ke posisi 2,97 persen, dibandingkan posisi sebelumnya pada kuartal IV/2020 di level 4,9 persen.

 “Perlambatan kuartal I mungkin akan diikuti kuartal II di mana PSBB dilakukan lebih meluas. Melihat dampaknya di triwulan dua dan tiga yang terdampak cukup banyak akibat pelaksanaan PSBB,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam video conference, Kamis (11/5).

Melihat pertumbuhan ekonomi di luar ekpektasinya, bendahara negara ini terus berupaya keras mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Sri Mulyani, sebelumnya memprediksi pertumbuhan ekonomi 2020 di level 4,5 persen hingga 4,7 persen. Akan tetapi malah di bawah 3 persen. Hal ini karena penurunan penerimaan negara hanya sebesar 2,5 persen pada kuartal I/2020. “Sementara itu, defisit tercatat sebesar Rp76,4 triliun atau 0,45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” katanya.

Sementara itu, ia menyebutkan pendapatan APBN untuk kuartal I/2020 masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7 persen atau 16,8 persen. Dan, untuk penyerapan belanja negara tumbuh tipis sebesar 0,1 persen menjadi 17,8 persen pada kuartal I/2020.

Dalam penanganan pencegahan penyebaran corona, ia menyebutkan, pemerintah telah penambahan alokasi sebesar belanja sebesar Rp405,1 triliun. Dana itu untuk insentif di sektor kesehatan, penambahan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat yang terdampak, insentif untuk pelaku usaha, dan pemulihan ekonomi.

Kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, bekerjasama dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berupaya menstabilkan Rupiah yang terus mengalami penurunan sejak awal tahun. Kebijakan tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik.

“Terkait hal ini, BI telah melakukan kebijakan yakni penurunan suku bunga menjadi 4,5 persen, penurunan suku bunga secara konsisten dengan perkiraan inflasi rendah dan terkendali,” ujar dia.

Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai, ambruknya perekonomian nasional di tengah wabah corona merupakan sesuatu yang wajar. Karena bukan hanya Indenesia saja yang mengalaminya, namun juga sejumlah negara lain.

“Hal itu lumrah sebab ekonomi itu ada karena interaksi, sedangkan PSBB mengurangi interaksi tersebut. Interaksi yang masih terjadi didominasi oleh interaksi digital yang mayoritas dilakukan oleh kelas menengah atas,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/5).

Saran dia, agar roda ekonomia bisa tumbuh semula, maka pemerintah harus fokus pada sektor kesehatan. Dalam hal ini, anggaran yang dikucurkan untuk menangani pandemi Covid-19 harus dimaksimalkan untuk kesehatan masyarakat. “Kunci untuk menyelamatkan ekonomi adalah memfokuskan anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan,” pungkasnya.

Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom menyoroti dua kementaran yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN yang sama soal anggaran stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN sendiri merupakan sebagai upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 agar tidak mengoreksi ekonomi lebih dalam karena kejadiannya adalah unprecendented atau belum pernah terjadi sebelumnya, dan penuh ketidakpastian.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattof mengatakan, selain nilai anggaran yang berbeda, juga penerima talangan berbeda-beda. “Informasi atau usulan dari pemerintah itu sampai sekarang belum jelas, masih ada beberapa versi,” katanya dalam diskusi daring, kemarin.

Lebih jauh Abra menjelaskan, versi pertama, PEN BUMN yang dibahas dengan komisi XI oleh Kementerian Keuangan, lokasi dana talangan untuk Perum Bulog senilai Rp13 triliun. Lalu versi kedua, Kemenkeeu dengan badan anggaran DPR RI pada 20 Mei 2020 menyatakan dana talangan untuk Bulog sudah hilang dan bergeser dana untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp10,5 triliun.

“Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya sejauh mana koordinasi antar kementerian BUMN dengan Kemenkeu, dan kesepakatan itu seperti apa, versi yang bisa pegang itu dari kemenkeu atau BUMN?,” tanya dia.

Menurutnya, total dukungan APBN 2020 yang sudah diresmikan terkait dukungan untuk PEN BUMN sebesar Rp27,56 triliun, kemudian setelah Covid-19 meningkat menjadi Rp121,73 triliun, sehingga total kurang lebih Rp150 triliun yang akan diberikan untuk BUMN. Di sisi lain, pertumbuhan aset BUMN turun pada 2016 atau labanya terhenti dilevel 5 persen saja. Angka ini belum mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Perbanas Piter Abdullah menilai program PEN memang tidak langsung mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke posisi normal. Akan tetapi bisa meningkatkan daya tahan masyarakat dan dunia usaha, suplly dan demand perekonomian. Sebab stimulus PEN merupakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak terutama kepada dunia usaha baik melalui pelonggaran pajak, restrukturisasi kredit, dan subsidi bunga.

“Memang tidak ada jaminan efektif atau tidak. Namun kalau tidak dilakukan perekonomian akan mati, dan dampaknya banyak masyarakat yang akan jadi korban,” katanya.

Program PEN juga bukan pemulihan ekonomi jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang. “Tujuan program PEN memang bukan jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Tapi untuk menahan perlambatan dan menyiapkan perekonomian agar bisa kembali,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam program PEN adala lima perusahaan pelat merah yang mendapat dana talangan, yakni PT Garuda Indonesia Tbk sebesar Rp8,5 triliun, Perum Perumnas Rp650 miliar, PT Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara sebesar Rp4 triliun, serta PT Krakatau Steel Tbk sebesar Rp3 triliun.

Ingat! Disiplin

Polri menegaskan siap melaksanakan tugas dalam mengawal penerapan new normal. Masyarakat pun diingatkan untuk disiplin dan mematuhi aturan era normal baru ini.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengingatkan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa new normal.

Standar protokol kesehatan itu antara lain wajib gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan bijak untuk memutuskan keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja.

“Polri juga mengajak masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini dalam keterangan persnya Rabu (10/6).

Agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, mantan Kabareskrim ini menegaskan seluruh jajarannya siap mengawal pelaksanaan new normal. Terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Polri siap melaksanakan tatanan new normal bersama masyarakat,” ujar Idham.

Dia menegaskan dalam menjalankan tugasnya, Korps Bhayangkara akan mengedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

“Dalam menghadapi New Normal, Polri mengedepankan Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” katanya.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendukung langkah Polri untuk mengontrol masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Fadel, mengontrol protokol kesehatan memerlukan perangkat hukum dan ketegasan dari aparat pemerintah.

“Dengan mematuhi protokol kesehatan, roda ekonomi bisa berjalan, tanpa mengabaikan kesehatan,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan, dengan dibukanya berbagai aktivitas tempat umum, maka sektor perdagangan diperkirakan dapat kembali pulih.

Pada masa lebaran lalu, lanjutnya, sektor perdagangan tidak mendapatkan momentum seperti di tahun-tahun sebelumnya.

“Nah, di masa transisi PSBB ini, dengan dibukanya aktivitas perbelanjaan pada pertengahan Juni mendatang, maka sektor ini berpotensi menjadi salah satu sektor yang bertumbuh pada kuartal III 2020. Meskipun, masih akan terbatas,” ujarnya. (03/08/din/gw/fin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed