oleh

OPD Wajib Lapor Soal Dugaan Gratifikasi

PRABUMULIH – Mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya masalah gratifikasi untuk pengoptimal dan memaksimalkan layanan publik dan kinerja pemerintah.

Pemerintah kota (Pemkot) mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar rutin melaporkan soal dugaan gratifikasi di lingkungannya setiap bulan. “Soal gratifikasi, memang satu poin menjadi sorotan KPK. Untuk pencegahan dan antisipasi, makanya harus menjadi perhatian OPD. Kalau ada ya laporkan ada. Kalau tidak, ya nihil setiap bulannya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda), Elman ST MM ketika memimpin rapat bersama OPD di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Pemkot, Kamis, 4/7.

Bukan hanya itu saja, OPD juga harus melengkapi aplikasi yang dianjurkan KPK. Untuk memudahkan pengawasan, tidak hanya oleh KPK. Tetapi juga, OPD di lingkungan Pemkot soal dugaan gratifikasi. “Tim pegawasan, juga telah dibentuk. Melibatkan Sekda, Bappeda, BKD, Inspektorat, dan lain-lainnya. Dalam meningkatkan layanan publik, dan juga mengoptimalkan kinerja Pemkot,” terang Mantan Kepala Bappeda ini.

Kata ayah dua anak ini, harapannya peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah, khususnya Pemkot bisa lebih baik lagi. Guna mewujudkan clear dan good goverment, apalagi Walikota (Wako) Ir H Ridho Yahya MM sangat konsentrasi masalah tersebut.

“Jika ada laporan dugaan gratifikasi di lingkungan OPD, bisa langsung direspon dan ditindak lanjuti. Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat, Drs Yoseph Manjan menyebutkan, sudah menjadi kewajiban OPD melaporkannya sebagai langkah pencegahan dan antisipasi, supaya tidak terjadi karena biasa terjerat pidana.

“Namanya gratifikasi, menerima dalam bentuk apa pun tidak boleh, biar 100 perak pun. Inspektorat, sebagai leading sektor punya tanggung jawab melakukan pengawasan dan pencegahan. Makanya, diawasi dalam pelaporan gratifikasi tersebut,” akunya.

Ungkap Yoseph, ini dilakukan semata-mata pencegahan tindak pidana korupsi. Tetapi juga, masalah pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah untuk menciptakan pemerintahan bersih dan baik. “Apalagi, Pak Wako sangat mendukung sekali program pencegahan tersebut,” tambahnya. (03)

Komentar

News Feed