oleh

No Problem, Kenaikan Gaji PNS Belum Cair Semua

JAKARTA – Belum semua Kementerian/Lembaga (K/L) menaikkan gaji dan membayarkan rapelan gaji PNS dan TNI/Polri sebesar 5 persen pada 1 April 2019 ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan sebelum pertengahan April ini semuanya akan dibayarkan.

Alasan belum dibayarkan semuanya, karena sebagian besar dari K/L hanya menyerahkan dokumen kenaikan yang belum disertai gaji rapelan.

“Gaji PNS, alokasi sudah dilakukan. Kemarin mulai 1 april ini sebagian besar dari K/L menyerahkan dalam bentuk dokumen untuk pembayaran gaji yang masih belum masuk rapelnya. Karena rapelnya memang hampir mendekati 1 april, sehingga mereka belum sempat merevisi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (2/4).

Kendati demikian, Sri menyebut saat ini K/L sudah melakukan revisi terkait dokumen tersebut. Dengan begitu, kenaikan gaji rapelan segera dibayarkan.

“Maka sekarang yang kita bayarkan masih gaji yang sama, belum naik. Namun sekarang K/L mulai menyiapkan dokumen Dipa untuk pembayaran rapel bulan April ini yaitu dari kenaikan dari Januari, Februari, Maret, April. Sehingga nanti dibayarkan sebelum pertengahan bulan ini,” ujar Sri mulani.

Menanggapi belum semua gaji PNS cair, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai bukan suatu masalah yang besar, dan tidak perlu diributkan.

“Ya kan bisa di rapel. Gak masalah, Waktu pengumuman kan tidak menyebutkan tanggal. No problem,” kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (3/3).

Agus juga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sisa kenaikan gaji yang dibayarkan pada pertengahan April 2019. “Gak ada hubungannya sama profesionalitas. Prinsipnya kerja dulu baru digaji bukan gaji dulu baru kerja,” ucap Agus.

Sebagai catatan, kenaikan gaji PNS telah diatur dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP itu disebutkan, kenaikan gaji 5 persen juga berlaku untuk TNI dan Polri.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200).

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Jokowi juga menaikkan gaji anggota Polri, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diteken 13 Maret 2019. Dalam beleid itu disebutkan kenaikan gaji anggota Polri besarnya bervariasi, terendah Rp1,6 juta hingga yang tertinggi Rp5,9 juta per bulan. (ib/l/din/fin)

News Feed