oleh

Minta Peran Semua Pihak

-Kecamatan-176 views

PRABUMULIH – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengajak semua pihak untuk ikut mensosialisasikan masa berlaku Karta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).
Peran serta dari sejumlah pihak tersebut, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum faham dan mengerti akan masa berlaku tersebut. “Terutama yang jauh dari pusat informasi, seperti Desa, kita harapkan agar Kades Kadus menyampaikan kepada masyarakat bahwa KTP El sudah berlaku seumur hidup,” kata Kepala Dinas Dukcapil M Effendy SH kemarin.
Didampingi Sekdin Amilton SH, dirinya mengungkapkan penyampaian kepada masyarakat tersebut hendaknya disampaikan dengan kata atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. “Sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Karena memang terkadang masih ada saja yang bertanya masalah berlaku KTP,” jelasnya.
Salah satu cara untuk mensosialisasikan hal itu, tutur Effendi dengan memanfaatkan hajatan ataupun acar yang digelar dimasyarakat. “Misalkan ada perkawinan, alhamdulillah kita selalu meminta waktu 5 menit untuk menyampaikan sosialisasi, itu juga kami harapkan dari Lurah RT,” ujarnya.
Lebih jauh, Amilton menyampaikan sebenarnya masalah KTP El pihaknya sudah menyebar edaran bahkan kepala dinas sudah secara langsung melakukan sosialisasi. Baik secara langsung dilapangan maupun melalui media masa.
“Namun ternyata masih perlu dukungan dan bantuan dari semua pihak, dalam hal ini Kecamatan, Lurah, RW dan RT,” imbuhnya.
Selain perangkat pemerintah, Amilton juga berharap agar kiranya informasi amsa beralku KTP EL seumur hidup itu juga disampaikan oleh tokoh masyarakat. “Baik tokoh adat, agama termasuk tokoh pemuda. Semakin sering disampaikan, mudah-mudahan makin banyak yang mengerti,” tukasnya.
Untuk diketahui, perekaman KTP El tahun pertama yakni tahun 2011 masih mencantumkan masa berlaku KTP-EL. Padahal meski tercantum masa berlaku, namun KTP EL tersebut sudah dinyatakan berlaku seumur hidup, hal itu sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri berdasarkan amanat UU nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2003. (05)

News Feed