oleh

Minta Dishub Tertibkan Polisi Tidur Tak Standar

-Metropolis-141 views

PRABUMULIH – Polisi tidur banyak dibangun masyarakat di Kota Nanas ini secara asal-asalan atau tidak berstandar. Dengan alasan, menghindari pengendara memacu kendaraannya dengan cepat.

Namun belakangan, banyaknya polisi tidur tidak standar dibangun masyarakat malah membahayakan pengguna jalan.

Hal itu disoroti aktivis sosial Fandri Heri Kusuma kepada awak media, akhir pekan ini.

“Keberadaan polisi tidur tersebut, tidak hanya dikeluhkan pengguna jalan. Tetapi juga, warga sekitar. Salah satunya, di Jalan Pak Jo. Ada beberapa polisi tidur dibangun, tetapi tidak standar,” ujar Fandri, sapaan akrabnya.

Dan, kata dia, salah satu polisi tidur telah dibongkar PT KAI. Hal itu jelas, setidaknya menjawab keresahan pengguna jalan dan masyarakat.

“Menindaklanjuti itu, kita minta Dinas Perhubungan (Dishub) menertibkannya. Apalagi, banyak polisi tidur di Kota Nanas ini tidak standar dan cendrung membahayakan,” terangnya.

Lanjutnya, selain tidak standar. Dalam pembuatannya, juga tidak mengantongi izin. Dan, tidak dibuat Dishub. Lalu, penempatannya juga tidak tepat. Akunya, harusnya Dishub yang menentukan.

“Tidak sembarangan pembuatan polisi tidur, harus ada analisa jalan dilakukan Dishub. Sudah kita surati Dishub, untuk merespon keluhan masyarakat soal polisi tidur,” terangnya.

Sambungnya, sesuai ketentuan pembuatan polisi tidur tersebut melanggar UU No 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

“Kecelakaan akibat polisi tidur, bisa dipindana. Apalagi, kita nilai pemasangan polisi tidur banyak mudaratnya dari manfaatnya,” bebernya.

Sambungnya, yang benar itu bukan polisi tidur dibenarkan dibuat warga agar tidak melanggar UU. Tetapi, speed trap untuk mengurangi kecepatan pengendara kendaraan.

“Sejenis pita pengandu, bukan polisi tidur,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Martodi SH MM dikonfirmasi menanggapi hal itu mengatakan, akan menindaklanjuti dan merespon.

“Nanti akan kita koordinasikan dengan semua pemangku kepentingan dalam wilayah Prabumulih,” ujarnya.

Masih kata dia, karena semuanya tentunya ada kepentingan semuanya. “Semua pihak, harus kita akomodasi selaku pengayoman masyarakat,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed