oleh

Miliki Sertifikat Tekan Konflik Tanah

-Metropolis-460 views

PRABUMULIH – Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah rakyat, untuk mendorong perekonomian negara. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan solusi kemudahan masyarakat, untuk memiliki sertifikat. Sehingga, tanah yang dimiliki rakyat atau masyarakat memiliki status legalisasi di mata hukum.
Wakil Wali Kota (Wawako), H Andriansyah Fikri SH mengatakan, adanya PTSL ini diharapkan meningkat kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah miliknya supaya punya legalisasi dan kepastian hukum yang kelas.
“2017 ini, sebanyak 6 ribu persil PTSL digulirkan di Prabumulih. Bahkan, 1.000 persil diantaranya, dibantu dari APBD Pemkot. Ke depan, supaya lebih banyak lagi masyarakat yang mensertifikatkan tanahnya. Agar punya status tanah yang jelas,” kata Fikri ketika membuka sosialisasi PTSL tersebut di RM Kampoeng Cemara, kemarin (24/11).
Lanjut orang nomor dua di kota ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada camat, lurah/kades, dan masyarakat terkait PTSL tersebut. Sehingga, memudahkan proses PTSL untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat bagi tanahnya.
“Supaya PTSL ini berjalan lancar, jelas penting sekali peranan camat, lurah/kades dan masyarakat. Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat, dikerjakan oleh BPN,” pesannya.
Kepala BKD, H Jauh Pahri Ak CA menambahkan, kalau PTSL ini sesuai dengan arahan Kementrian Agraria. Prabumulih termasuk Pemerintah daerah (Pemda), pertama kali bekerja sama dengan BPN untuk membantu masyarakatnya mensertifikatkan tanah.
“Lewat PTSL ini, ke depannya semua tanah atau lahan masyarakat punya sertifikat. Sehingga, punya status dan kekuatan hukum yang jelas,” tandasnya.
Selain itu, ungkapnya pemahaman dan pengetahuan terkait PTSL ini bisa memberikan kemudahan masyarakat dalam pengurusan pembuatan sertifikat. Bagi kepemilikan tanah masyarakat, supaya punya kepastian hukum.
“Sehingga, ke depannya masyarakat tidak kebingungan ketika ikut PTSL, untuk mensertifikatkan tanah hak miliknya,” ujarnya.
Terpisah, Kepala BPN, Jakun Edi SH MSi menambahkan, kalau PTSL bertujuan mempercepat kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil merata dan terbuka.
“Selain itu, mengurangi sengketa atau konflik Pertanahan. Karena, status kepemiliknya sudah jelas dan sah,” tambahnya. Jakun, begitu ia di sapa akrab menyebutkan, kalau PTSL di Kota Nanas ini dari target sekitar 6 ribuan. Sudah seluruh berkasnya, telah masuk dan tinggal dilakukan pengukuran saja. “Pertengahan Desember, PTSL ini kita upayakan selesai. Dan, punya sertifikat yang jelas,” pungkasnya. (06)

News Feed