oleh

Massa Tuntut Partai Pengusul dan BPIP Dibubarkan

-Metropolis-28 views
  • Aksi Penolakan RUU HIP

PRABUMULIH – Penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), makin meluas termasuk di Kota Prabumulih.

Penolakan  dan tuntutan agar pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan, disampaikan oleh puluhan organisasi yang tergabung dalam  Gerakan Masyarakat Prabumulih Bersatu (GMPB) di gedung DPRD, Selasa (30/6/2020).

Dalam aksi pernyataan sikap bersama tersebut, gerakan masyarakat Prabumulih bersatu menolak tegas kebangkitan komunisme dan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945.

“Kita masyarakat Prabumulih tidak ingin pancasila diutak atik, pancasila dan NKRI itu sudah harga mati,” tegas Juhartono penanggung jawab aksi GMPB.

Juhartono menegaskan perubahan RUU HIP, sangatlah bertentangan dengan ideologi pancasila. Betapa tidak kata Juhartono, sila pertama yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa akan diganti menjadi ketuhanan yang berbudaya. “Sedangkan agama dan berbudaya tidak bisa digabungkan menjadi satu. Agama tetaplah Agama, yang mendasari semua aktivitas keagamaan,” terang Juhartono yang juga merupakan Ketua IKADI Kota Prabumulih ini.

Dalam kesempatan itu, Juhartono juga menuturkan GMPB menuntut agar partai pengusung RUU HIP dibubarkan dan diproses secara hukum. Dimana tuntutan itu juga masuk dalam penyataan 9 point sikap GMPB. Selain itu GMPB juga mendesak agar Badan Pengawas Ideologi Pancasila (BPIP) maupun aparat penegak hukum mengusut tuntas munculnya RUU HIP.

“Ya karena dalam pasal-pasal di UU tahun 99 itu jelas, bahwa ketika ada pihak-pihak yang merongrong keamanan negara mengakibatkan semacam kegaduhan maka ini harus diusut tuntas. Dan kita melihat sekarang di 34 Provinsi semua bergerak karena merasa tidak nyaman, dan seharusnya petugas keamanan memeriksa dan mengusut ini kenapa terjadi,” jelasnya.

Tak sampai disitu GMPB juga meminta presiden untuk membubarkan BPIP. Terkait ini, Juhartono menuturkan alasan tersebut  sangatlah mendasar dimana BPIP dinilai terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Kan BPIP dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan pembina ideologi pancasila. Berartikan pancasila harus dijaga dibina, kenapa ketika ada hal-hal yang ingn mengusik pancasila BPIP tidak bertindak, kenapa ada kasus seperti ini tidak  dilakukan pembinaan. Maka kami meminta BPIP  harus ditutup,” ungkap Juhartono.

Disinggung bila ternyata RUU tetap dipaksakan dibahas, langkah apa yang akan dilakukan oleh GMPB? Dengan tegas Juhartono menyampaikan bila pihaknya akan mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 34 Provinsi. “Bahkan MUI sudah memaklumatkan,  kalau seandainya pemeirntah atau DPR ngotot  akan melanjutkan pembahasan. Maka jangan salahkan kalau masyarakat kota Prabumulih khususnya, akan begerak melakukan penolakan dimana-mana. Saya yakin yang menolak ini bukan hanya umat Islam tetapi yang namanya bangsa Indonesia yang cinta tanah air cinta Pancasila menolak RUU ini,” imbuhnya yang mengatakan sebanyak 5 agama di Kota Prabumulih menyetujui aksi tersebut.

Nah, terhadap tuntutan tersebut Juhartono berharap agar apa yang telah disampaikan dapat diteruskan langsung oleh DPRD selaku wakil rakyat ke DPR Pusat.

Pantauan koran ini, dalam aksi yang diikuti oleh sejumlah ormas IslamMUI, Muhammadiyah, Dewan dakwah, Ikadi, MM Prabumulih, KPKN, YIM, RSANH, Salimah dan lainnya massa meneriakkan NKRI harga mati. “Gayang PKI, KNRI harga mati,” kata peserta aksi yang juga mengibarkan bendera merah putih.

Sementara itu, aksi dihalaman gedung DPRD disambut dan diterima oleh pimpinan DPRD Sutarno SE, didampingi wakil ketua H Ahmad Palo SE. Bahkan, perwakilan masing-masing ormas diterima untuk menyampaikan tuntutan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di ruang rapat banggar.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang dilakukan oleh masyarakat, yang sudah meluangkan waktu demi Pancasila harga mati,” kata Sutarno.

H Ahmad Palo SE menambahkan, DPRD melalui masing-masing fraksi akan melayangkan surat ke DPR terkait usulan tuntutan dan aspirasi yang telah disampaikan oleh GMPB. “Selain menyampaikan surat, juga kami akan menyampaian aksi dan masukan dari masyarakat Kota Prabumulih untuk disampaikan secara vertikal bahwa inilah masukan dan pendapat dari masyarakat Prabumulih,” tukas Palo. (08)

 

 

Komentar

News Feed