oleh

Masih Banyak Kendaraan Dinas Belum Dikembalikan

  • Jadi Sorotan KPK

PRABUMULIH – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) beberapa hari lalu menyempatkan diri berkunjung ke Prabumulih.

Dalam pertemuan dilakukan tertutup tersebut, informasinya KPK menyoroti masalah kendaraan dinas (randis) mantan pejabat kota ini belum juga mengembalikan tunggangannya kepada Pemerintah kota (Pemkot).

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Elman ST MM dikonfirmasi tidak menampik prihal tersebut. Bahkan, pihaknya telah menyurati mantan pejabat tersebut agar mengembalikan randis yang masih digunakan.

“Betul, hasil pertemuan belum lama ini dengan KPK. Randis masih dipegang mantan pejabat memang jadi sorotan,” ujar Elman, sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (7/11).

Surat tersebut, aku Mantan Kepala Bappeda ini, sudah dilayangkan ke Mantan Pejabat tersebut untuk mengembalikan randis masih dipegang segera mungkin.

“Nantinya, kita layangkan surat sebanyak tiga kali. Kalau tidak diindahkan, jelas sesuai aturan dan ketentuan kita laksanakan untuk inventaris asset Pemkot. Khususnya, masalah randis sesuai sorotan KPK,” jelas ayah dua anak ini.

Namun Elman enggan lebih jauh merinci kendaraan apa saja yang jadi sorotan dan siapa saja yang menggunakannya.

“Memang ada enam unit randis, masih digunakan mantan pejabat dan belum juga dikembalikan,” tukasnya.

Terpisah, sumber terpercaya koran ini menerangkan, memang ada enam unit randis sejauh ini masih dikuasai mantan pejabat dan belum juga dikembalikan.

“Betul, enam unit randis belum dikembalikan. Memang menjadi sorotan KPK ketika berkunjung ke Prabumulih beberapa hari lalu,” tandasnya.

Informasinya, randis masih dikuasai mantan pejabat bakal ditertibkan. Setelah diberikan peringatan, nantinya akan ditarik paksa.

“Karena itu, sah merupakan asset Pemkot. Dan, harus dikembalikan mantan pejabat, karena randis untuk pejabat dan bukan mantan pejabat,” pungkasnya.

Diakuinya, soal penertiban asset. Tidak hanya randis, tetapi juga asset lainnya juga menjadi penekanan KPK.

“Agar Pemkot bisa melakukan action untuk penertiban,” tandasnya.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta menjelaskan bahwa ada temuan sejumlah Kendaraan dinas milik negara masih dikuasai mantan pejabat di daerah, contohnya ditemukan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

“Ada 4 mobil dan 2 motor dengan status pinjam pakai oleh mantan pejabat di lingkungan Pemkot namun hingga saat ini kendaraan tersebut belum dikembalikan kepada negara” kata Febri di Jakarta, Rabu (6/11).

Febri menjelaskan, bahwa maksud kedatangan Tim KPK ke Prabumulih itu sebenarnya dalam melakukan rapat pertemuan sekaligus monitoring terkait evaluasi berlangsung sejak 4 hingga 5 November 2019. Menurut Febri, tim KPK juga menemukan adanya sejumlah aset milik pemerintah milik Pemkot Prabumulih belum bersertifikat.

“Terkait aset tanah, dilaporkan oleh Badan Pertanahan ada penambahan 9 sertifikat yang telah diterbitkan sehingga menjadi 158 dari total 278 aset berupa tanah di lingkungan Pemkot Prabumulih yang telah disertifikasi. Sisanya berjumlah 120 aset, dilaporkan sebanyak 34 aset sedang dalam proses sertifikasi sehingga menyisakan 86 aset tanah lainnya yang belum bersertifikat ,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta.

KPK mengharapkan, agar aset-aset tersebut hendaknya segera ditertibkan agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. KPK mendorong agar Pemkot Prabumulih mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi pajak daerah.

“Telah terpasang sebanyak 40 tapping box sebagai alat pencatatan pajak online pada wajib pajak pelaku usaha pengelola hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir. Penerapan pencatatan pajak online kepada para pelaku usaha khususnya pada tempat-tempat berpotensi penerimaan pajak” jelasnya .

Diharapkan hal tersebut menjadi salah satu strategi meningkatkan PAD Pemkot . Selanjutnya, kata Febri juga telah diajukan kembali terkait pemasangan di 43 titik wajib pajak baru.

Febri menjelaskan, sejumlah kendaraan milik negara yang masih dipakai mantan pejabat adalah 4 unit mobil. Sementara dari berbagai sumber diketahui dua mantan walikota yang hingga saat ini belum mengembalikan berinisial RJ berupa satu unit Toyota Land Cruiser Tahun 2009 plat nomor BG 100 CZ/BG 1052 CZ dengan harga perolehan Rp 1.608.600.000.

Kemudian mantan Pj walikota inisial YG yang juga pernah menjabat mantan wakil walikota berupa satu unit Mitsubishi Kuda GLX Tahun 2002 plat BG 2010 CZ dengan harga perolehan Rp 124.000.000

Selanjutnya satu unit Mobil Kijang KF 80 tahun 1997 dengan harga perolehan Rp 87.000.000 dan satu unit Nissan Terano tahun 2003 dengan harga perolehan Rp 225.000.000 ditambah 2 unit motor masing-maaing satu unit motor Yamaha tahun 2003 dan satu unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 dengan harga perolehan Rp 12.473.416. (03/net)

Komentar

News Feed