oleh

Masalah Batas Wilayah Jadi Status Quo

PRABUMULIH – Biro Otonomi Daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memfasilitasi mediasi masalah batas wilayah dipermasalahkan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, Rabu (6/11) di Ruang Bina Praja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Hasil kesepakatannya, batas wilayah dipermasalahkan berstatus quo. Pemasangan patok batas sepihak dilakukan Kabupaten Muara Enim dihentikan, sementara itu pemasangan patok P20 salah harus dibongkar. Karena, telah bergeser sejauh 400 meter ke arah Prabumulih.

Hal itu ditegaskan Asisten I, Drs Aris Priadi SH MSi mengikuti rapat pertemuan dua kabupaten/kota tersebut dikonfirmasi awak media.

“Sekarang ini, kita menunggu keputusan atau Permendagrinya batas wilayah ditandai patok P19. Karena, telah ditandatangani dan disepakati kedua belah pihak. Kabupaten Muara Enim, juga diminta menghentikan pemasangan patok batas dan juga pencabutan patok P20. Karena patok tersebut dinilai salah,” terang Aris.

Lalu, soal keberatan masyarakat terkait batas wilayah di Kelurahan Gunung Kemala telah bergeser sejauh 1,5 KM ke arah Prabumulih. Dan, Kelurahan Payuputat sejauh 4 KM.

“Pemprov menyarankan Prabumulih untuk melakukan gugatan. Karena Provinsi tidak bersedia memediasinya dan Kabupaten Muara Enim juga enggan,” terang Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) ini.

Meski Pemprov belum bisa memenuhi keinginan masyarakat soal masalah batas wilayah. Tetapi, Pemerintah kota (Pemkot) berkomitmen memperjuangkan secara maksimal dan optimal aspirasi masyarakat.

“Akan kita perjuangkan, untuk mengakomodir keinginan batas wilayah Prabumulih tersebut. Sesuai keinginan masyarakat, tentunya sehingga tidak terus menerus dikeluhkan dan bermasalah,” jelas Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Ungkapnya, hasil kesepakatan tersebut jelas Pemkot tidak akan tinggal diam saja. Dan akan terus mengambil langkah, guna menyikapinya.

“Hasil pertemuan tersebut, akan kami laporkan kepada Pak Wako, Wawako dan Sekda dan koordinasi dengan tim batas daerah kota serta perwakilan masyarakat Payuputat dan Gunung  Kemala. Sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut,” tukasnya. (03)

 

Komentar

News Feed