oleh

Larang OPD DL

  • Saat Pembahasan Raperda

PRABUMULIH – Tak hanya selama pelaksana Pekan Olahraga Nasional (Porprov), pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilarang Dinas Luar (DL). OPD juga dilarang DL selama pembahasan Raperda.

Itu disampaikan Walikota Ir H Ridho Yahya MM saat dibincangi usai menghadiri rapat paripurna yang beragendakan tentang penyampaian jawaban Walikota Prabumulih terhadap pemandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap pembahasan tujuh Raperda Kota Prabumulih tahun 2019, di DPRD Kota Prabumulih, kemarin (11/11).

“OPD yang akan dinas luar harus ada izin dari DPRD, ” tegas Ridho.

Dijelaskan Walikota dua periode itu, bukan pihaknya melarang atau tidak memperbolehkan OPD dan SKPD melakukan dinas luar (DL). “Tapi kalau ada izin boleh. Misalnya dia di komisi berapa harus ada izin dari komisi terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, adik kandung Wakil Gubernur H Mawardi Yahya itu menegaskan. Terkait tujuh Raperda yang dibahas, intinya DPRD sangat setuju sepanjang ada keuntungan untuk masyarakat. “Seperti pemekaran Badan Keuangan Daerah, kita berharap pemasukan lebih besar dan pengeluaran lebih efektif,” jelasnya.

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE menyebutkan setelah melakukan rapat pemandangan umum dan fraksi-fraksi, pihaknya langsung membentuk panitia khusus. “Paripurna kita skor hingga Senin nanti dan kita sudah bentuk pansus,” tukasnya.

Diketahui, 7 Raperda yang tengah dibahas tersebut diantaranya tentang penambahan penyertaan modal PDAM Tirta Prabujaya, penambahan penyertaan modal Bank Sumsel Babel, tentang badan pemusyawaratan desa (BPD), tentang pajak daerah.

Kemudian pembentukan dan susunan perangkat daerah, tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern hingga Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD) Petro Prabu menjadi perseroan terbatas (PT) Petro Prabu. (08/chy/Seg)

 

Komentar

News Feed