oleh

KPK Serahkan Hasil Rampasan ke Kejagung

-Nasional-156 views

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (20/2) berencana menyerahkan sejumlah barang rampasan dari proses hukum terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK mengatakan penyerahan sejumlah barang rampasan tersebut, berasal dari proses hukum terhadap terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK agar dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.

Barang rampasan tersebut ada yang berupa tanah dan bangunan.Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa penyerahan barang rampasan itu dilakukan dengan mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap Kejagung dan BNN.

Adapun nilai aset yang akan diserahkan sekitar Rp110 miliar yang berada di Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara. Ini merupakan upaya bersama KPK untuk meningkatkan sinergisitas antara instansi penegak hukum.

“Sekaligus menyampaikan pesan pada pelaku korupsi bahwa jika kasus mereka ditangani maka kekayaan yang pernah dikumpulkan dalam kasus korupsi tersebut akan dirampas oleh negara dan kemudian digunakan untuk kepentingan publik, termasuk diantaranya menggunakan mekanisme PSP ini,” ucap Febri.

Kegiatan PSP itu akan dilakukan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta pukul 09.00 WIB dan direncanakan dihadiri oleh pimpinan KPK, Jaksa Agung, Kepala BNN, dan jajaran.

Pada kesempatan tersebut Febri juga menyampaikan bahwa KPK telah menyita uang sebesar Rp14,8 miliar dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.
Sampai saat ini, lanjut Febri, 37 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM di sejumlah daerah telah mengembalikan uang secara bertahap ke KPK dengan nilai total Rp14,8 miliar, 128.500 ribu dolar AS, dan 28.100 dolar Singapura.

“Kami hargai pengembalian uang ini, yang berikutnya disita dan dimasukkan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan. KPK menghargai pengembalian uang ini,” ucap Febri.

KPK pun menduga masih ada penerimaan lain yang diterima pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek ini. “Oleh karena itu, kami imbau agar pihak lain yang pernah menerima uang terkait kasus ini dapat bersikap kooperatif mengembalikan uang ke KPK,” ujar Febri.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut; Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba. (riz/ful/fin)

News Feed