oleh

Ketua DPRD : Jangan Mudah Setujui Pindah

-Metropolis-403 views

PRABUMULIH – Adanya puluhan PNS di lingkungan Pemkot Prabumulih yang mengajukan pindah langsung menjadi sorotan DPRD setempat.
Apalagi, jumlah yang menajukan pindah keluar dari Prabumulih bukan bilangan sedikit, melainkan sangat banyak. Jika dibiarkan, akan berpengaruh pada roda dan sistem aparatur yang ada di kota nanas.
Nama-nama tersebut diantaranya merupakan pejabat dengan posisi sebagai Asisten, Kepala Dinas, Kapala Bagian, Kepala Bidang, Sekertaris Camat, termasuk guru dan dokter muda.
Adapun nama-nama yang masuk dalam daftar ASN pindah tersebut diantaranya, Drs Alfian Herdi MSi (Assiten II), Amrullah SPd MSi (Kadisdik), Dafiz SH (Kabag perlengkapan), Fredi Febriansyah SSTp (Camat Selatan), dan beberapa nama lainnya.
Nah, pegawai yang eksodus tersebut merupakan jumlah eksodus terbanyak selama beberapa tahun terakhir ini. Sebab, berdasarkan data Prabumulih Pos ditahun 2016 jumlah pegawai yang disetujui mengajukan pindah hanya 18 pegawai, sementara pegawai yang masuk ke Prabumulih tercatat 30 pegawai.
Sementara ditahun 2017 lalu, jumlah pegawai yang disetujui untuk pindah sebanyak 39 ASN, dan kepindahan tersebut tertutupi dengan jumlah ASN yang masuk ke Prabumulih yakni sebanyak 39 pegawai.
Lalu benarkan, eksodus massal ini merupakan imbas dari Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)? Ketua DPRD kota Prabumulih H Ahmad Palo SE diminta tanggapan terkait kepindahan pegawai mengaku menyayangkan.
“Kita harapkan kalaulah memang terjadi mutasi pindah bukan karena ekses dari Pilkada mudah-mudahan bukan karena itu,” kata Ahmad Palo.
Jika memang pengajuan kepindahan ASN ke luar daerah tersebut sebagai imbas dari Pilkada, Suami Hj Rusni SH ini tentu sangat menyayangkan. “Janganlah eksodus dilakukan arena dampak pilkada, karena siapapun kepala daerahnya mereka harus mengabdi pada negara sesuai dengan jabatan tugas yang diembannya,” tegasnya.
Terkait banyaknya ASN yang mengajukan pindah, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengutarakan jika pihaknya akan membahasnya dengan Sekertaris Daerah (sekda) H M Kowi SSos MSi.
“Karena ini merugikan Pemerintah Kota (pemkot), apalagi jumlah PNS kita yang terus berkurang. Dan sangat kita sayangkan kalau eksodus besar-besaran, nanti akan kita bicarakan dengan Sekda,” ucapnya.
Seharusnya kata dia, dengan kondisi jumlah ASN dilingkungan Pemkot yang terus berkurang. Pengajuan mutasi ke luar Prabumulih hendaknya tidak disetujui dengan mudah.
“Saya kira kepada pemkot jangan terlalu gampang menyetujui untuk pindah, dilihat alasannya apa. Apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Terus dilihat tadi, kalau memang dampak dari pilkada tidak usah disetujui,” pesannya.
Pengamat Pemerintah Akhmad Muftizar Z SIP Med, diminta tanggapan terkait eksodus ASN menilai keluar masuknya ASN harus berdasarkan analisis kebutuhan pegawai.
“Artinya tidak semua yang mengajukan pindah akan disetujui karena kedua daerah baik itu yang memindahkan dan menerima harus sama-sama menyetujui. Sehingga hal tersebut menjadi hak preogratif kedua kepala daerah yang dimaksud,” jelasnya.
Nah, dirinya juga menilai eksodus tersebut tidak juga bisa dikaitkan dengan Pilkada. “Hanya bisa saja hal tersebut terjadi dikarenakan kemudahan pengurusan yang dirasakan oleh ASN, ketika kepala daerah yang menjabat menyetujui. Jadi katakanlah mereka mengambil momentum yang tepat,” bebernya.
Diakuinya keluar masuknya ASN dalam pemerintahan, tentu akan mempengaruhi belanja anggaran. “Keluar masuknya ASN di sebuah daerah akan berpengaruh kepada anggaran belanja daerah, terutama menyangkut masalah penggajian atau salary,” tukasnya.
Banyaknya ASN yang eksodus dari Pemkot Prabumulih ditanggapi santai oleh Walikota Prabumulih terpilih periode 2018-2023, Ir H Ridho Yaha MM.
Kepada sejumlah wartawan saat dibincangi terkait mutasi, ayah tiga anak ini mengaku tak akan mempengaruhi kinerja pemerintah kota.
“Pemerintahan akan terus berjalan, tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan makin ramping makin bagus, lincah, energik. Dari pada banyak pegawai tapi tidak efektif dan tidak ada hasil,” terangnya.
Menurutnya, dengan mutasi ASN dan sejumlah pejabat tersebut akan memberikan peluang bagi ASN lainnya. “Akan memberikan kesempatan bagi yang muda untuk mendapat promosi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu disampaikannya, untuk menempatkan posisi ASN sebagai seorang pemimpin dirinya mengaku tidak hanya mengandalkan latar belakang pendidikan semata. Tapi yang diutamakan itu apakah mampu untuk menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat. “Seperti menjadi walikota ini itu pelayan masyarakat karena tanpa masyarakat kita tidak mungkin jadi pejabat. Jadi wajar bila kita harus melayani masyarakat,” tukasnya. (08/01)

News Feed