oleh

Kembalikan Kejayaan Lumbung Pangan

-Sumsel-145 views

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru SH MM menyatakan, bakal mengembalikan kejayaan provinsi ini sebagai lumbung pangan.

“Sumsel harus menjadi lumbung pangan nasional, selama ini petani seperti tidak mendapatkan perhatian,” tegasnya dihadapan petani dari berbagai kabupaten/kota berkumpul di RRI Palembang, Senin lalu (8/10).

Mantan Bupati OKU Timur (OKUT) sengaja hadir pada acara rembuk tani dimotori oleh Walhi Sumsel, bertema memperkuat arah reformasi agraria dan perhutanan sosial menuju kedaulatan petani Sumsel.

Kata HD, begitu sapaan akrabnya mengatakan, selama ini persoalan dihadapi petani selalu pada persoalan hilir. Tanpa, mengetahui persoalan hulunya dahulu.

“Selalu dibahas persoalan hilirnya saja. Seperti pengadaan bibit, pupuk dan produktivitas. Tanpa tahu persoalan hulunya. Padahal banyak masalah kalah pentingnya terkait kepemilikan lahan sering kali berakhir sengketa dengan perusahaan,” ucapnya.

Akunya, masyarakat Sumsel sebagian besar merupakan petani kerap kali menghadapi masalah pupuk. Padahal, Sumsel terdapat perusahaan penghasil pupuk terbesar. Yaitu, PT Pupuk Sriwijaya.

Tetapi, kata dia sangat disayangkan sering digunakan pupuk dari luar. Menurut Orang Nomor Satu di Sumsel Ini, adanya semangat reformasi agraria. Dirinya akan mengupayakan pengadaan tanah luas bagi petani sesuai dengan Perpres Nop 86/2018, memperbesar gugus tugas reformasi agraria di kabupaten/kota bekera sama dengan instansi dan pihak terkait.

“Saya akan berusaha meminta kepada pemerintah pusat, agar lebih memberikan lebih banyak hak kepemilikan tanah bagi rakyat,” tambahnya sambil menyebutkan, kalau keberadaan hutan tetap diperlukan bagi kelangsungan ekosistem dan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul mengatakan, sejak dibentuk dan lahirnya UU agraria. Nasib, kaum tani tak pernah berubah.

“Mulai dari tidak memiliki lahan, kemiskinan akibat ketimpangan penguasaan lahan, alih fungsi lahan menjadi pertambangan batubara,” jelasnya.

Ia berharap melalui rembuk tani ini. Lalu, telah ditandatanganinya Perpres No 86/2018 tentang reformasi agraria pada 24 September silam bisa memberikan kemakmuran dan kemudahan bagi petani menuju kedaulatan rakyat.

Ucapnya, selama ini kondisi sektror perkebunan dan hutan tanaman industri di Sumsel menimbulkan sengketa. Hairul menyebutkan, ada 251 desa bersengketa dengan perusahaan. Terdapat, 1,3 hektar kebun sawit menimbulkan konflik di Kabupaten OKI.

Staf Kpresidenan Bagian Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Kajian Sosial Budaya Dan Ekologi, Usep Setiawan turut hadir menyampaikan, sejumlah poin penting terkait reformasi agraria kepada gubernur dan wakil gubernur (wagub) baru saja dilantik. Ia mengatakan, agar pemimpin daerah dapat menegakkan keadilan bagi petani.

“Sumsel daerah terkenal paling maju. Dengan kepemimpinan baru, Sumsel harus lebih maju dan menegakkan keadilan bagi petaninya,” ingatnya.

Lanjutnya, mengacu pada Perpres No 86/2018 tentang reformasi agraria, memuat tugas pentingnya pembentukan gugus. Untuk di tingkat provinsi oleh gubernur dengan lingkup tugas penguasaan struktur tanah dan petani yang berdaulat.

“Gugus tugas harus segera dibentuk gubernur,” sarannya.

Usep juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadikan reformasi agraria sebagai program strategis dan dimasukkan dalam RPHMD. Juga, memastikan masuk dalam RKP. “Pastikan reformasi agraria masuk RKP dan dialokasikan dalam APBD provinsi,” pungkasnya. (rel)

News Feed