oleh

Jika Tak Lindungi Pekerja, BU Terancam Sanksi

PRABUMULIH – Setiap badan usaha (BU) atau pemberi kerja wajib menjamin pekerjanya masuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, apalagi Pemerintah kota (Pemkot) telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) terkait hal itu.

Kepala BPJS Kesehatan, Yunita Ibnu SE AAK mengatakan, sebagai bentuk tindak lanjut aturan tersebut. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersinergi dan melakukan sosialisasi kepada stakeholder.

Ungkap Yunita, tak lain akan pemberi kerja memberikan perlindungan atau jaminan kepada pekerjanya. Khususnya, BPJS Kesehatan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sosialisasi ini, harapan kita setiap pekerja terlindungi. Dan, sudah kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaminan. Termasuk, BPJS Kesehatan sendiri,” jelasnya kepada kroan ini, Kamis (14/2) di sela-sela sosialisasi di Hotel Gran Nikita.

Kata dia, agar kepatuhan tersebut menjadi perhatian BU. Makanya, dilibatkan DPMPTSP jika BU mengurusan perizinan, dicek dahulu pekerjanya sudah dijamin belum BPJS Kesehatan.

“Ini sendiri, sangat membantu jumlah cakupan peserta di Prabumulih. Sekarang ini, kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 81 persen atau sekitar 156 ribu jiwa dari jumlah penduduk sekitar 196 ribu yang ada di Kota Nanas ini,” tandasnya.

Wanita berjilbab ini, soal sanksi ketidakpatuhan sendiri diserahkan kepada DPMPTSP untuk melaksanaan selaku stakeholder terkait. Sanksinya, kata dia jelas mengacu pada ketentuan yang berlu.
“BU terancam sanksi, tertunda pelayanan perizinan yang diajukan,” ucapnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Nolly Noer Amien menambahkan, pertama inikan sinergi antara tiga lembaga. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan DPMPTSP menekankan, kalau pemberi pekerja mendaftarkan para pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

“Tidak melihat usahanya mikro dan makro, karena ini kewajiban pemberi kerja untuk melindungi pekerjanya. Khususnya, BPJS Ketenagakerjaan,” terang didampingi Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Prabumulih, Darwati.

Lanjut Nolly, ini juga sebagai upaya menambah jumlah kepesertaan BU yang melindungi pekerjanya. Sekarang ini, konsentrasinya memang BU. Tetapi juga, jika ada peserta mandiri juga akan dilayani.

“Sehingga, jumlah BU mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan makin banyaknya atau bertambah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP, Rozali SSos MSi menerangkan, sudah menjadi ketentuan pemberi kerja wajib melindungi pekerjanya. Jadi, akunya ketika pengurusan izin untuk mendapatkan haknya dalam pengurusan izin.

“Jika belum melindungi pekerjanya dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, artinya haknya untuk mendapatkan layanan perizinan kita tunda sementara,” ujarnya.

Selanjutnya, apalagi Wako, Ir H Ridho Yahya MM sudah menertibkan perwakonya artinya harus diperhatikan dan diseriusi oleh BU yang beroperasi di kota ini.

“Bukan hanya yang mengurus izin baru, tetapi jug perpanjangan izin. Wajib melindungi pekerjanya dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya. (03)

News Feed