oleh

Jangan Tabrak Aturan

//Dewan Belum Sepakat Pembelajaran Tatap Muka

PRABUMULIH – Rencana pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19, khususnya bagi SMP/SMA/SMK sederajat dilaksanakan hari ini Senin (31/8/2020), terpaksa ditunda.

Pasalnya, Pemkot Prabumulih melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) bakal menjadwalkan ulang, menyusul belum adanya kesepakatan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari beberapa unusr. Salah satunya DPRD Prabumulih.

Informasi dihimpun awal media, setelah Pemkot berkoordinasi dengan DPRD atau lembaga legislatif ternyata tidak berkenan, untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di SMP hingga SMA/SMK sederajat.

Karena, ditakutkan menambah cluster baru dan menambah jumlah kasus di tengah kondisi pandemik Covid-19 di Kota Nanas ini. Selain itu, Prabumulih masih zona orange. Artinya, kasus masih terus bertambah.

Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM dikonfirmasi awak media, Sabtu (29/8/2020) tidak menampik hal itu. “Kalau keinginan kita (Pemkot, red), kita persilakan SMP hingga SMA/SMK mengelar pembelajaran tatap muka Senin ini. Tentunya, mengedepankan protokol kesehatan. Tetapi, nampaknya DPRD setelah dikonsultasikan belum berkenan,” ujar Ridho kepada awak media, akhir pekan ini.

Suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini mengatakan, kalau SMP memang menjadi kewenangan Disdik Kabupaten/Kota menentukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemik ini dengan sarana prasarananya.

“Kalau SMA/SMK memang kewenangan provinsi, tetapi Gubernur telah menyerahkan kepada Kepala Daerah (Kada) untuk menentukan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi ini,” tukas ayah tiga anak ini.

Ungkap Politis Partai Golkar ini, sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Akunya, sarana prasarana untuk protokol kesehatan sudah kita siapkan.

“Sekolah sudah melengkapi tetap cuci tangan, meja dan kursinya diatur jarak, siswa sekolah dibatasi, tengah medis juga telah kita siapkan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di protokol kesehatan ini. Lalu, wajib pakai masker dan penyemprotan disinpektan,” bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD, Sukarno SE mengungkapkan, mengapresiasi langkah Pemkot mempersiapkan sekolah guna menghadapi pembelajaran tatap muka di pandemik Covid-19.

“Iya betul, tadi Komisi I mengundang mitranya Disdik dan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Satgas Covid-19 membahas pelaksanaan pembelajaran tatap muka bakal diselenggarakan Pemkot melalui Disdik,” terang Tarno, sapaan akrabnya.

Sambungnya, pemanggilan mitra Komisi I  tersebut didasari menindaklanjuti keluhan dan kekhawatiran pembelajaran tatap muka di tengah Covid-19.

“Alasan Komisi I, belum berkenan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pertama keterangan Dinkes, Prabumulih masih zona orange. Sesuai ketentuan dan aturan Pemerintah pusat, zona orange belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka,” sarannya.

Kedua, kata Politisi Partai Golkar, berbeda kalau sudah zona kuning dan hingga. Adanya, penurunan kasus Covid-19 hingga zero kasus. Lalu, tingkat kesembuhan kasus Covid-19 dan tidak ada penambahan kasus baru alias stagnan. Pembelajaran tatap muka, bisa dilaksanakan. Maka kita sarankan, untuk dijadwalkan ulang,” ucapnya.

Lalu, akunya, ini dilakukan sebagai tindak pencegahan dan antisipasi. Agar di tengah pandemi ini, tidak ada cluster baru dan penambahan kasus baru.

“Jika timbul kasus baru dan cluster baru, jelas akan merepotkan Pemkot kembali. Hal itu tidak kita inginkan, lebih baik mencegah dari pada mengobati,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kusron SPd MSi dikonfirmasi melalui Kabid Pembinaan SMP, Nopri Diskon SPd MSi membenarkan hal itu.

“Hasil rapat bersama Komisi I, pembelajaran tatap muka di tingkat SMP dan SMA/SMK terpaksa ditunda hingga kondisi membaik,” ujarnya.

Ucapnya, penundaan pembelajar tatap muka ini sudah disampaikan kepada Kepala SMP dan SMA di Kota Nanas ini. Selanjutnya, diinformasikan ke wali murid atau orang tua siswa.

“Informasi ini, sudah kita sebar ke para Kepala sekolah. Yaitu, SMP dan SMA/SMK,” tukasnya.

Pantauan koran ini sebelumnya, pihak sekolah sudah mulai memaksimalkan persiapan untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Bahkan Sabtu kemarin beberapa sekolah sudah didatangi oleh 2 orang tenaga kesehatan untuk melihat persiapan sekolah.

“Mengenai kesiapan memang sebaguan besar, sekolah sudah siap. Sarana semuanya, sudah terpenuhi namun saat ini terkendala status zona Prabumulih,” bebernya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP, Fickri SIP MM mengatakan, bahwa perubahan informasi penundaan uji coba pembelajaran tatap muka sudah disampaikan melalui group whatsapp MKKS.

“Kita berharap para kepala sekolah dapat menginformasikan kembali kepada guru hingga wali siswa setiap informasi terbaru.  Sehingga tidak terjadi simpang siur,” akunya tambahnya.

Pembelajaran tatap muka yang direncanakan hari ini, Senin (31/8/2020) ditunda. Penundaan tersebut, tak lepas dari saran yang disampaikan DPRD Komisi I setelah berkoordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sabtu (29/8/2020).

Ketua Komisi I Heri Gustiawan ST menuturkan, dalam rapat bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) proses belajar mengajar ditunda hingga status kota Prabumulih Zona Kuning sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

DPRD melalui Komisi I terangnya, tak ingin Kota Prabumulih Viral dengan melaksanakan proses belajar mengajar dalam status zona orange.“Kita tidak mau istilahnya nanti menjadi viral, kalau Prabumulih sudah tau zona orange masih melaksakan proses belajar,” katanya.

Disampaikan Heri, terdapat 6 point hasil rapat koordinasi bersama tiga dinas tersebut. Dimana salah satu poin tersebut ungkap Heri, belum ada surat edaran ke sekolah terkait rencana pembelajaran tatap muka.

“Ternyata diketahui, sejuah ini dinas pendidkan belum mengeluarkan surat edaran tatap muka karena melihat situasi dan kondisi sekarang,” kata Heri.

Dimana lanjut Politisi Partai Persatuan (PPP) ini, berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan kota Prabumulih masuk dalam zona orange covid-19. “Prabumulih berada pada status orange, dan itu sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 menteri, bahwa dilarang melakukan pembelajaran tatap muka,” jelasnya.

Alasan lainnya ungkap Heri, agar pembelajaran tatap muka ditunda mengingat dari hasil koordinasi dinas P2KBP3A dengan Provinsi Sumsel dam KPAD yang pernah turun langsung ke Kota Prabumulih dari sisi perlindungan kesehatan dinilai sudah maksimal.

“Tapi ada yang cukup mengkhawatirkan, yakni prilaku siswa. Mereka khawatir siswa berangkat dari rumah, tapi ternyata tidak sampai ke sekolah. Ini tentu dikhawatirkan justru memunculkan masalah baru,” jelasnya.

Nah, dari sejumlah alasan tersebutlah tambah Heri, DPRD Komisi I menyarankan agar, pemkot mengevaluasi dan menunda pelaksanaan sosisalisasi dan pelaksaanaan pembelajaran tatap muka. “Dengan semikian berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, untuk plaksanaan belajar tetap dilakukan secara daring,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, komisi I juga meminta dinas kesehatan untuk tetap melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan agar Kota Prabumulih kembali zona hijau. “Harapan kita seperti itu, Prabumulih harus keluar dari zona orange ke zona kuning bahkan zona hijau. Dengan begitu proses belajar tatap muka dapat dilaksanakan,” tukasnya.

Sementara itu sekertaris Komisi I Feri Alwi SH menambahkan, langkah pihaknya menyarankan agar pembelajaran tatap muka ditunda sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 4 menteri. “Kita menyarankan ditunda dulu, karena yang boleh itu hijau dan kuning. Jangan sampai kita menabrak aturan, memang tujuan baik tapi jangan menabrak aturan,” ujarnya.

Sebab kata Feri Alwi, dengan status kota Prabumulih yang masih zona orange sudah tentu penyebaran Covid-19 di Kota Prabumulih masih ada. “Kita turuti saja aturan yang boleh zona kuning dan hijau. Jadi kami bukan menolak tapi menyarankan ditunda,” tegasnya.

Masih lanjut dia, untuk menekan penyebaran Covid-19 pemerintah kota harus lebih maksimal melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Giatkan lagi sosialisasi secara terus menerus, sampai masyarakat patuh itu salah satu cara menekan penyebaran dan mewujudkan Prabumulih zona kuning ke hijau,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.(03/05/08)

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed