oleh

Jangan Sampai Timbul Polemik

Penamaan RSUD Prabumulih Masih Alot, Pemkot Belum Beri Keputusan

Hingga kini, Pemkot masih mengakomodir nama yang tepat dan mewakili masyarakat untuk dijadikan nama RSUD Prabumulih. Alotnya siapa yang bakal dipilih mengakibatkan belum adanya keputusan. Seperti Apa?

=============

PADA portal resmi RSUD Prabumulih, tertera website  http://rsudprabumulih.co.id. Dalam portal tersebut dapat dijumpai secara jelas sejarah berdirinya dan siapa pendiri rumah sakit tertua di Kota Nanas ini.

foto : Pegawai RSUD tempo dulu di Jl AK Gani Karang Raja foto bersama depan RSUD dan Gedung Puskesms Delinom Eks RSUD.

Informasi dihimpun awak media dari portal tersebut, berdirinya RSUD dimulai pada 1947 diawali berdirinya Balai Pengobatan. Nah, bangunan itulah merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih.

Lokasi awal berdirinya adalah bangunan eks kantor Marga Kapak tengah (Lokasi Lapangan Tenis Dusun Prabumulih, sekarang ini). Lalu, pada 1955 Balai Pengobatan tersebut dikembangkan menjadi RSUD berlokasi dari 1955 sampai dengan akhir 2008 di Jalan AK Gani No 41 Karang Raja III Kelurahan Tugu Kecil,Kecamatan Prabumulih Timur.

Ini dibenarkan Direktur RSUD, dr Hj Hesti Widyaningsih MKes. Menurutnya, RSUD dilokasi tersebut dengan luas tanah 1 5940,56 meter persegi. Lalu, tanah II 892,50 meter persegi, tanah III 354,51 meter persegi, tanah IV 10.000 meter persegi.

Total tanah RSUD tersebut kini sudah menjadi Puskesmas Delinom, seluruhnya 7.197,57 meter persegi dan luas bangunan 1.508,4446 meter persegi serta memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 92 buah.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 107/MENKES/SK/I/1955, 30 Januari 1955 tentang peningkatan kelas RSUD, maka status RSUD Kota Prabumulih menjadi Rumah Sakit Tipe C, hal ini sudah diperdakan dengan Perda Kabupaten Muara Enim No 31, 22 Januari 1996. Namun sekarang RSUD Kota Prabumulih telah menjadi Rumah Sakit tipe C+,” terang Hesti, akhir minggu ini.

Lanjutnya, dengan berubah status Kota Administratif Prabumulih menjadi Kota Prabumulih sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Undang-undang Nomor 6/2001, maka dengan sendirinya RSUD diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot).

“Karena lahan bangunan lama sangat sempit dan tidak lagi representativ dan pasien yang datang ke RSUD semakin banyak. Ditambah volume pelayanan semakin meningkat, maka Pemkot pada 2004 sudah mulai membangun RSUD di kawasan Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur 31111 dengan luas 5 hektar.

Pada 3 Desember 2008 RSUD telah melaksanakan perpindahan pelayanan ke lokasi tersebut, dan mulai dapat memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Prabumulih pada 6 Desember 2008 sampai dengan sekarang,” ujarnya.

Bebernya, di gedung baru tersebut, RSUD  telah memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sebagai contoh kata dia, area lahan yang luas, peralatan medis yang baru serta didukung informasi teknologi (SIM-RS, SMS Gateway, Hotspot, Sistem Antrian Pasien, CCTV) dan lain-lain.

“Fasilitas Rawat Inap yang tersedia yaitu Kelas I, Kelas II, Kelas III, VIP, dan VVIP dengan jumlah total tempat tidur 137 buah. Kelas-kelas tersebut berada pada beberapa Departement, yaitu Departement Medical (Interne/Penyakit Dalam), Departement Surgical (Bedah), Departement Pediatric (Anak), Departement Maternitas (Kebidanan dan Kandungan),” rincinya.

Ini nama-nama mantan pendiri dan Direktur RSUD. Balai Pengobatan pada 1947-1949 dr Smith (Wakil dr Cock), pada 1949-1951 Mantri Verpleger Megang Sastrohusodo, dan pada 1951-1955 dr Wulf.

Lalu, nama RSUD. Nama direkturnya, yaitu Pada 1955-1958 dr Kolman, pada 1958-1960 dr Socker, pada 1960-1962  Mantri Verpleger R Sulaiman, dan pada 1962-1964 dr Br Chaterja.

Selanjutnya, pada 1964-1965 dr Rahman halim, pada 1965-1966 dr Herman, pada 1966-1968 dr Tafsi Baslim, pada 1968-1969 dr Arifin Farano, dan pada 1969-1973 dr BM Pasaribu.

Dilanjutkan, pada  1973-1976 dr Moch Noer Sulaiman, pada 1976-1980 dr Yaslani Panggarbesi, pada 1980-1981 dr Moch Noer Sulaiman, pada 1981-1985 dr Santi Budiman, pada 1985-1993 dr M Yasin, pada 1993-1999 dr Thabrani Adnan MS, pada 1999-2004 dr Hj Erna Purbasari MS, pada 2004-2007 dr Hj Salfitri Saleh, dan April s/d Agustus  2007 dr Tedjho Tjahjono S MPH.

Kemudian, September 2007 s/d 2010 dr HM Ali Indra Hanafiah MARS, pada 2010 s/d 2012: dr Hj Irmitati, pada 2012 s/d 2018 dr Hj Rusmini MKes, pada 2018 s/d 2020 dr H Efrizal MM, dan terakhir pada 2020 – Sekarang dr. Hesti Widyaningsih.

Data dihimpun koran ini, sejumlah nama diusulkan untuk menjadi nama baru RSUD tersebut. Antara lain Megeng Sastro Husodo, Mantri Verpleger mengabdi dari 1949-1951. Dokter di Balai Pengobatan, dr Wasinton. Direktur RSUD Periode 1985-1993, dr M Yasin. Putra asli Prabumulih, Prof DR dr Alimudin Tergun. Direktur RSUD periode 2018 i 2020, dr H Efrizal S MM. Mangga Zaman, gedung tertua di Prabumulih. Delinom, penghibah lahan RSUD di Karang Raja III. (03)

 

Bangunan RS Jadi Tempat Tinggal Perantau

GEDUNG: Gedung Keseinan dan SDN 30 saat ini dulunya merupakan tempat pengobatan yang dipergunakan tenga medis melayani masyarakat untuk berobat. Foto: Eka/ pp
  • Tahun 1985 Bangun Gedung Sekolah

POLEMIK nama RSUD di Kota Prabumulih, tak lepas dari sejarah awal perpindahan rumah sakit dari sejak pertama berdiri di Simpang Tikungan Padi, yang saat ini menjadi di Gedung SDN 30 dan SD N 41.

Harisah (82) warga Dusun Prabumulih yang tinggal tepat di samping gedung tersebut  disambangi koran ini mengatakan, sejak dirinya tinggal di samping gedung tersebut, di tahun 1950 bangunan masih ada, namun gedung yang disebut-sebut sebagai Rumah Sakit tersebut tidak berfungsi layaknya seperti rumah sakit.

Wanita enam anak ini menceritakan, pada 1950 silam memang ada banyak warga yang tinggal di bangunan tersebut,  bernama Wasinton yang sering didatangi oleh warga untuk berobat.

“Uji tu Wasinton itu Mantri, karno banyak yang nak berubat. Selain Wasinton yang tinggal di gedung itu, ada juga warga luar Kota Prabumulih yang tidak memiliki rumah, tinggal ditempat itu,” tuturnya bercerita.

Pada saat Prabumulih masih dalam wilayah Muara enim,  Pemerintah mengambil kebijakan menghancurkan gedung  tersebut pada tahun 85, dan tenryata dibangun gedung sekolah. Namanya  SDN23 pagi dan 32 siang yang saat ini sudah berganti jadi 30 dan 41.

“Memang dari dulu sekolah itu ada kelas pagi dan siang, hanya saja namanya sudah berubah. Namanya  SDN23 pagi Dan 32 siang yang saat ini sudah berganti jadi 30 dan 41,” tambahnya.

Sumarno (72) menambahkan, lahan yang saat ini sedang dibangun gedugn kesenian dan SDN 30, 41 Diklaim milik PT KAI. “Dulu gedung ini bentuknya memanjang di depan jalan. Beda dengan sekarang yang sudah terbagi dua,” tambahnya. (05)

Bentuk Tim, Akomodir Semua Pihak

Penamaan RSUD didasari nilai sejarah dan mengakomodir keinginan semua pihak. Terlebih penamaan RSUD, nantinya akan menjadi salah satu ciri khas Kota Nanas ini.

Ir H Ridho Yahya MM, Walikota Prabumulih

Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM tidak menampik hal itu. Jelas penamaan RSUD, menjadi perhatiannya. “Akan kita bentuk tim untuk penamaan RSUD. Dan penamaan berkaitan dengan sejarah dan mengakomodir semua pihak. Sehingga, tidak ada keluhan dari masyarakat,” ungkap Ridho.

Jelas nama RSUD yang diusulkan, akunya nama yang pas dan layak dan punya kontribusi terhadap perkembangan dan sejarah RSUD sendiri.

“Kita dengar memang masyarakat sudah mengusulkan sejumlah nama, nanti tim yang menampungnya. Dan kita rembukan atau rapatkan mana yang layak dan pas,” sebut suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu.

Soal penamaan RSUD, akunya bisa berkoordinasi dengan DPRD sekaligus mengundang tokoh masyarakat mana yang pas dan tepat. “Sehingga, jika sudah ditetapkan nama RSUD diterima semua pihak. Yang terpenting, punya nilai sejarah dan kontribusinya nyata bagi kemajuan dan perkembangan RSUD,” jelas ayah tiga anak ini.

Senada juga dinyatakan Ketua Adat Prabumulih, A Azadin BE soal penamaan RSUD jelas harus dikonsultasikan kepada tokoh masyarakat yang mengetahui berdirinya RSUD.

“Awalnya, RSUD berdiri di Lapangan Tennis Dusun Prabumulih. Kini jadi gedung kesenian, baru selanjutnya dipindahkan ke Karang Raja dan akhirnya ke Jalan Lingkar,” ucapnya.

Ia membenarkan, kalau Megeng Sastro Husodo merupakan mantri pertama di Prabumulih memimpin RSUD dulunya Balai Pengobatan di massa jajahan Belanda.     “Kalau Prof DR Alimuddin Tergun merupakan putra Prabumulih berprofesi pertama kali sebagai dokter,” ucapnya.

Soal nama yang pas, akunya memang perlu dibahas bersama dengan DPRD dan Tokoh Adat. “Sehingga, nama RSUD tepat. Lalu, layak dan pas menjadi namanya,” pungkasnya. (03)

Butuh Kekuatan Formal

DPRD Kota Prabumulih mengingatkan Pemerintah Kota (pemkot), agar dalam proses pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) justru tak menimbulkan polemik baru.

H Ahmad Palo SE, Wakil Ketua I DPRD Prabumulih

Hal itu disampaikan, mengingat dalam pemberian nama dipastikan akan ada pro dan kontra. Sehingga diharapkan, pro kontra bisa diatasi nantinya.

“Kami memberikan masukan, jangan sampai membuat nama RS tapi justru menimbulkan perpecahan polimik baru,” kata Ketua DPRD Sutarno SE melalui Wakil Ketua I H Ahmad Palo SE mengatakan masukan itu disampaikan saat penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD P 2020.

Nah, terkait itu Wali Kota Ir H Ridho Yahya MM ungkap Palo akan membentuk tim. “Pak wali akan membuat tim, dengan menerima usulan masyarakat terkait nama itukan. Saya kira itu langkah  yang tepat dan bijak akan diambil walikota  berkaitan dengan pemberian nama,” tutur Palo.

DPRD ungkap dia, sangat mendukung dan menyetujui pembentukan tim tersebut. Bahkan nantinya nama yang sudah terbentuk akan di diperkuat dengan Peraturan daerah (Perda) “Kita setuju itu,  kita berharap nantinya dengan pemberian nama akan kita perdakan nanti, tapi kita menunggu dari pemerintah karena masih panjang prosesnya, sehingga ada kekuatan formalnya terkait pemberian nama itu. Artinya nama itu ada kekuatan hukum yang diatur dalam peraturan daerah (Perda)” jelas Palo.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan, tim yang akan dibentuk tersebut harus mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. “Yang terpenting nama itu, adalah orang yang berjasa terhadap dunia kesehatan Prabumulih,” bebernya.

Lalu disinggung apakah DPRD juga akan memanggil pihak-pihak yang mengusulkan nama. Suami Hj Rusni Palo SH ini menuturkan, DPRD hanya siap memfasilitasi bila ada masyarakat yang masih akan mengusulkan nama.

“Kita tidak ada rencana untuk memanggil, hanya saja kalau ada yang akan mengusulkan akan kami fasilitasi. Dan kami DPRD tidak akan mengintervensi, terhadap nama-nama yang diusulkan tersebut,” tukasnya. (08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed