oleh

Jangan Jual Bantuan Pemerintah

PRABUMULIH – Meski penyaluran bantuan alat usaha telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, himbauan mengenai larangan memperjual belikan atau melakukan perpindahan tangan mengenai bantuan alat usaha yang baru diserahkan kemarin(29/1) tersebut, terus diungkapkan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.

Seperti di bincangi Senin(29/1) lalu, Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM. mengungkapkan, bagi masyarakat yang telah menerima bantuan alat usaha berupa gerobak dorong dan lemari etalase baik di tahun sebelumnya, ataupun penyerahan di bantuan 2018 ini diingatkan untuk tidak memperjual belikan bantuan yang telah diberikan tanpa izin dari pemerintah kota (pemkot).

“Jadi bagi masyarakat yang melakukan jual beli akan diberikan sanksi. Apa lagi bila kedapatan akan diserahkan dengan Polres Prabumulih, jadi mengenai sanksi apa, tinggal pihak kepolisian yang menentukan,” tegasnya di sela penyerahan 300 bantuan gerobak dorong dan lemari etalase bagi ratusan masyarakat kota Prabumulih kemarin.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat memanfaatkan bantuan alat usaha yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. “Bukan malah nak di jual belikan. Apalagi, ini mungkin merupakan bantuan terakhir yang akan diserahkan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Junaidi menambahkan, sejauh ini setelah diberikannya bantuan alat usaha tersebut sejak beberapa tahun lalu. Kita belum menerima adanya laporan mengenai adanya masyarakat yang melakukan jual beli gerobak dan lemari etalase ini. “Karena ini kan bantuan negara jadi kalau diperjual belikan bisa disanksi pidana. Termasuk juga bantuan alat usaha ini tidak boleh dipindahkan tangan tanpa izin pemerintah, meskipun alat usaha tersebut tidak difungsikan lagi,” ungkapnya.

Sebab, setiap saat pemerintah Kota Prabumulih khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) rutin melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang menerima bantuan alat usaha tersebut di masing-masing wilayah. “Melalui evaluasi rutin, dan pemantauan secara berkala yang bisa melalui RT, RW, Lurah ataupun Camat dan masyarakat lainnya. Karena kita memang melakukan pendekatan langsung kemasyarakat dalam memantau kegaitan ini,” bebernya sambil menyebutkan jadi meski jauh daerahnya tetap bisa kita pantau.

“Dan memang terkadang ado informasi itu, tapi setelah dicek ternyata cuma idak difungsikan lagi bae gerobak atau etalase itu. Dan untuk memindahkan bantuan alat tersebut ke masyarakat yang lebih membutuhkan, itu ada surat hibah atau semacam surat kesepakatan perjanjian,” tukasnya saat itu.

Di tempat terpisah, Kapolres Prabumulih, AKBP Andes Purwanti SE MM melalui Kabag Ops, Kompol Zai’an SH menyebutkan perlu adanya pendampingan dari dinas terkait soal aturan-aturan maupun syarat bagi penerima bantuan berupa gerobak yang diberikan oleh Pemkot Prabumulih.
Tak dapat dipungkiri, bahwasanya penerima bantuan dari pemerintah akan banyak menemui beragam kesulitan selama mengerjakan administrasi pengelolaan. “Dari pada nanti ada kesalahan, lebih baik jangan ragu untuk bertanya,” kata Kompol Zai’an SH, kemarin (29/1).
Zai’an juga menegaskan bagi siapa saja penerima bantuan yang diberikan oleh Pemkot Prabumulih yang kedapatan nekat melakukan penyimpangan atau lain peruntukkannya akan diancam sanksi pidana. “Jika berani menyalahgunakan bantuan yang diberikan pemerintah,tentu akan langsung berhadapan dengan hukum juga,” terangnya. (01/07)

News Feed