oleh

Izin Diperketat, LSM Diwajibkan Lapor

PRABUMULIH – Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) memastikan akan memperketat izin pendirikan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Langkah ini diambil buntut dari penangkapan yang dilakukan polisi terhadap pimpinan dan sejumlah anggota Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Sanak Dulur Masyarakat (GASMA) atas dugaan pungutan liar (pungli).

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Martodi HS SH MM mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi penyalahgunaan LSM demi kepentingan pribadi. “Untuk izinnya (LSM GASMA) ini kemungkinan bisa dicabut, karena telah menyalahkan gunakan izin demi kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, untuk mendirikan LSM saat ini ada 21 syarat yang harus dilengkapi. Mulai dari permohonan ke Kesbangpol, memiliki Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), Akte Notaris, dan lain-lain. “LSM wajib melengkapi persyarat yang ada untuk mendapatkan izin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kita,” terangnya kepada koran ini, kemarin (13/3).

“Setelah lengkap semua syaratnya baru kita terbitkan SKT-nya, jika tidak (lengkap) belum bisa kita terbitkan,” terangnya.

Setelah mendapatkan izin, LSM juga harus bersedia melapor secara rutin ke Kesbangpol per satu semester atau dua kali dalam setahun. Tujuannya, kata Martodi tentu untuk melakukan pengawasan.
“Kita tidak bisa menghalang-halangi warga yang ingin membuat LSM. Kalau ada yang mau buat LSM silahkan tapi harus memenuhi syarat,” ujarnya seraya menyebutkan pendirian LSM diatur melalui Undang-Undang No 17/2013 tentang organisasi masyarakat (ormas). “Pengurus LSM bisa dijerat hukum pidana, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Khususnya, tidak pemerasan dan juga pungutan liar (pungli),” ujarnya.

“Kalau memang ada ulah pengurus LSM yang merugikan, silakan laporkan dan bawa bukti-bukti sehingga bisa kita tindak sesuai ketentuan berlaku,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD, HM Daud Rotasi SSos menerangkan, kalau pihaknya kurang setuju terhadap perketat pendirian LSM. Karena, setiap orang punya hak untuk mendirikan LSM dan diatur dalam perundang-undangan.

Menurutnya, perlu ditingkatkan yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap LSM yang telah berdiri. “Harus diawasi dan dilakukan pembinaan, kalau melenceng harus dipanggil dan diingatkan,” tukasnya.

Daud sapaan akrabnya, jika sudah diperingatkan dan tetap melenceng dari tujuan. Sudah selayaknya, kalau LSM tersebut dibekukan izinnya. Sehingga, tidak merugikan dan meresahkan masyarakat.

“Yah kalau sudah ranah pidana, ketentuannya pengurus LSM bisa diproses sesuai hukum,” tutupnya. (06)

Syarat Pendirian LSM-Ormas

1. Surat Permohonan (ditujukan kepada wako melalui Kesbangpol)
2. Akte Notaris
3. AD/ART
4. Tujuang dan program kerja organisasi
5. Surat kepengurusan tentang susunan organisasi
6. Biodata pengurus organisasi
7. Pas foto pengurus organisasi
8. Fotokopo KTP pengurus organisasi
9. Surat keterangan domisili organisasi
10. NPWP atas nama organisasi
11. Foto kantor atau sekretariat organisasi
12. Keabsahan kantor dibuktikan dengan bukti kepemilikan
13. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan
14. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik (Parpol)
15. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan
16. Surat pernyataan atribut organisasi belum digunakan
17. Surat pernyataan sanggup melaporkan perkembangan dan kemajuan Ormas
18. Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan organisasi
19. Rekomendasi Kementerian Agama untuk organisasi keagamaan
20. Rekomendasi kementerian dan SKPD terkait yang membidangi unsur kebudayaan
21. Rekomendasi kementerian dan SKPD terkait yang membidangi unsur ketenagakerjaan
22. Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan pejabat yang dicantumkan dalam kepengurusan

Sumber: Badan Kesbangpol Pemkot Prabumulih

News Feed