oleh

Intens Razia Angkutan Berat Masuk Kota

 
PRABUMULIH – Razia angkutan berat bandel dan memilih masuk kota terus di intensifkan atau intens digelar Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu sore lalu (20/3) dilaksanakan di depan Mapolsek Prabumulih Timur.

Hasil razia gabungan melibatkan Satlantas, berhasil menjaring 10 mobil angkutan berat yang melanggar ketentuan. Hingga akhirnya, petugas terpaksa menilang KIR-nya.

“Razia ini, kita lakukan secara intens dalam rangka menegakkan Perwako No 56 / 2015 tentang ketentuan penyelenggaraan Jalan Lingkar Timur dan Jalan Jendral Sudirman. Angkutan berat, tidak bisa melintasi jalan dalam kota,” terang Kadishub, Drs Mulyadi Musa MSi dikonfirmasi, kemarin (21/3).

Mulyadi menerangkan, hasil razia juga menemukan sejumlah buku KIR telah kadarluarsa. “10 angkutan berat kena tilang, karena masuk dalam kota. Buku KIR-nya terpaksa kita sita, sebagai barang bukti,” tambahnya.

Mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) menuturkan, hanya truk sembako. Lalu, truk sayur, truk BBM, dan bahan bangunan boleh masuk dalam kota. Tetapi, harus mengajukan izin kepada Walikota (Wako) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kita tidak melarang angkutan tersebut melintas, tetapi ada syaratnya harus mengajukan izin kepada Pak Wako. Izinnya diurus DPMPTSP, ada retribusi dan bisa mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Kalau tidak mau mengurus, artinya lewat Jalan Lingkar,” kata Mantan Kabag Humas ini.

Begitu juga, soal bongkar muat di Pasar Inpres harus mengantongi izin. Bebernya, bongkar muat dilakukan mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Hal itu, untuk menghindari kesemerawutan dan juga kemacetan dalam kota.

“Bongkar muat di Pasar Inpres dilakukan diatas jam 6 sore, jelas tertera di Perwako No 56 / 2015 dan wajib mengajukan izin lebih dahulu,” bebernya.

Tingkatkan Perwako Jadi Perda

KOMISI Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendorong peraturan walikota (Perwako) 56/2015 tentang ketentuan penyelenggaraan Jalan Lingkar Timur dan Jalan Jendral Sudirman menjadi peraturan daerah (perda).

Sehingga, menurut Ketua DPD KNPI, Aden Thamrin SE, tonase angkutan berat yang bisa melintasi kota ini bisa dibatasi atau ditentukan.

“Ditingkatkan menjadi Perda, akan lebih memperkuat dasar hukumnya. Tentang larangan masuk kota, tentunya tonase juga dibatasi,” aku pria yang pernah sebagai Anggota DPRD ini, kemarin.

Selain itu, kata dia, dalam perda bisa ditegaskan sanksi, jika aturan tersebut dilanggar. Sebagai dasar jelas, untuk melakukan penindakan bagi pelanggarnya.

“Baik itu sanksi denda dan juga sanksi pidananya, agar angkutan berat tidak lagi berani masuk kota,” pungkasnya. (03)

News Feed