oleh

Ini Alasan Walikota Prabumulih Usulkan Gaji P3K Ditanggung APBN

-Metropolis-467 views

PRABUMULIH – Menyikapi soal kebijakan Pemerintah pusat, soal wacana pengangkatan atau rektutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada awal Februari mendatang.

Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan, kalau sejumlah kepala daerah pada pertemuan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN dan RB) soal rekrutmen P3K tersebut.

Masalah gaji, kata dia, diusulkan dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bukan lagi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena, selama ini gajinya sudah ditanggung daerah.

“Selama mereka honorkan, daerah yang mengajinya. Kalau disetarakan gaji PNS, dan daerah harus kembali menanggungnya. Namanya, itu membebani lagi. Makanya, diusulkan APBN yang menanggungnya,” ujar orang nomor satu di kota ini menjelaskan ketika dikonfirmasi, Jumat (25/1).

Ungkapnya, pemerintah pusat karena punya kebijakan terkait rekrutmen P3K tersebut. Menurutnya, jangan membebani daerah dengan menganggarkan gajinya. Apalagi, anggaran yang dimiliki Pemkot sendiri sekarang ini makin terbatas.

“Selaku orang tua, gaji P3K ini harusnya pemerintah pusat yang menanggungnya. Sehingga, daerah bisa memikirkan yang lainnya. Tidak berkutat lagi, memikirkan masalah rekrutmen P3K. Selama ini, daerah sudah mengaji honorer, tetapi memang kecil,” saran ayah tiga anak ini.

Selain itu, ucapnya bagaimana mau menganggarkan gaji P3K. Sementara, anggaran sudah diketok Palu dan sudah berjalan sekarang ini. “Kita kesulitan, untuk menganggarkan. Jika dipaksakan, jelas akan berdampak pada program pembangunan,” ucap suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini.

Ridho sendiri, tidak mempermasalahkan rekrutmennya dilakukan di daerah. Dan, pihaknya siap menjalankan kebijakan tersebut sesuai aturan. “Berapa jumlah yang hendak diangkat atau direkrut, kita siapkan,” tambahnya.

Senada juga, diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hery Mirhan dikonfirmasi terpisah menyebutkan, kalau sejumlah daerah keberatan kalau gaji P3K yang direkrut ditanggung daerah.

“Makanya, pada pertemuan di Batam, Kepri belum lama ini. Sejumlah kepala daerah, mengusulkan kalau gaji P3K biar pemerintah pusat yang menanggungnya,” jelas Hery.

Sebutnya, jika ditanggung daerah (Pemkot) gaji P3K ini. Secara otomatis, bakal membebani anggaran Pemkot sendiri. “Itu alasan, sejumlah kepala daerah tampaknya mengusulkan gaji P3K dibayarkan pemerintah pusat,” terangnya.

Lanjutnya, apalagi sekarang ini belanja pegawai sendiri, sudah diatas 50 persen. Hal itu, jelas tidak memungkinkan untuk membayar gaji P3K. “Itulah yang menjadi kendala Pemkot, untuk membayar gaji P3K,” tambahnya.

Sebelumnya, diungkap Hery, diprioritaskan untuk direkrut P3K tahap I ini, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan, tenaga teknis untuk tahap selanjutnya.

“Honorer K2 kita, ada 10 orang guru kalau tidak salah. Sedangkan, tenaga medis kita tidak ada. Dan, tenaga teknis ada 63 orang yang masih mengabdi sekarang ini,” akunya. (03)

News Feed