oleh

Hakim Kembali Gelar Sidang PS di SDN 6 dan 24

PRABUMULIH – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih, siang kemarin (15/9) sekitar pukul 09.00 WIB menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terkait kasus sengketa lahan SDN 6 dan 24 Prabumulih yang digugat oleh seorang ahli waris, Sarlan (57) yang digelar di lokasi sekolah di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua, Prabumulih Timur.
Sidang yang beragendakan PS di lokasi sekolah itu dipimpin langsung oleh Ketua PN Prabumulih, Said Husein SH serta didampingi hakim anggota Chandra Ramadhani SH MH dan Yudi Dharma SH MH. Selain itu, dua belah pihak penggugat dan tergugat bersama-sama kuasa hukum masing-masing juga tampak hadir di lokasi tersebut.
Dalam persidangan, majelis hakim mengawali dengan peninjauan lokasi lahan seluas 2.700 meter persegi itu dengan barang bukti surat jual beli tanah serta bukti kepemilikan surat segel atas tanah atas nama Djenalam bin Djair.
“Pemeriksaan setempat yang kami lakukan ini hanya untuk memastikan fakta-fakta di persidangan, bukan untuk menentukan siapa pemenang dari sengketa lahan ini,” ujar salah satu hakim anggota Chandra Ramadhani SH MH saat di lokasi tersebut.
Hakim Chandra pun menjelaskan bahwa sidang gugatan ahli waris dalam persengketaan lahan sekolah SD tersebut itupun sebelumnya di tahun 2015 yang lalu pernah di gelar majelis hakim di PN Prabumulih.
“Perkara perdata ini kan waktu dulu pernah kita lakukan juga gelar sidang PS ini, dan pada saat itu penggugat di bukti berkas yang dihadirkan di sidang melampirkan surat berisi ukuran luas lahan tanah yang dipersengketan ini yang kemudian saat agenda persidangan PS itu kita lakukan pengukuran luas lahan objek yang dipersengketakan di lokasi lahan ini,” kata dia.
Disampaikan Candra, lahan yang diklaim penggugat menurut majelis hakim saat itu tidak sesuai fakta persidangan, peta yang ditunjukkan pada pemeriksaan setempat tidak sesuai dan tidak diajukan sebagai barang bukti pada persidangan. “Karena sebabnya disaat setelah kita lakukan pengukuran objek lahan di lokasi lahan ini dengan peta yang ditunjukkan sebelumnya itu, tidak sesuai dengan fakta persidangan di PN Prabumulih,” tuturnya.
Sehingga saat itu, Candra juga mengungkapkan dari hasil musyawarah dilakukan oleh ketua majelis hakim bersama dua hakim anggotanya termasuk salah satu dirinya sebagai anggota hakim persidangan sengketa lahan tersebut, majelis hakim bersepakat mengambil pertimbangan vonis putusan perkara perdata itu dengan menyatakan gugatan yang disampaikan penggugatnya Sarlan ke pihak tergugatnya Pemkot Prabumulih tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO, red).
“Makanya saat sidang putusan majelis hakim waktu itu kita menyatakan NO atas perkara gugatan sengketa lahan dari pihak penggugatnya,” sambung Candra.
Namun berbeda halnya saat sidang PS berlangsung kemarin itu, kata Candra. Di lokasi objek atas lahan sekolah itu, majelis hakim tidak melakukan pengukuran luas objek lahan sebagaimana telah dilakukan pihaknya sebelumnya. Sebab menurut dia, saat sidang agenda pengumpulan bukti-bukti berkas, baik dari pihak tergugat dan penggugat yang bersengketa sudah tidak kembali dilampirkan surat ukuran luas letak objek lahan tersebut, melainkan majelis hakim hanya melihat secara kasat mata ke lokasi letak objek lahan serta mendengarkan secara terbuka keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan kedua belah pihak.
“Nah makanya sidang kita tidak perlu untuk mengukur kembali luas lahannya. Hanya saja, kita kembali melihat kondisi lokasi lahan secara langsung dan mendengar keterangan dari saksi-saksi dari kedua belah pihak yang sama-sama dinilai cukup mengetahui percis kondisi maupun sejarah dulunya letak atas tanah lokasi dan sekitarnya ini,” terang Candra sembari mengaku jadwal sidang sengketa lahan tersebut berencana selanjutnya kembali digelar tiga minggu mendatang.
Sementara itu, penasehat hukum ahli waris Sarlan, H Budiman Kusairi SH MH dan Abu Naim Asnawi SH saat sidang PS memperlihatkan beberapa bukti-bukti atau peta luas lahan yang dimiliki oleh kliennya. Bahkan dikatakan Budiman, jika di sidang PS itu berlangsung, pihak tergugat tidak berani menunjukkan bukti kepemilikan resmi atas lahan tanah yang dipersengketakan pihaknya tersebut kepada majelis hakim.
“Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan masuk dalam klaim penggugatan klien kita itu tadi sudah jelas semua kita tunjukkan ke majelis hakim. Semua bukti kepemilikan tanah dapat dilihat dari bentuk fisik tanah itu dan dasar pihak kita pun untuk menggugat Pemkot dalam perkara inipun semakin jelas, klien kita sudah memegang cukup alat bukti resmi kepemilikan lahan itu,” tegasnya.
Budiman pun menyebutkan, saat PS berlangsung baru ditunjukkan bukti-bukti resmi berupa surat kepemilikan luas tanah dan peta tanah serta beberapa surat dari pihak kedinasan dari Pemkab Muara Enim yang dimiliki kliennya yang bahkan jauh sebelumnya telah membuat laporan kasus pidana dalam perkara pemalsuan surat kepemilikan lahan tersebut sejak tanggal 31 Maret 2010 yang lalu ke pihak kepolisian bernomor LP B-1/47/III/2010/Sumsel/Polres Prabumulih.
“Klien kita di tahun 2010 telah membuat laporannya ke pihak kepolisian, bahkan baru beberapa hari kemarin kita bersama pihak kita di jakarta menyampaikan masalah ini langsung kepada bapak Kapolri dengan harapan perkara pemalsuan surat yang terjadi pada tanggal 7 November 1989 di Jalan Jenderal Sudirman SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 Prabumulih yang sudah dibuat klien kita ini dapat segera ditindaklanjuti kembali sampai tuntas,” tukasnya seraya mengatakan sebagai terlapornya dalam laporan perkara pidana itu dilakukan oleh seorang perempuan berinisial, KU yang diketahui mantan Kepala Sekolah SD Negeri 06 Prabumulih itu. (Mg03)
SIDANG: PN Prabumulih menggelar sidang beragendakan pemeriksaan setempat (PS) dua belah pihak persengketaan di lokasi lahan SD Negeri 6 dan 24 Prabumulih, kemarin

News Feed