oleh

Habis Masa Penahanan, Johan Anuar Lepas dari Rutan Mapolda Sumsel

-Sumsel-33 views

PALEMBANG – Setelah empat bulan mendekam di rumah tahanan (Rutan) sementara Polda Sumsel, Wakil Bupati OKU Johan Anuar, Selasa (12/5/2020) sekitar pukul 19.15 WIB akhirnya lepas.

Johan Anuar dijemput langsung oleh istri, keluarga termasuk kuasa hukumnya Titis Rachmawati SH MH CLA.

“Lepas atau keluar demi hukum statusnya karena masa penahanan dari kepolisian sudah habis waktunya,” terang Titis Rachmawati kepada awak media, Selasa (12/5/2020) malam.

Menurut Titis, jatah penahanan di kepolisian sudah diambil semua dari kejaksaan, pengadilan sehingga 120 hari sudah dihabiskan oleh kepolisian.

“Tapi berkasnya belum P21 (masih P-19) hingga hari ini dan sudah terhitung 120 hari. Intinya klien kami JA lepas atau keluar demi hukum,” tegasnya.

Titis mengatakan, justru adanya waktu pihaknya melihat ini ada paksaan. “Karena kami melihat proses 120 hari mereka begitu sulit dan berusaha mengada-ada dan kami lihat tidak bisa dibuktikan,” ungkap Titis.

Dia menambahkan, termasuk juga terhadap kasus yang dari awalnya ada nuansa politis yang kental. “Untuk menggagalkan klien kami yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati OKU karena klien kami cukup diperhitungkan,” katanya.

Pihaknya juga terus berupaya agar hukum seperti inilah yang harus dibela. “Kita tidak mau hukum ini tidak diciderai oleh orang-orang yang punya kepentingan dan berusaha membonceng dari kasus-kasus ini untuk mengagalkan orang lain,” tukasnya.

Sementara Johan Anuar yang mendampangi kuasa hukumnya tampak lebih segar. Saat ditemui, Johan mengaku sangat senang dengan apa yang telah dilakukan tim kuasa hukum.

“Alhamdulilah saya bebas demi hukum pada hari ini, selanjutnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya bagaimana tindakan ke depannya. Terima kasih kepada media yang sudah membantu yang sudah memantau,” kata Johan.

Johan mengungkapkan, selama masa pennahanan di Polda Sumsel, ada intervensi dan trauma psikis yang dirasakan. “Karena nuansa hukum dikalahkan nuansa politik. Jadi selama empat bulan psikis saya cukup tertekan,” tandasnya.

Dirinya juga tetap optimis mencalonkan sebagai Bupati OKU. “Saya rindu warga OKU, saya rindu kantor karena saya masih aktif kok saya belum dipecat,” tutupnya.

Terpisah, Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel mengeluarkan penahanan terhadap tersangka merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Namun bukan berarti bahwa perkara yang disangkakan kepadanya berakhir atau ditutup.

“Yang perlu ditekankan yaitu hanya penahanannya di tingkat penyidikan saja yang sudah habis atau tidak dapat diperpanjang lagi. Ini sebagaimana yang diatur dalam acara hukum pidana tentang masa penahanan di tingkat penyidikan dalam pasal 29 KUHAP,” terang Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiyawan melalui Kasubdit Tipidkor AKBP Dalizon kepada awak media.

Pihaknya tetap optimis bahwa perkara ini akan segera P-21 dan berlanjut ke tahap II yakni pelimpahan kepada JPU Kejati Sumsel.

Perkara ini juga sudah mendapat asistensi dari Bareskrim Polri, KPK dan berbagai instansi yang terkait, guna penegakan hukum atau penyelesaian perkara secara prosedural dan sesuai aturan hukum.

Penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan dan melengkapi P-19 JPU. Penyidik terus berkoordinasi dengan JPU Kejati Jumsel termasuk BPK-RI, dengan diasistensi Dittipidkor Bareskrim Polri dan KPK-RI.

“Untuk pemenuhan alat bukti guna terpenuhinya syarat materil dan formil. Seperti yang tertuang dalam P-19 dari JPU pada tanggal 08 Mei 2020. Dan melimpahkan berkas perkara, dan barang bukti termasuk tersangka kepada JPU,” bebernya.

Johan Anuar dikeluarkan dikarenakan masa penahanannya selama 120 hari telah berakhir, sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SPRIN.HAN/06.K/V/2020/TIPID KORUPSI/DITRESKRIMSUS, Tanggal 12 Mei 2020.

Johan Anuar sebelumnya juga ditetapkan tersangka namun dia melakukan gugatan Praperadilan di PN Baturaja. Di gugatan itu, Johan Anuar menang gugatan terkait penetapan tersangka oleh Polda Sumsel.

Diduga terlibat dalam rekayasa anggaran pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Baturaja OKU pada 2012 yang merugikan negara sebesar Rp3 miliar. Johan disebut menerima jatah sebesar Rp1 miliar terkait rekayasa itu. Saat dilaporkan, sebelumnya Johan menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah OKU.(dho)

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed