oleh

Gelar Paripurna Saat Waisak Disebut Melanggar

  • Ketua DPRD: Sesuai Aturan dan Tidak Melanggar Tatib

PRABUMULIH – DPRD Kota Prabumulih menggelar rapat badan musyawarah pembentukan alat kelengkapan dan juga pembahasan Raperda dan dilanjutkan dengan sidang paripurna, Rabu (26/5/2021) lalu atau bertepatan dengan hari raya Waisak.

Tentu saja, adanya rapat Banmus dan Sidang Paripurna yang digelar di hari libur nasional itu mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah mantan Anggota DPRD. Pasalnya, sidang paripurna di hari libur dan juga hari peringatan Waisak diduga melanggar tata tertib (Tatib).

Salah satunya mantan Ketua DPRD Kota Prabumulih Azadin BE. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, sesuai aturan tatib. Jelas sidang paripurna tidak boleh dilakukan hari libur. Apalagi, ketika hari perayaan kebesaran keagamaan. Menurutnya, jelas kurang etis.

“Seingat saya, dan pengalaman saya sebagai Ketua DPRD. Sidang paripurna, hanya hari kerja saja dan  tidak boleh hari libur. Terkecuali, paripurna istimewa. Seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI, HUT Kota, dan lainnya. Kalau selain itu, jelas melanggar tatib,” ujar Azadin, sapaan akrabnya kepada awak media, belum lama ini.

Kata Mantan Ketua DPD II Partai Golkar ini, karena melanggar tatib. Jelas kata dia, keputusan dan produk hukum dikeluarkan jelas menjadi cacat hukum. “Artinya, semua keputusan diambil batal demi hukum,” tegasnya menyayangkan.

Selain itu, karena itu hari libur dan juga hari besar. Apakah, anggaran biaya paripurna bisa dipertanggung jawabkan. “Dan, karena telah melanggar tatib jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jelas ini akan menjadi temuan, dan jika mal administrasi bisa berujung pidana,” terangnya.

Makanya, kejadian ini harus menjadi pelajaran DPRD ke depannya. Agar tidak menggelar sidang paripurna di luar tatib. “Selain itu, karena cacat hukum. Jelas pengambilan keputusan dalam sidang tidak sah, dan sidang paripurna harus kembali ulang digelar,” bebernya.

Senada juga, ditegaskan M Erwadi ST MM, juga Mantan Ketua Komisi III dan juga Ketua Banmus DPRD. “Kalau sudah melangkahi tatib jelas salah, karena acuan dalam pelaksanaan sidang paripurna dan kerja dewan adalah tatib. Ditatib jelas sidang paripurna hanya dilakukan hari kerja, lembur dibatasi hanya sampai pukul 23.00 WIB,” jelas Gatot, sapaan akrabnya.

Masih kata Anggota DPRD 3 Periode ini, anggaran pengeluaran dikeluarkan untuk pelaksanaan sidang paripurna juga tidak bisa dibayarkan. Karena, melanggar tatib dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Bagaimana mau dipertanggung jawabkan, anggaran biayanya. Legalistas dari sidang paripurna tersebut, juga dipertanyakan keabsahannya. Karena, bertentangan dengan tatib,” bebernya.

Hal ini, ia berharap, jangan sampai terulang dan menjadi pembelajaran bagi DPRD. “Agar tidak melakukan sidang paripurna, tidak sesuai tatib berlaku,” pungkasnya.

Tak jauh berbeda diungkapkan Adi Susanto SE, Mantan Anggota DPRD asal PKB itu menerangkan, kalau terkait pengambilan keputusan sidang paripurna diakuinya sepengetahuannya harus dilakukan di hari kerja. “Kalau hanya rapat pembahasan, itu tidak masalah,” jelasnya.

Kenapa alasan harus digelar sidang paripurna pengambilan keputusan di hari kerja, tidak lain agar masyarakat tahu dan mengundang Pemerintah. “Apalagi, hal itu terkait pengambilan keputusan dan kebijakan. Berbeda, jika ada urgensi lain lagi,” bebernya.

Ia juga menyarankan, agar setiap sidang paripurna mengundang unsur masyarakat dan juga ormas. Sebagian dari fungsi pemberi informasi dan pengawasan masyarakat. “ Harapan, kita demikian jangan hanya awak media saja diundang,” sebutnya.

Demikian dikatakan mantan Anggota DPRD, Ir Heriyanto MSP. Ia mengungkapkan, sidang pengambilan keputusan atau kebijakan kalau sesuai tatib lama memang hari kerja. “Namun, sekarang ini tidak mengetahui lagi. Jika sudah ada perubahan tatib,” terang Heri.

Ungkapnya, kalau sebatas rapat pembahasan itu memang diperbolehkan untuk dilaksakan. “Pastikan dahulu, tatib nya sudah berubah atau belum,” sarannya.

Terpisah, Ketua DPRD, Sutarno SE membenarkan, telah melaksanakan sidang paripurna tersebut dalam rangka membahas alat kelengkapan dan juga Perda.

Menurutnya, sidang paripurna dilakukan sudah sesuai aturan dan ketentuan. Dan, tidak melanggar tatib yang ada. “Sidang di hari libur, termasuk hari besar diperbolehkan. Dan, tidak melanggar tatib yang ada,” tukasnya.

Kata Tarno, apalagi tatib lama dan sekarang telah mengalami perubahan. Sehingga, paripurna di hari libur jelas tidak melanggar aturan. “Sudah ada perubahan tatib, menjadi dasar kita melaksanakan sidang paripurna,” tukasnya. (03)

Komentar

News Feed