oleh

Gedung Dewan Batal Diasuransikan

PRABUMULIH – Rencana untuk mengasuransikan Aset Pemerintah Kota (pemkot) berupa gedung DPRD, yang sempat diwacanakan sejak 2015 lalu akhirnya urung dilakukan.
Sekertaris DPRD Heriyani SE MSi melalui Kabag Umum Program dan Keuangan Zumrowi SKm MSi mengungkapkan, asuransi untuk gedung DPRD yang masih menginduk di pemkot tersebut tak dilakukan karena keterbatasan anggaran dan belum masuk dalam skala prioritas.
“Memang 2015 lalu sempat diwacanakan, tapi ternyata untuk asuransi ada biaya perhitungan untuk keseluruhan gedung senilai Rp 20 juta. Dan itu penghitungan dilakukan oleh tim khusus penghitung asset dari Palembang,” kata Zumrowi dibincangi kemarin (5/3).
Disampaikan Zumrowi, biaya untuk perhitungan tersebut ternyata juga tak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Kita tidak tahu kalau ada biaya perhitungan sehingga tidak teranggar di DPA kita,” jelasnya.
Masih sambung dia, dengan keterbatasan anggaran, asuransi gedung DPRD untuk beberapa tahun ke depan kemungkinan masih belum bisa akan dilakukan. “Untuk saat ini belum ada rencana lagi untuk asuransi itu, hanya saja untuk kendaraan tetap berjalan,” imbuhnya.
Nah, untuk kendaraan dinas operasional DPRD sendiri terang Zumrowi saat ini setidaknya tercatat ada sekitar sembilan kendaraan dengan jumlah asuransi sekitar Rp 61 juta. “Keranakan sudah banyak yang dikembalikan, kemudian untuk kendaraan preminya kecil,” ucapnya.
Ketua DPRD H Ahmad Palo SE dikonfirmasi terpisah menyampaikan, memang rencana untuk asuransi gedung dilakukan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Meskipun memang Kota Prabumulih tak masuk dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi. “Asuransi gedung tidak hanya terkait bencana alam, tapi juga terhadap insiden atau hal lain yang tidak kita inginkan seperti kebakaran,” bebernya.
Hanya saja memang tegas Palo, sejauh ini untuk mengasuransikan gedung dinilai masih belum prioritas dan mendesak. “Mengingat anggaran kita terus defisit, sehingga memang yang sempat diwacanakan kita tunda dulu. Sebab dengan keterbatasan anggaran kita harus melihat skala prioritas,” tukas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.(08)

News Feed